Headline

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

Berantas Korupsi sampai ke Desa

03/12/2021 05:00
Berantas Korupsi sampai ke Desa
(MI/Duta)

 

 

KORUPSI di negeri ini berkembang biak dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan paling bawah di tingkat desa. Layaknya gurita, korupsi kuat melilit dan mencengkeram sendi-sendi pemerintahan.

Ibarat virus, korupsi menjangkiti dan menerjang para pejabat negara di pemerintahan pusat. Sudah banyak penyelenggara negara di pada level eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diciduk aparat penegak hukum.

Begitu pun di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota, tidak terhitung lagi pejabat daerah yang diringkus aparat penegak hukum. Kini aparat desa juga ikut-ikutan korupsi.

Sepanjang tahun lalu, KPK mencatat ada 141 kasus korupsi yang melibatkan 132 kepala desa dan 50 perangkat desa. Sementara itu, pada 2021, sudah ada 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dan 24 perangkat desa.

Sebuah gambaran bahwa aparat desa tidak kalah rakusnya dengan pejabat teras di tingkat pusat. Rasuah seakan telah membudaya, semua perangkat pemerintahan melakukannya.

Modus dan motif korupsi di tingkat desa pun serupa dengan pemerintahan di atasnya. Mulai urusan kebijakan desa, melakukan pungli, kesalahan administrasi, hingga memperkaya diri. Bedanya mungkin hanya nilai dan besaran korupsinya.

Karena itulah KPK menginisiasi Program Desa Antikorupsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di desa. KPK ingin pendidikan antikorupsi digencarkan di desa. Membangun budaya antikorupsi dari desa.

Desa antikorupsi akan diimplementasikan pada 74.961 desa yang ada di seluruh Indonesia sehingga tata kelola pemerintahan yang baik akan tumbuh sejak dari desa. Pendidikan antikorupsi di desa harus disamakan dengan tingkat kementerian dan lembaga.

Desa ialah miniaturnya negara Indonesia, yakni kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dan juga melakukan pengelolaan anggaran secara otonom. Anggarannya pun tidak main-main, puluhan triliun uang rakyat setiap tahun dikucurkan kepada pemerintahan desa.

Dana desa yang dialokasikan pada 2021 sebesar Rp72 triliun diperuntukkan bagi 74.953 desa. Pada tahun depan telah dialokasikan Rp68 triliun dari APBN. Rata-rata tiap desa menerima Rp900 juta hingga di atas Rp1 miliar.

Dengan melihat besarnya alokasi anggaran yang dikelola pemerintahan desa, program desa antikorupsi akan sangat diperlukan agar dana triliunan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah, tidak hanya segelintir pamong desa dan kroninya.

Namun, jelas bahwa upaya untuk pemberantasan korupsi di level pemerintahan di atasnya juga pantang diabaikan. Misalkan urusan dana desa, potensi penyelewenangannya tidak hanya dalam pelaksanaan, tetapi juga kebijakan. Tahun lalu muncul modus puluhan desa fiktif dan siluman yang menerima kucuran dana.

Dengan penguatan sikap antikorupsi berlapis yang akan mampu dengan efektif menghilangkan tindakan rasuah di Indonesia sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dengan budaya antikorupsi.

Pemanfaatan dana desa harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam bidang peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Pantang dana desa hanya untuk memakmurkan kepala desa dan perangkatnya.



Berita Lainnya
  • Rumah Sakit Asing bukan Ancaman

    18/7/2025 05:00

    DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.

  • Kerja Negosiasi belum Selesai

    17/7/2025 05:00

    AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.

  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.