HARI ini genap dua tahun masa jabatan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dua tahun pertama yang sangat penuh tantangan. Terutama akibat munculnya covid-19 di akhir 2019 dan kemudian ditetapkan menjadi pandemi global pada Maret 2020. Praktis, belum sampai setengah tahun memerintah, duet Jokowi-Amin sudah mesti menahan gebukan pandemi.
Gebukan paling keras tentu dirasakan sektor ekonomi. Pandemi memaksa pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengerem laju penyebaran virus. Akibatnya, situasi perekonomian tanpa ampun anjlok menuju titik resesi. Sedari kuartal II 2020 keterpurukan ekonomi dimulai, dan pada akhir 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia pun tercatat minus 2,9%.
Tentu menjadi catatan menarik bagaimana gerbong pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin merespons situasi pandemi selama satu setengah tahun terakhir. Bagaimana antisipasi mereka terhadap dampak pandemi di sektor ekonomi ataupun penanganan pandemi itu sendiri. Sudah pasti amat tidak mudah. Publik pun bisa melihat di awal pandemi pemerintah sering tergagap dan beberapa kali salah langkah karena tidak siap dengan ujian covid-19 yang datang tiba-tiba.
Belum lagi dalam perjuangan mengatasi krisis itu, Jokowi sebagai pemimpin gerbong harus menghadapi sejumlah anak buahnya di kabinet yang berkinerja dan bahkan berkelakuan buruk. Yang paling parah ialah ketika ada seorang menteri yang seharusnya paling depan mengurusi masyarakat terdampak pandemi, malah paling duluan mengorupsi dana bantuan sosial.
Namun, konsolidasi cepat Jokowi terhadap kabinetnya membuat ekonomi tak terlalu lama terpuruk di titik terendah. Setelah kekagetan dan kegagapan pemerintah mulai dapat diminimalisasi, memasuki 2021 perekonomian mulai terasa menggeliat meski masih dengan pembatasan-pembatasan. Setidaknya, sampai semester I 2021 ekonomi Indonesia lebih baik ketimbang rengkuhan di 2020 dengan bertumbuh 3,1%.
Pada saat yang sama, bermacam program penanggulangan covid-19 mulai menampakkan hasil. Terutama pada kuartal II 2021 ketika program vaksinasi mulai dijalankan. Ujian memang datang lagi pada Juni-Juli 2021 ketika 'gelombang dua' penyebaran covid-19 menyerang Indonesia. Sistem dan fasilitas kesehatan, terutama di Jawa dan Bali, ketika itu hampir kolaps karena lonjakan laju infeksi yang teramat tinggi.
Akan tetapi, respons dan kesiapan pemerintah serta masyarakat yang sudah lebih baik membuat puncak keparahan infeksius itu tidak berlangsung lama. Kini, bahkan tingkat rata-rata penularan covid-19 di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di titik terendah. Keberhasilan pengendalian itu, lagi-lagi, akan membuat gerak perekonomian kian laju.
Catatan penting yang sekaligus menjadi tantangan pemerintah ialah bahwa faktor pendorong pemulihan ekonomi saat ini masih didominasi ekspor dan investasi. Sebaliknya daya beli domestik masih lemah.
Apa salahnya dengan ekspor? Persoalannya, ekspor Indonesia ke negara tujuan masih berbasis komoditas. Porsinya di atas 50% dari total ekspor. Ekspor produk yang memiliki nilai tambah dari industri manufaktur masih di bawah. Karena itu, keinginan Jokowi untuk menggenjot hilirisasi industri wajib kita dukung dan awasi implementasinya.
Ini akan beririsan pula dengan niat pemerintah meningkatkan investasi. Hal tersebut penting karena lewat sisi itulah tenaga kerja bisa terserap dalam jumlah besar. Pada kuartal II 2021 lalu, tren penyerapan tenaga kerja dari investasi naik 18,5%. Angka itu semestinya bisa dikerek lagi jika kemudahan berinvestasi juga diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Di sisi lain, masih lemahnya daya beli masyarakat sepatutnya dimaknai dan disadari bahwa program serta kebijakan ekonomi yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara langsung. Ini PR utama pemerintah, pemulihan ekonomi harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah.
