Headline

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

Hukum Kacamata Kuda

20/11/2021 05:00
Hukum Kacamata Kuda
Ilustrasi MI(MI/Duta)

 

 

SUDAH jatuh tertimpa tangga pula. Itulah yang dialami Valencya, ibu rumah tangga yang dituntut satu tahun penjara di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Ia dituntut lantaran memarahi mantan suaminya, Chan Yu Ching, yang kerap mabuk.

Padahal, tindakannya itu demi melindungi diri dan keluarganya dari ulah sang suami yang kerap menelantarkan dirinya selama mereka berumah tangga. Namun, jaksa penuntut umum menilai Valencya telah melakukan kekerasan psikis terhadap mantan suaminya tersebut karena telah mengusirnya dari rumah.

Tidak tanggung-tanggung, Valencya dituduh melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf b UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tuduhan jaksa itu mengundang reaksi publik. Harus tegas dikatakan bahwa tuntutan itu berlawanan dengan moralitas publik. Ada kecerobohan penerapan hukum.

Kecerobohan penerapan hukum itulah yang diluruskan Kejaksaan Agung. Kasusnya diambil alih, jaksa yang terlibat dalam kasus itu diperiksa. Temuan sementara hasil eksaminasi khusus membuat mata terbelalak.

Hasil eksaminasi menyebutkan bahwa dari tahap prapenuntutan sampai dengan tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan.

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menilai kondisi itu merupakan cermin ketidakmampuan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, dalam memahami relasi kuasa dalam kasus-kasus KDRT.

Menurut Siti, berdasarkan pengaduan Valencya, ia justru kerap mengalami tindak kekerasan berulang dan berlapis dari sang suami sehingga menggugat cerai pada Januari 2020. Putusan cerai itu bahkan telah dikuatkan pengadilan.

Kasus kontroversial itu juga mengundang perhatian Ketua Komisi Kejaksaan Barita Lh Simanjuntak. Ia menyesalkan proses penuntutan terhadap Valencya tidak berpedoman pada baik Pedoman Kejaksaan maupun arahan yang telah disampaikan untuk mengedepankan hati nurani dan profesionalitas.

Sejauh ini, sembilan jaksa dari baik Kejati Jabar maupun Kejaksaan Negeri Karawang sedang menjalani pemeriksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Dalam perkara tersebut, para jaksa yang menanganinya dinilai tidak memiliki kepekaan dalam menangani perkara.

Sudah semestinya para jaksa yang terlibat dalam proses penuntutan itu mengedepankan nurani, jangan hanya memakai kacamata kuda dalam menegakkan hukum. Mereka jangan melihat perspektif penegakan hukum secara kaku dan hanya berpegang pada pemenuhan tegaknya hukum.

Padahal, banyak kasus, terutama kasus keluarga, yang dapat diselesaikan tanpa harus dibawa ke pengadilan.

Dalam konteks kejahatan di lingkungan keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga, pendekatannya tidak semata hukum, tapi juga tercapainya kesejahteraan melalui keharmonisan dalam keluarga.

Hal itu pun sudah ditungkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma itu antara lain mengatur apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, seperti adanya ketidaksetaraan status sosial, ketidakberdayaan fisik dan fisik, relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, dan dampak psikis.

Selain itu, dalam penyelesaian perkara pidana bukankah juga dikenal pendekatan prinsip restorative justice (keadilan restoratif)? KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang diatur undang-undang khusus, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, konsep restorative justice juga dapat digunakan untuk menangani perkara itu.

Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus semacam ini seharusnya bisa lewat mediasi antara korban dan pelaku. Kalaupun perkara ini telanjur sampai pengadilan, jaksa penuntut bisa menggunakan hati nurani dengan memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Jangan semuanya memakai kacamata kuda, atau jangan-jangan sudah banyak penerapan hukum kacamata kuda selama ini.



Berita Lainnya
  • Rumah Sakit Asing bukan Ancaman

    18/7/2025 05:00

    DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.

  • Kerja Negosiasi belum Selesai

    17/7/2025 05:00

    AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.

  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.