Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilpres 2019 jadi momentum bagi perekonomian Indonesia.
Salah satu indikator awal yang harus terjadi ialah pihak yang kalah dalam sengketa PHPU di MK mau menerima hasil keputusan MK.
"Untuk dapat menerima keputusan yang ada dan mendukung kepemimpinan Pak Jokowi ke depannya," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (27/6).
Baca juga : Pasar Sudah Prediksi Putusan MK
Terhadap pihak yang menang, kata Shinta, ia pun berharap pemerintahan periode kedua Joko Widodo nantinya akan mengutamakan isu ketenagakerjaan, perpajakan, dan industrialisasi.
"Kami sudah sampaikan ke presiden isu prioritas utama ada di ketenagakerjaan, perpajakan, serta industrialisasi. Untuk peningkatan ekspor dan investasi perlu daya saing dan produktivitas," katanya.
Lebih lanjut, ia pun menyampaikan bahwa putusan MK tersebut juga akan memberikan dampak positif pada pergerakan Rupiah dan saham.
"Dari dunia usaha kondisi ekonomi kita mesti juga melihat faktor eksternal seperti penurunan perekonomian dunia juga dengan tade war dan lainnya. Pertemuan G20 minggu ini akan penting apakah ada kesepakatan antara Amerika dan Tiongkok. Jadi kombinasi antara faktor internal dan eksternal memegang peranan penting dalam perekonomian kita ke depannya," tuturnya. (OL-7)
Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved