Menyelamatkan Industri Tekstil

BADAI yang dihadapi industri garmen dan tekstil di Tanah Air akhirnya mencapai kulminasi ketika salah satu perusahaan tekstil terbesar, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan itu tak kuasa menahan beban utang yang mencapai Rp24 triliun.

Disebut kulminasi karena sesungguhnya badai-badai kecil dan sedang terus menimpa sektor tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Situasi yang dialami Sritex adalah cerminan betapa rentan dan sulitnya kondisi yang dihadapi oleh industri garmen secara keseluruhan di Indonesia. Lebih tegas lagi, pailitnya Sritex menjadi peringatan keras ambruknya sektor tekstil Tanah Air.

Industri garmen dan tekstil memang terus berada di bawah tekanan yang cukup hebat, baik dari faktor domestik maupun eksternal (global). Dari dalam, mereka ditekan oleh kenaikan biaya produksi, kenaikan upah minimum, daya beli masyarakat yang terus melemah, serta sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro industrialisasi.

Salah satu yang paling disorot ialah kebijakan yang cenderung membuka keran impor produk tekstil dan garmen seluas-luasnya. Ini tentu saja membuat produk-produk luar negeri dapat dengan bebas merajalela di pasar domestik. Di sisi lain, produk-produk dalam negeri terbunuh pelan-pelan lantaran tak mampu bersaing dengan produk luar, terutama dari sisi harga.

Pada saat yang sama, tekanan dari eksternal tak kalah keras datangnya. Pelemahan ekonomi global, perang dagang dua raksasa dunia, serta memanasnya geopolitik di sejumlah kawasan di dunia telah membuat pasar dan rantai pasok global terganggu. Bagi industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada pasar ekspor, itu adalah kenyataan pahit yang menambah beban tekanan mereka.

Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan sejumlah perusahaan tekstil dan garmen di berbagai wilayah, seperti di Bandung, Banten, Tangerang, Pekalongan, dan Sukabumi, tak mampu bertahan. Mereka terpaksa tutup karena semakin tak kuasa menanggung tekanan. Sampai saat itu, pemerintah, harus diakui, masih belum terlalu peduli terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri yang semakin terpuruk.

Kini, keruntuhan sudah mulai menjalar ke pemain besar. Sangat kebetulan, Sritex tumbang ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai kerja mereka. Karena itu, kita ingin menantang pemerintahan baru agar mereka mampu menyelesaikan persoalan di industri garmen dan tekstil tersebut secara holistik.

Sritex tentu harus diselamatkan terlebih dahulu mengingat ada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja serta efek domino yang bisa mengguncang seluruh sektor industri tersebut. Ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan juga bakal memengaruhi stabilitas sosial di kawasan industri yang selama ini sangat bergantung pada keberadaan perusahaan-perusahaan tekstil besar.

Akan tetapi, tugas berat dan utama pemerintah sesungguhnya ialah menyelamatkan industri tekstil dan garmen secara keseluruhan. Pemerintah mesti melakukan pendekatan lebih komprehensif untuk merumuskan langkah penyelamatan industri tekstil sehingga ditemukan langkah atau solusi yang tepat dan bersifat jangka panjang.

Presiden sudah benar memerintahkan empat menterinya, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Ketenagakerjaan, untuk turun langsung menyelesaikan krisis di Sritex. Mereka diminta menyiapkan strategi dan skema yang paling pas untuk menyelamatkan Sritex.

Alangkah eloknya bila kolaborasi itu diteruskan, bila perlu dilembagakan, untuk membereskan segudang persoalan yang masih menggelayuti industri tekstil serta industri-industri padat karya yang lain. Penyelamatan industri tekstil adalah salah satu kunci untuk meredam laju deindustrialisasi di negeri ini yang kini terus menghantui.