Calon Anggota KPU Mulai Lobi ke DPR

PEMILU berkualitas membutuhkan penyelenggara yang memiliki integritas tinggi. Integritas saja tidak cukup, penyelenggara pemilu juga harus mempunyai nyali yang tinggi.

Integritas dan nyali sangat dibutuhkan karena tantangan politik yang dihadapi pada 2024 amat kompleks. Ada dua agenda politik besar saat itu, yaitu pemilu legislatif yang digelar bersamaan dengan pilpres dan pilkada serentak secara nasional.

Penyelenggara pemilu harus benar-benar memahami dan menghormati hak-hak politik rakyat yang memegang kedaulatan di negeri ini. Karena itu, proses pemilihan anggota penyelenggara pemilu hendaknya dikawal secara ketat. Bukan saatnya lagi publik hanya bertindak sebagai penonton, melainkan juga harus mengawal secara aktif proses politik yang akan berlangsung di Senayan.

Presiden Joko Widodo sudah mengantongi 14 nama calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 10 nama calon komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Nama-nama itu diperoleh dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 pada 6 Januari 2022. Sesuai ketentuan, Presiden menyerahkan calon penyelenggara pemilu itu kepada DPR dalam 14 hari.

Asumsinya, 24 nama calon anggota KPU dan Bawaslu itu sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Persyaratan itu antara lain mempunyai integritas, berkepribadian kuat, jujur, dan adil, juga memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.

Persyaratan keterwakilan perempuan 30% belum terpenuhi untuk KPU. Calon anggota KPU terdiri atas 10 lelaki dan 4 perempuan (28,57%) atau masih kurang dari 30%. Kiranya DPR sungguh-sungguh memperhatikan keterwakilan perempuan agar tidak melanggar ketentuan undang-undang. Pasal 10 ayat (7) UU Pemilu menyebutkan komposisi keanggotaan KPU memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Harus tegas dikatakan bahwa proses di DPR bukan dilakukan di ruang hampa sehingga proses politik akan diwarnai lobi-lobi. Bahkan, meski Presiden belum menyerahkan nama-nama kepada DPR, sudah ada calon penyelenggara pemilu yang melakukan lobi dengan partai politik.

Wajar-wajar saja calon penyelenggara pemilu aktif melakukan komunikasi politik dengan DPR. Akan tetapi, publik tetap berharap agar DPR dalam memilih calon penyelenggara pemilu tetap harus mengedepankan kepentingan kualitas dan kredibilitas pemilu sebagai yang utama.

Karena itulah publik harus benar-benar mengawal dan mengawasi secara ketat proses politik di DPR. Bila perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi proses politik itu sehingga tidak membuka peluang transaksi di ruang gelap.

Elok nian bila publik berpartisipasi dengan memantau rekam jejak para calon dan disampaikan sebagai masukan bagi DPR dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Proses pemilihan anggota penyelenggara pemilu di Senayan akan menentukan kualitas demokrasi negeri ini. Jangan sampai masa depan pemilu Indonesia dikooptasi kepentingan pertemanan, kelompok, ataupun pragmatisme politik semata. Jangan biarkan demokrasi dibajak untuk kepentingan kelompok.

Terus terang, kita masih memercayai DPR tetap menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Mereka sesungguhnya ialah negarawan yang akan memilih anggota KPU dan Bawaslu hanya untuk demokrasi, bukan kepentingan sempit apalagi menerima titipan nama dari pihak tertentu.

Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 mulai bertugas pada 12 April mendatang. Kiranya penyelenggara Pemilu 2017-2022 menyiapkan estafet tata kelola penyelenggaraan pemilu sebaik mungkin. Salah satu yang dipersiapkan ialah jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 yang tidak ada kepastian hingga kini.