SEKTOR ekonomi dianggap menjadi faktor fundamental yang membuat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo melorot tajam menjadi 58,1%. Meskipun masih mayoritas, tingkat kepuasan tersebut berada di titik terendah dalam enam tahun terakhir berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia.
Bahkan dengan survei terakhir, kurang dari enam bulan lalu, penurunan tingkat kepuasan publik sangat signfikan, yakni 13,9%. Pada Desember 2021, hasil survei menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat itu sebesar 72%.
Buruknya pengendalian harga yang menyebabkan naiknya harga bahan pokok merupakan alasan utama ketidakpuasan masyarakat. Alasan tertinggi berikutnya, bantuan yang tidak merata. Misalnya, terkait dengan pendistribusian BLT minyak goreng.
Faktor lainnya terkait dengan lapangan kerja atau pengangguran hingga pemerintah dianggap gagal menangani mafia minyak goreng. Sebaliknya, masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Jokowi beralasan Jokowi dianggap sukses membangun infrastruktur dan berkinerja baik.
Kondisi yang dirasakan masyarakat yang tergambar lewat survei Indikator Politik Indonesia tersebut memersepsikan tren positif pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi covid-19 masih dibayangi tantangan inflasi dan pengangguran.
Tidak ada opsi lain bagi Jokowi selain melecut kinerja pembantunya di sektor ekonomi untuk lebih keras lagi menggenjot pemulihan. Jangan sampai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kehilangan momentum untuk mengerek perekonomian nasional karena kinerja buruk para menteri mereka.
Apalagi tantangan kian berat di tahun politik karena kemungkinan terjadinya dualisme kesetiaan dari elite partai politik di kabinet. Dualisme fokus pasti terjadi, yakni para pemimpin parpol yang duduk di kabinet tentu telah menjalankan strategi menuju Pemilu 2024.
Bagaimanapun, tidak mudah membagi fokus antara menjalankan tugas negara dan melayani syahwat politik pribadi, kelompok, dan golongannya. Terlebih lagi dalam kondisi pemerintahan saat ini yang dalam berbagai hal tidak bisa dikatakan memuaskan.
Tentu publik jengah menyaksikan para menteri dengan posisi sentral di sektor perekonomian yang juga ketua umum parpol malah membuat panggung politik koalisi menuju perebutan kekuasaan seusai Presiden Joko Widodo lengser pada 2024.
Cukup miris membayangkan jika orang-orang yang sudah diberi amanah untuk mengurus pemerintahan itu justru kehilangan fokus gara-gara sibuk mengejar 'jabatan' yang lain. Tuntaskanlah dulu pengabdian periode saat ini, baru pikirkan langkah periode pemerintahan berikutnya.
Belum lagi soal penggunaan fasilitas negara oleh para pejabat saat berkampanye. Pengalaman pada sejumlah pemilu dan pilkada yang lalu-lalu membuktikan penggunaan fasilitas negara itu masih banyak dilakukan. Bahkan memanfaatkan jabatan di kabinet untuk menaikkan elektabilitas kini cenderung menjadi kelaziman. Karena itu, Presiden Jokowi harus memastikan hal semacam itu tidak terjadi.
Para menteri, tidak hanya di bidang perekonomian, begitu pun di sektor lainnya, harus dipastikan tetap fokus bekerja. Jangan biarkan sibuk seenaknya sendiri melakukan manuver terkait dengan Pemilu 2024. Jika mereka tetap tidak memedulikan, mestinya evaluasi terhadap posisi mereka mutlak dilakukan.
Presiden tentu ingin dikenang sebagai pemimpin yang meninggalkan warisan kinerja yang baik.
