Headline

Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.

Fokus

Tidak mengutuk serangan Israel dan AS dikritik

Hapus DOB Gagal

20/9/2022 05:00
Hapus DOB Gagal
Ilustrasi MI(MI/Seno)

 

UPAYA mendekatkan kehadiran negara ke tengah-tengah rakyat melalui pemekaran wilayah ternyata tidak sepenuhnya berjalan ideal. Bahkan mayoritas daerah hasil pemekaran gagal karena tidak memiliki kemandirian secara fiskal serta bermasalah dari sisi pelayanan publik.

Banyak daerah yang telah dimekarkan ternyata belum bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat, meningkatkan daya saing, dan membangun sistem pemerintahan yang baik. Bukannya menghadirkan kesejahteraan, yang terjadi justru menambah beban pemerintah pusat.

Bahkan setelah 26 tahun pelaksanaan otonomi daerah, separuh dari total provinsi di Indonesia belum mandiri secara fiskal dan bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Persoalan yang tak kunjung selesai menunjukkan fondasi otonomi daerah di negeri ini masih keropos.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan 88,07% pemerintah daerah berstatus belum mandiri dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal itu membuat mereka masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkap sebanyak 468 pemda atau 93,04% dari total pemda masih memegang status pengelolaan keuangan yang sama sejak 2013 hingga 2020. Artinya, tingkat kemandirian fiskal mereka tidak berkembang dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.

Parahnya, terdapat sejumlah daerah yang pendapatan asli daerahnya di bawah 30%. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri terkait APBD provinsi seluruh Indonesia tahun anggaran 2021, terdapat 10 provinsi.

Ada Papua Barat (6,15%), Papua (11,96%), Maluku (16,03%), Aceh (16,93%), Sulawesi Barat (18,87%), Maluku Utara (19,79%), Gorontalo (21,16%), Sulawesi Tengah (26,59%), Sulawesi Tenggara (27,82%), dan Bangka Belitung (29,18%).

Ini baru bicara soal kemandirian fiskal, belum lagi masalah lain, seperti malaadministrasi, akuntabilitas, korupsi, dan sistem anggaran. Kemandirian fiskal daerah yang sangat rendah menjadi barometer bahwa keberhasilan otonomi tidak terjadi.

Pemerintah pusat kini telah melakukan moratorium untuk membendung pembentukan daerah otonomi baru (DOB), kecuali tiga provinsi baru di Papua. Pemerintah tidak memproses 329 usulan DOB yang masuk ke Kemendagri sejak 2014 lalu.

Negara tidak cukup hanya melakukan moratorium pemekaran wilayah. Pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat harus berani melakukan evaluasi untuk menghapus atau meleburkan daerah yang gagal dalam pelaksanaan otonominya.

Apalagi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memuat beleid yang memungkinkan penggabungan wilayah. Negara jangan ragu untuk mengembalikan daerah otonomi yang nelangsa ke induknya kembali sesuai UU Pemda.

Jangan hanya karena kepentingan elite, baik di pemerintah pusat maupun daerah, negara membiarkan DOB yang gagal berkembang terus membebani negara. Pemerintah pusat bersama DPR tidak boleh kalah dari hasrat berkuasa elite politik daerah.

DOB gagal jelas-jelas telah merugikan masyarakat karena tujuan pemekaran tidak tercapai. Tidak ada peningkatan kesejahteraan. Percepatan pembangunan pun tidak terlihat.



Berita Lainnya
  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.