Headline

Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.

Fokus

Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.

Ikhtiar Keras Berantas Mafia Beras

11/2/2014 00:00
SEMAKIN jelas mengapa kasus impor pangan ilegal terus berulang di negeri ini. Ia terjadi bukan hanya karena ulah importir, melainkan juga lantaran aturan yang sengaja dibikin kabur oleh pemerintah sendiri.

Contoh paling jelas ialah kasus impor beras kelas medium yang baru-baru ini terungkap. Tidak tanggung-tanggung, beras asal Vietnam itu lebih dari 16 ribu ton. Jumlah itu akan lebih fantastis jika dihitung juga yang sudah bocor ke pasaran sejak bulan lalu.

Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras, beras kelas medium semestinya hanya dapat diimpor Perum Bulog. Importir hanya boleh mengimpor beras yang terkait dengan kesehatan atau dietary dan konsumsi khusus atau segmen tertentu.

Penyelundupan begitu mulus karena aturan limbung tersebar sejak awal hingga akhir proses impor. Pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, kode beras khusus dan beras umum dimasukkan ke satu kode yang sama. Aturan itu memberi celah bagi importir nakal untuk memasukkan beras khusus dengan kode beras umum.

Celah makin longgar ketika rekomendasi impor beras yang dikeluarkan Kementerian Pertanian tidak dilengkapi persyaratan impor yang harus dipenuhi importir. Kompak dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan juga tidak menyempurnakan rekomendasi itu.

Malah, Kemendag mengeluarkan surat persetujuan impor (SPI) tanpa disertai uraian komprehensif. SPI yang mengherankan itulah yang diberikan kepada 58 importir yang tersangkut kasus beras Vietnam kali ini. Keanehan makin berlipat karena dalam SPI tersebut pos tarif beras tidak disesuaikan dengan BTKI 2012.

Yang juga mengherankan jatah impor beras jatuh ke importir umum atau importir nonberas. Jika beras sudah datang ke Indonesia, lolosnya beras haram itu ke pasar sudah menjadi pekerjaan yang lebih mudah karena beras tersebut masuk kategori berisiko rendah. Dengan begitu, pengecekan fisik tidak dilakukan. Yang  ada hanyalah pengecekan surat-surat.

Kalaupun kemudian tertahan, jaringan mafia masih akan punya beribu cara untuk meloloskan barang ilegal mereka. Lihat saja kasus bawang putih ilegal tahun lalu. Setelah ditahan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, bawang itu akhirnya dilegalkan masuk pasar dengan alasan stabilisasi harga.

Ibarat rumah yang dipenuhi tikus, negara ini bukannya memberantas, malah memberi makan parasit pengerat itu. Bukannya memberantasnya, pejabat di kementerian terkait importasi beras diduga terlibat dengan mengubah pos tarif beras Vietnam. Dua badan usaha milik negara pun ditengarai ikut memuluskan importasi ilegal beras tersebut.

Terang benderang kasus penyelundupan beras itu tidak cukup hanya ditangani pidana biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah seharusnya ikut terjun mengusut. Kasus penyelundupan itu harus dijadikan momentum untuk menumpas mafia pangan. Termasuk para pejabat kotor yang ikut menari bersama para tikus penyelundup.

Sudah terlalu sering dan terlalu lama penyelundupan berbagai komoditas pangan strategis terjadi di negeri ini. Bukan saja merugikan petani dalam negeri, ulah kotor jaringan penyelundup itu membuat negara kita tidak pernah sampai pada cita-cita kemandirian pangan.


Berita Lainnya
  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.