PANDEMI covid-19 tak lantas membuat ancaman terorisme berkurang. Para pengabdi ideologi kekerasan itu tetap saja bekerja menyebarkan paham sesat mereka, termasuk dengan menyasar badan usaha milik negara (BUMN).
Kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar-lah yang mengungkapkan para radikal dan teroris tak berhenti beraksi di masa pandemi. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1), Rafli menyebut mereka terus mencoba mendapatkan dukungan dari lintas kalangan. Unsur yang bekerja di sektor pemerintah, termasuk BUMN, pun menjadi ajang garapan.
Tentu, mereka tidak asal menetapkan sasaran. Mereka bekerja secara sistematis dengan memandang jauh ke depan. BUMN diincar dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara. Dengan menguasai unsur BUMN, mereka berharap bisa mendapat dukungan finansial juga nantinya.
Temuan BNPT tersebut menegaskan tidak ada elemen bangsa yang luput dari ancaman terorisme. Sebelum juga terungkap, paham intoleransi dan radikalisme sebagai tahapan menuju terorisme terus disebarkan di sekolah hingga perguruan tinggi.
Paham menyimpang itu juga terus coba ditanamkan di institusi pendidikan keagamaan. Banyak pesantren yang bahkan diduga sudah terafiliasi dengan jaringan terorisme.
Setidaknya ada empat jaringan terorisme di negeri ini saat ini. Pertama ialah Jamaah Islamiyah (JI) yang terafiliasi dengan Al Qaeda. Lalu, Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Asharul Khilafah (JAK) yang berhubungan dengan Islamic State. Lalu, ada Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berpusat di Poso, Sulawesi Tengah.
Mereka, selain terus mencoba menebar teror, tak menyurutkan langkah menyebarkan paham teror ke masyarakat. Artinya, bibit-bibit teroris terus coba disemai untuk kemudian dipanen sebagai agen kekerasan nantinya.
Kajian dan temuan tersebut tentu tak bisa pandang dengan sebelah mata. Harus terus kita suarakan bahwa terorisme masih ada. Harus terus kita tegaskan pula bahwa terorisme tiada henti berbiak dan beregenerasi.
Semakin banyaknya terduga teroris yang ditangkap sepanjang 2021, yakni 364 orang, menguatkan fakta itu. Jumlah itu meningkat cukup signifikan ketimbang hasil tangkapan 2020, yakni 232 orang. Saking banyaknya yang diringkus, rumah tahanan untuk menampung para terduga dan tersangka terorisme bahkan sudah kelebihan beban.
Betul bahwa lonjakan jumlah mereka yang dibekuk tak lepas dari pemberlakuan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan UU itu, aparat bisa melakukan pencegahan sebelum teroris beraksi menebar ketakutan dan kematian.
Kendati begitu, peningkatan jumlah terduga atau tersangka teroris merupakan alarm bagi kita untuk tetap waspada. Harus disadari bahwa di sekitar kita teroris belum habis.
Kita mengapresiasi keberhasilan aparat dalam mendeteksi bahwa teroris terus melebarkan jaringan ke segala sektor, termasuk BUMN. Namun, deteksi saja tidak cukup. Harus ada tindakan nyata, sangat nyata, dan lebih masif lagi untuk melawan infiltrasi itu.
Pimpinan BUMN juga harus lebih peduli terhadap setiap dinamika di lembaga yang mereka pimpin. Pastikan tidak ada karyawan yang terinfeksi oleh virus terorisme lalu mentransmisikannya. Pastikan pula setiap kegiatan steril dari agenda terselubung terorisme.
Melalui forum ini, kita serukan kembali bahwa mencegah dan memberantas terorisme bukan cuma tugas aparat. Peran organisasi dan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen, termasuk keluarga, amatlah penting agar terorisme tak terus merajalela.
Faktanya, terorisme masih menggila. Karena itu, kita pantang kendur melawannya.
