Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengapresiasi upaya pemerintah yang terus memangkas regulasi untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Indonesia. Hanya saja, menurut dia, itu tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat investasi selama ini.
"Faktor-faktor yang menghambat investasi bukan hanya regulasi. Terkadang bentuknya ketidakkonsistenan kebijakan, persoalan koordinasi pusat dan daerah, menginterpretasikan aturan pun bisa beda-beda, di pusat bilang a, di daerah bilang b," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (4/9).
Baca juga: Ekonomi Digital Jadi Pendorong Inklusi Keuangan Indonesia
Maka itu, menurutnya, pemangkasan regulasi saja tidak cukup untuk membuat investor tertarik menanamkan investasinya. Jika hambatan investasi lainnya tidak dibenahi, sambung dia, itu tidak menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
"Walaupun regulasinya dipangkas, tapi persoalan tidak konsisten kebijakan pemerintah pusat, koordinasi pusat dan daerah tidak selesai, tidak menyelesaikan masalah," tandasnya.
Dalam rapat terbatas hari ini, jokowi kembali meminta kepada para menteri ekonomi di kabinet untuk menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat investasi masuk ke Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi perlambatan ekonomi dunia.
GRUP Adani, perusahaan multinasional raksasa asal India, mengumumkan investasi sebesar US$100 miliar untuk mengembangkan pusat data AI skala yang didukung energi terbarukan pada 2035
Lanskap pasar keuangan global pada 2026 diperkirakan memasuki fase baru yang lebih kompleks.
Harga emas global dan Antam turun pada 17 Februari 2026. Prediksi untuk Rabu, 18 Februari, diperkirakan stabil atau berpotensi rebound tipis dengan harga Antam Rp2,96–3,05 juta per gram.
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sarasehan ekonomi Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat 13 Februari.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sinyal bahaya menyusul keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service.
Dari sisi permodalan, peningkatan porsi saham juga berkorelasi langsung dengan kebutuhan modal berbasis risiko.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved