Headline

PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.  

Fokus

Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.

Cegah Dualisme Kesetiaan Menteri

17/5/2022 05:00
Cegah Dualisme Kesetiaan Menteri
Ilustrasi MI(MI/Seno)

 

SEKTOR ekonomi dianggap menjadi faktor fundamental yang membuat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo melorot tajam menjadi 58,1%. Meskipun masih mayoritas, tingkat kepuasan tersebut berada di titik terendah dalam enam tahun terakhir berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia.

Bahkan dengan survei terakhir, kurang dari enam bulan lalu, penurunan tingkat kepuasan publik sangat signfikan, yakni 13,9%. Pada Desember 2021, hasil survei menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat itu sebesar 72%.

Buruknya pengendalian harga yang menyebabkan naiknya harga bahan pokok merupakan alasan utama ketidakpuasan masyarakat. Alasan tertinggi berikutnya, bantuan yang tidak merata. Misalnya, terkait dengan pendistribusian BLT minyak goreng.

Faktor lainnya terkait dengan lapangan kerja atau pengangguran hingga pemerintah dianggap gagal menangani mafia minyak goreng. Sebaliknya, masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Jokowi beralasan Jokowi dianggap sukses membangun infrastruktur dan berkinerja baik.

Kondisi yang dirasakan masyarakat yang tergambar lewat survei Indikator Politik Indonesia tersebut memersepsikan tren positif pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi covid-19 masih dibayangi tantangan inflasi dan pengangguran.

Tidak ada opsi lain bagi Jokowi selain melecut kinerja pembantunya di sektor ekonomi untuk lebih keras lagi menggenjot pemulihan. Jangan sampai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kehilangan momentum untuk mengerek perekonomian nasional karena kinerja buruk para menteri mereka.

Apalagi tantangan kian berat di tahun politik karena kemungkinan terjadinya dualisme kesetiaan dari elite partai politik di kabinet. Dualisme fokus pasti terjadi, yakni para pemimpin parpol yang duduk di kabinet tentu telah menjalankan strategi menuju Pemilu 2024.

Bagaimanapun, tidak mudah membagi fokus antara menjalankan tugas negara dan melayani syahwat politik pribadi, kelompok, dan golongannya. Terlebih lagi dalam kondisi pemerintahan saat ini yang dalam berbagai hal tidak bisa dikatakan memuaskan.

Tentu publik jengah menyaksikan para menteri dengan posisi sentral di sektor perekonomian yang juga ketua umum parpol malah membuat panggung politik koalisi menuju perebutan kekuasaan seusai Presiden Joko Widodo lengser pada 2024.

Cukup miris membayangkan jika orang-orang yang sudah diberi amanah untuk mengurus pemerintahan itu justru kehilangan fokus gara-gara sibuk mengejar 'jabatan' yang lain. Tuntaskanlah dulu pengabdian periode saat ini, baru pikirkan langkah periode pemerintahan berikutnya.

Belum lagi soal penggunaan fasilitas negara oleh para pejabat saat berkampanye. Pengalaman pada sejumlah pemilu dan pilkada yang lalu-lalu membuktikan penggunaan fasilitas negara itu masih banyak dilakukan. Bahkan memanfaatkan jabatan di kabinet untuk menaikkan elektabilitas kini cenderung menjadi kelaziman. Karena itu, Presiden Jokowi harus memastikan hal semacam itu tidak terjadi.

Para menteri, tidak hanya di bidang perekonomian, begitu pun di sektor lainnya, harus dipastikan tetap fokus bekerja. Jangan biarkan sibuk seenaknya sendiri melakukan manuver terkait dengan Pemilu 2024. Jika mereka tetap tidak memedulikan, mestinya evaluasi terhadap posisi mereka mutlak dilakukan.

Presiden tentu ingin dikenang sebagai pemimpin yang meninggalkan warisan kinerja yang baik.



Berita Lainnya
  • Indonesia Rumah Bersama

    30/7/2025 05:00

    Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.

  • Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa

    29/7/2025 05:00

    KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.

  • Ujian Kekuatan ASEAN

    28/7/2025 05:00

    KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.

  • Atasi Karhutla Butuh Ketegasan

    26/7/2025 05:00

    NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.

  • Jaga Kedaulatan Digital Nasional

    25/7/2025 05:00

    Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.

  • Ini Soal Kesetiaan, Bung

    24/7/2025 05:00

    EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.

  • Koperasi Desa versus Serakahnomics

    23/7/2025 05:00

    SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. 

  • Laut bukan untuk Menjemput Maut

    22/7/2025 05:00

    MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.

  • Mengkaji Ulang IKN

    21/7/2025 05:00

    MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.

  • Suporter Koruptor

    19/7/2025 05:00

    PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.

  • Rumah Sakit Asing bukan Ancaman

    18/7/2025 05:00

    DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.

  • Kerja Negosiasi belum Selesai

    17/7/2025 05:00

    AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.

  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.