OJK Terus Tingkatkan Akses Keuangan Masyarakat

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Salah satunya dengan memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM).

“Akses keuangan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pengusaha untuk berkembang, meningkatkan pendapatan pajak serta pertumbuhan ekonomi. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat akses dari sisi tabungan dan pembiayaan, khususnya fokus pada masyarakat yang sulit akses jika tidak difasilitasi, bahkan literasi terhadap anak sekolah dengan tabungan elektronik,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam rapat koordinasi nasional TPAKD dan silahturahmi nasional BWM 2019 di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12).

Ia menjelaskan upaya perluasan akses keuangan masyarakat menjadi prioritas OJK bersama Bank Indonesia dan pemerintah pusat maupun daerah. Ini mengingat akses keuangan berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung ketersediaan sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.

Wimboh mengatakan berbagai skema akses pembiayaan bagi masyarakat telah diinisiasi sejumlah institusi. Kementerian Keuangan, misalnya, menggencarkan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai lanjutan program bantuan sosial kepada masyarakat bawah yang belum difasilitasi perbankan melalui kredit usaha rakyat (KUR).

Selanjutnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) menyediakan layanan pinjaman modal untuk pelaku usaha ultra mikro dengan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

“Berbagai program (terkait akses keuangan) terus kami monitor. Kami juga membuat Bank Wakaf Mikro. Ini pinjaman murah, tanpa biaya untuk sektor informal. Kami harapkan akses keuangan terhadap masyarakat lebih cepat sehingga berdampak positif pada pembangunan,” tegas Wimboh.

Lebih lanjut, Wimboh menekankan peningkatan akses keuangan masyarakat dapat mendorong jumlah tabungan dan investasi. Hal itu tecermin dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari sektor jasa keuangan yang menstimulus laju perekonomian nasional.

Terlebih, bagi Indonesia yang memiliki tingkat inklusi keuangan rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mencatat tingkat inklusi keuangan sudah mencapai 75% pada 2019, tetapi literasi keuangan baru sekitar 35%.

Untuk itu, Wimboh berharap kehadiran TPAKD dapat mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, khususnya mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, seperti industri atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor, substitusi impor, berikut industri pariwisata.

“Memang bukan hal mudah meningkatkan akses keuangan. Kami mohon kerja sama semua pemangku kepentingan di daerah. Kami juga berupaya memperluas dan mempercepat akses dengan teknologi karena digitalisasi itu penting,” imbuh Wimboh.

 

Sudah 164 TPAKD

Sampai November 2019, sebanyak 164 TPAKD telah dibentuk. Rinciannya 32 TPAKD di tingkat provinsi dan 132 TPAKD di tingkat kabupaten/kota. Tim khusus tersebut menjalankan berbagai program kerja, termasuk perluasan akses keuangan melalui business matching kepada produk keuangan. Kemudian, mengintegrasikan program pemerintah dalam bentuk KUR, Kredit UMi, serta Bantuan Sosial Nontunai. Peningkatan akses keuangan hingga Oktober 2019, tecermin dari penyaluran kredit UMKM sebesar Rp1.102 triliun atau 20% dari total kredit. Adapun realisasi penyaluran KUR tercatat Rp127,3 triliun atau 90,9% dari target 2019 sebesar Rp140 triliun,

Adapun program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring) yang menjangkau sektor kelautan dan perikanan, menyalurkan kredit sebesar Rp31,9 triliun. Program Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) berhasil menghimpun tabungan Rp2,21 triliun dari 25,8 juta penduduk di berbagai daerah.

Tabungan yang dihimpun melalui program Simpanan Pelajar (Simpel) tercatat Rp8,76 triliun dari 21,6 juta pelajar yang tersebar di 350 ribu sekolah. Untuk melindungi masyarakat kecil, pemerintah telah menyalurkan asuransi mikro kepada 25,8 juta peserta.

 “Menyoroti program Bank Wakaf Mikro, sudah terbentuk 55 Bank Wakaf yang menyalurkan pinjaman sebesar Rp31,5 miliar kepada 24.021 nasabah. Program ini unik karena kami kedepankan pembinaan, serta pertemuan rutin sekaligus pengajuan. Kemasannya bagus, ada kekuatan, tinggal membuat ekosistem mikro dan perluas dimensi karena butuh pembiayaan luar biasa,” papar Wimboh.

 

Generasi muda

Dalam rapat koordinasi nasional TPAKD dan silahturahim nasional BWM 2019 itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo. Presiden mengapresiasi OJK karena membentuk TPAKD. Dia berharap program tersebut dikelola optimal sehingga berdampak signifikan dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Dia pun meminta berbagai pihak mendukung tugas TPAKD, termasuk kepada daerah dan kepala dinas. Dalam hal ini, untuk membentuk kelompok usaha kecil di masyarakat agar mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan formal.

“Jika dikelola dengan baik, TPAKD bisa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan lebih cepat. Tugas kepala daerah untuk membuat kelompok, kemudian dihubungkan dengan perbankan untuk menabung dan akses pembiayaan,” tutur Jokowi.

Presiden juga mengamini pentingnya meningkatkan akses keuangan masyarakat. Percepatan akses dari tabungan, lanjut dia, juga harus menyasar generasi muda sejak dini. Menurutnya, anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA, perlu didorong untuk belajar menabung.

“Kita lihat literasi keuangan masih 35%, meski inklusi keuangan sudah 75%. Artinya, masih ada ruang besar untuk masyarakat mendapatkan akses keuangan,” ucap Jokowi.

MIPIUS ERLANGGA

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (tengah) berfoto bersama dengan para penerima penghargaan TPKAD Award saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro 2019 di Jakarta.

 

Dalam acara ini, sejumlah TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota mendapat peghargaan. Ke depan, OJK mengusulkan program TPAKD pada 2020 bertema Meningkatkan pemberdayaan UMKM di daerah melalui penguatan peran sektor jasa keuangan. Adapun kegiatan utama berupa business matching TPAKD, serta kredit atau pembiayaan melawan rentenir. (Tes/S5-25)