Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

RI tidak Tinggal Diam Sikapi Diskriminasi Sawit

AKmal Fauzi
29/11/2019 08:53
RI tidak Tinggal Diam Sikapi Diskriminasi Sawit
Presiden Joko Widodo saat meresmikan peremajaan lahan sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara(MI/ YENNIZAR LUBIS )

PRESIDEN Joko Widodo ­menyindir adanya diskriminasi terhadap ­minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia oleh Uni Eropa. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan delegasi ­European Union (EU)-ASEAN Business Council di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (Kamis, 29/11/2019).

Presiden menegaskan tak akan tinggal diam atas tindakan negara-negara Eropa tersebut. Menurutnya, diskriminasi terjadi melalui berbagai aturan Uni Eropa yang menyulitkan masuknya salah satu komoditas utama Indonesia tersebut.

“Diskriminasi terhadap CPO Indonesia juga dilakukan perusahaan-perusahaan di Eropa,” kata Jokowi.

Menurutnya, Indonesia bersama para produsen CPO telah berupaya memberikan berbagai data dan penjelasan kepada Uni Eropa. Namun, Uni Eropa bergeming atas upaya Indonesia itu.

Ia mengaku akan membawa masalah itu melalui Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Saat ini, baik Indonesia maupun Uni Eropa telah membentuk kelompok kerja untuk membahas masalah CPO.

“Saya berharap kelompok kerja itu dapat berkontribusi terhadap penyelesaian masalah CPO,” tandas Jokowi.

Presiden menegaskan komitmennya dalam melawan diskriminasi yang diterapkan terhadap komoditas andalan ekspor Indonesia itu. “Tentunya Indonesia tidak akan tinggal diam menyikapi diskriminasi ini.”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan, diskriminasi kelapa sawit, terutama biofuel, jangan sampai mengganggu kemitraan dagang yang sudah berjalan baik.

Ia menjelaskan perdagangan biofuel di Uni Eropa itu US$650 juta. Adapun total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa mencapai US$31 miliar.

“Jangan sampai US$650 juta itu ganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa,” ujar Airlangga ­seusai mendampaingi Presiden Jokowi bertemu delegasi Dewan Bisnis Uni Eropa-ASEAN itu.

Airlangga juga mengingatkan perihal produk perdagangan lain kedua negara bahwa Indonesia merupakan negara pembeli terbesar untuk pesawat Airbus.

“Kami ingatkan bahwa Indonesia ialah the biggest buyer Airbus dan masih ada pending order 200 pesawat,” ujarnya. (Mal/X-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Panji Arimurti
Berita Lainnya