Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEKTOR ekonomi dianggap menjadi faktor fundamental yang membuat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo melorot tajam menjadi 58,1%. Meskipun masih mayoritas, tingkat kepuasan tersebut berada di titik terendah dalam enam tahun terakhir berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia.
Bahkan dengan survei terakhir, kurang dari enam bulan lalu, penurunan tingkat kepuasan publik sangat signfikan, yakni 13,9%. Pada Desember 2021, hasil survei menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat itu sebesar 72%.
Buruknya pengendalian harga yang menyebabkan naiknya harga bahan pokok merupakan alasan utama ketidakpuasan masyarakat. Alasan tertinggi berikutnya, bantuan yang tidak merata. Misalnya, terkait dengan pendistribusian BLT minyak goreng.
Faktor lainnya terkait dengan lapangan kerja atau pengangguran hingga pemerintah dianggap gagal menangani mafia minyak goreng. Sebaliknya, masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Jokowi beralasan Jokowi dianggap sukses membangun infrastruktur dan berkinerja baik.
Kondisi yang dirasakan masyarakat yang tergambar lewat survei Indikator Politik Indonesia tersebut memersepsikan tren positif pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi covid-19 masih dibayangi tantangan inflasi dan pengangguran.
Tidak ada opsi lain bagi Jokowi selain melecut kinerja pembantunya di sektor ekonomi untuk lebih keras lagi menggenjot pemulihan. Jangan sampai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kehilangan momentum untuk mengerek perekonomian nasional karena kinerja buruk para menteri mereka.
Apalagi tantangan kian berat di tahun politik karena kemungkinan terjadinya dualisme kesetiaan dari elite partai politik di kabinet. Dualisme fokus pasti terjadi, yakni para pemimpin parpol yang duduk di kabinet tentu telah menjalankan strategi menuju Pemilu 2024.
Bagaimanapun, tidak mudah membagi fokus antara menjalankan tugas negara dan melayani syahwat politik pribadi, kelompok, dan golongannya. Terlebih lagi dalam kondisi pemerintahan saat ini yang dalam berbagai hal tidak bisa dikatakan memuaskan.
Tentu publik jengah menyaksikan para menteri dengan posisi sentral di sektor perekonomian yang juga ketua umum parpol malah membuat panggung politik koalisi menuju perebutan kekuasaan seusai Presiden Joko Widodo lengser pada 2024.
Cukup miris membayangkan jika orang-orang yang sudah diberi amanah untuk mengurus pemerintahan itu justru kehilangan fokus gara-gara sibuk mengejar 'jabatan' yang lain. Tuntaskanlah dulu pengabdian periode saat ini, baru pikirkan langkah periode pemerintahan berikutnya.
Belum lagi soal penggunaan fasilitas negara oleh para pejabat saat berkampanye. Pengalaman pada sejumlah pemilu dan pilkada yang lalu-lalu membuktikan penggunaan fasilitas negara itu masih banyak dilakukan. Bahkan memanfaatkan jabatan di kabinet untuk menaikkan elektabilitas kini cenderung menjadi kelaziman. Karena itu, Presiden Jokowi harus memastikan hal semacam itu tidak terjadi.
Para menteri, tidak hanya di bidang perekonomian, begitu pun di sektor lainnya, harus dipastikan tetap fokus bekerja. Jangan biarkan sibuk seenaknya sendiri melakukan manuver terkait dengan Pemilu 2024. Jika mereka tetap tidak memedulikan, mestinya evaluasi terhadap posisi mereka mutlak dilakukan.
Presiden tentu ingin dikenang sebagai pemimpin yang meninggalkan warisan kinerja yang baik.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved