Headline

Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

Fokus

Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.

Pantang Kendur Lawan Terorisme

27/1/2022 05:00
Pantang Kendur Lawan Terorisme
(MI/Duta)

 

 

PANDEMI covid-19 tak lantas membuat ancaman terorisme berkurang. Para pengabdi ideologi kekerasan itu tetap saja bekerja menyebarkan paham sesat mereka, termasuk dengan menyasar badan usaha milik negara (BUMN).

Kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar-lah yang mengungkapkan para radikal dan teroris tak berhenti beraksi di masa pandemi. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1), Rafli menyebut mereka terus mencoba mendapatkan dukungan dari lintas kalangan. Unsur yang bekerja di sektor pemerintah, termasuk BUMN, pun menjadi ajang garapan.

Tentu, mereka tidak asal menetapkan sasaran. Mereka bekerja secara sistematis dengan memandang jauh ke depan. BUMN diincar dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara. Dengan menguasai unsur BUMN, mereka berharap bisa mendapat dukungan finansial juga nantinya.

Temuan BNPT tersebut menegaskan tidak ada elemen bangsa yang luput dari ancaman terorisme. Sebelum juga terungkap, paham intoleransi dan radikalisme sebagai tahapan menuju terorisme terus disebarkan di sekolah hingga perguruan tinggi.

Paham menyimpang itu juga terus coba ditanamkan di institusi pendidikan keagamaan. Banyak pesantren yang bahkan diduga sudah terafiliasi dengan jaringan terorisme.

Setidaknya ada empat jaringan terorisme di negeri ini saat ini. Pertama ialah Jamaah Islamiyah (JI) yang terafiliasi dengan Al Qaeda. Lalu, Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Asharul Khilafah (JAK) yang berhubungan dengan Islamic State. Lalu, ada Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berpusat di Poso, Sulawesi Tengah.

Mereka, selain terus mencoba menebar teror, tak menyurutkan langkah menyebarkan paham teror ke masyarakat. Artinya, bibit-bibit teroris terus coba disemai untuk kemudian dipanen sebagai agen kekerasan nantinya.

Kajian dan temuan tersebut tentu tak bisa pandang dengan sebelah mata. Harus terus kita suarakan bahwa terorisme masih ada. Harus terus kita tegaskan pula bahwa terorisme tiada henti berbiak dan beregenerasi.

Semakin banyaknya terduga teroris yang ditangkap sepanjang 2021, yakni 364 orang, menguatkan fakta itu. Jumlah itu meningkat cukup signifikan ketimbang hasil tangkapan 2020, yakni 232 orang. Saking banyaknya yang diringkus, rumah tahanan untuk menampung para terduga dan tersangka terorisme bahkan sudah kelebihan beban.

Betul bahwa lonjakan jumlah mereka yang dibekuk tak lepas dari pemberlakuan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan UU itu, aparat bisa melakukan pencegahan sebelum teroris beraksi menebar ketakutan dan kematian.

Kendati begitu, peningkatan jumlah terduga atau tersangka teroris merupakan alarm bagi kita untuk tetap waspada. Harus disadari bahwa di sekitar kita teroris belum habis.

Kita mengapresiasi keberhasilan aparat dalam mendeteksi bahwa teroris terus melebarkan jaringan ke segala sektor, termasuk BUMN. Namun, deteksi saja tidak cukup. Harus ada tindakan nyata, sangat nyata, dan lebih masif lagi untuk melawan infiltrasi itu.

Pimpinan BUMN juga harus lebih peduli terhadap setiap dinamika di lembaga yang mereka pimpin. Pastikan tidak ada karyawan yang terinfeksi oleh virus terorisme lalu mentransmisikannya. Pastikan pula setiap kegiatan steril dari agenda terselubung terorisme.

Melalui forum ini, kita serukan kembali bahwa mencegah dan memberantas terorisme bukan cuma tugas aparat. Peran organisasi dan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen, termasuk keluarga, amatlah penting agar terorisme tak terus merajalela.

Faktanya, terorisme masih menggila. Karena itu, kita pantang kendur melawannya.



Berita Lainnya
  • Main Hajar Rekening ala PPATK

    01/8/2025 05:00

    ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.

  • Masih Berburu Harun Masiku

    31/7/2025 05:00

    KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.

  • Indonesia Rumah Bersama

    30/7/2025 05:00

    Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.

  • Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa

    29/7/2025 05:00

    KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.

  • Ujian Kekuatan ASEAN

    28/7/2025 05:00

    KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.

  • Atasi Karhutla Butuh Ketegasan

    26/7/2025 05:00

    NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.

  • Jaga Kedaulatan Digital Nasional

    25/7/2025 05:00

    Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.

  • Ini Soal Kesetiaan, Bung

    24/7/2025 05:00

    EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.

  • Koperasi Desa versus Serakahnomics

    23/7/2025 05:00

    SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. 

  • Laut bukan untuk Menjemput Maut

    22/7/2025 05:00

    MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.

  • Mengkaji Ulang IKN

    21/7/2025 05:00

    MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.

  • Suporter Koruptor

    19/7/2025 05:00

    PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.

  • Rumah Sakit Asing bukan Ancaman

    18/7/2025 05:00

    DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.

  • Kerja Negosiasi belum Selesai

    17/7/2025 05:00

    AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.