Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Kebohongan Burung Unta

08/12/2015 00:00
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang tertutup, kemarin. Sidang itu meminta keterangan Ketua DPR Setya Novanto selaku teradu dalam kasus megaskandal 'papa minta saham'. Sidang yang digelar tertutup itu mencerminkan sikap MKD yang diskriminatif.

MKD disebut diskriminatif karena memperlakukan secara berbeda pengadu, saksi, dan teradu. Dalam dua sidang sebelumnya, yakni sidang yang meminta keterangan dari pengadu dan saksi, MKD menggelar sidang terbuka. Bahkan, terkesan pula sebagian anggota MKD yang disapa 'Yang Mulia' itu memperlakukan pengadu dan saksi bak pesakitan.

Mestinya, atas nama keadilan, MKD menggelar sidang yang menghadirkan Novanto secara terbuka pula. Apalagi, Novanto berstatus teradu. Ia diadukan ke MKD oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Tudingan yang dialamatkan kepada Setya Novanto tidaklah main-main. Ia dituding mencatut nama presiden dan wakil presiden saat meminta saham PT Freeport sebesar 20% dan saham proyek pembangkit listrik Urumuka, Timika, Papua, sebanyak 49%.

Permintaan saham itu disampaikan dalam serangkaian pertemuan Setya Novanto yang ditemani pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Dalam bukti rekaman yang dua kali diputar di MKD, disebut-sebut pula nama Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

Sejauh ini MKD telah meminta keterangan dari Sudirman Said selaku pengadu, Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi, dan Setya Novanto selaku teradu. Mestinya, MKD juga memanggil Riza Chalid dan nama lain yang disebut dalam rekaman itu.

Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, sidang tertutup untuk Novanto memunculkan tafsiran bahwa MKD menjelma menjadi mahkamah pelindung sesama kolega. Kuat sekali kesan ada upaya menutup-nutupi, semacam solidaritas sesama anggota DPR. Sebuah kelakuan yang menyedihkan, DPR mengambil kultur busuk, yakni melindungi anggota mereka yang diduga bersalah sekalipun.

Kesan itu bukan tanpa alasan. Novanto berhasil menawar jadwal sidang dari semula pukul 09.00 WIB menjadi pukul 13.00. Itu pun Novanto masih terlambat lebih dari 30 menit sebelum ruang rapat MKD ditutup pada pukul 14.00. Novanto juga diperlakukan istimewa. Ia dikawal superketat.

Keistimewaan lain yang didapat Novanto ialah suka-suka dia untuk tidak menjawab satu pun pertanyaan terkait dengan isi rekaman. Novanto bisa suka-suka karena sidang dipimpin Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir yang berasal dari fraksi yang sama dengan Novanto, yakni Fraksi Partai Golkar. Novanto dan Muzakir sama-sama akrab dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya pernah diperiksa KPK terkait dengan korupsi dana PON di Riau.

Sah-sah saja Novanto memanfaatkan sidang tertutup MKD untuk membela diri. Boleh-boleh saja dia membantah menjadi pemburu rente. Akan tetapi, harus tegas pula dikatakan bahwa jika tidak merasa berasalah, mengapa tidak mau membela diri dalam rapat terbuka?

Sidang tertutup di MKD itu mirip kisah kebohongan burung unta, sembunyi kepala, tetapi menampakkan ekor. Novanto berhasil bersembunyi dalam rapat tertutup MKD, tetapi hasil pembicaraan di rapat tertutup itu tetap diketahui publik. Novanto boleh saja berhasil menguasai MKD, tetapi ia tidak bisa menghentikan tuduhan pemufakatan jahat yang sedang diteliti Kejaksaan Agung.





Berita Lainnya
  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.