Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEKAN Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang akan digelar pada 2-15 Oktober 2021 nanti, jika dilihat dari banyak sisi, bakal menjadi perhelatan yang istimewa. Yang pertama, PON Papua akan dicatat dalam sejarah sebagai PON pertama yang diselenggarakan di saat dunia sedang berjuang melawan pandemi.
Itu sebabnya, seperti halnya Olimpiade Tokyo tempo hari, PON Papua yang semestinya digelar di 2020 harus ditunda kurang lebih satu tahun demi menunggu situasi pandemi yang lebih kondusif untuk perhelatan kompetisi multievent yang melibatkan ribuan atlet, ofisial, dan perangkat pendukung.
Keistimewaan kedua tentu saja dari sisi tempat penyelenggaraan. Provinsi Papua adalah provinsi paling timur Indonesia. Wilayah Indonesia bagian timur selama ini identik dengan ketertinggalan, paling tidak jika kita membandingkannya dengan Indonesia bagian barat dan terutama Pulau Jawa-Bali. Karena itu, keterpilihan Papua sebagai tuan rumah PON tentu saja bermakna penting karena tidak saja akan mewakili dirinya sendiri, tapi sekaligus mewakili kawasan timur.
Selama dua pekan penyelenggaraan PON, Papua barangkali tidak hanya akan diuji seberapa mampu mereka menghelat ajang olahraga multievent kelas nasional. Lebih dari itu, dalam konteks yang lebih besar, Papua bakal menjadi etalase berhasil atau tidaknya pemerataan pembangunan Indonesiasentris yang kerap digaungkan Presiden Joko Widodo.
Artinya, penyelenggaran PON di Papua tak bisa sekadar dilihat dari kacamata olahraga. Betul bahwa tujuan utama PON digelar ialah mencari bibit atlet berbakat dalam bingkai kompetisi multiajang yang meninggikan soprtivitas dan kualitas. PON adalah arena seleksi atlet-atelt terbaik di negeri ini untuk nantinya berjuang mengharumkan nama Indonesia di level internasional.
Namun, kiranya PON Papua terlalu strategis untuk hanya dinikmati sebagai tontonan olahraga atau dipetik manfaatnya cuma oleh penggemar olahraga. PON Papua semestinya dimaknai pula sebagai penggerak ekonomi daerah, perangsang pembangunan sarana dan prasarana olahraga, juga pemacu pembangunan infrastruktur dasar.
Sesungguhnya itulah salah satu intisari pemilihan tuan rumah PON di luar DKI Jakarta yang dilakukan sejak PON XV di Surabaya pada 2000 lalu. Alasan utamanya ialah demi memeratakan pembangunan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Lewat rangsangan PON, bukan tidak mungkin daerah itu akan semakin berkembang dan kemudian naik kelas.
Contoh konkretnya Palembang, yang naik kelas sampai dua kali. Setelah sukses menyelenggarakan PON XVI 2004, kota itu berhasil pula menjadi tuan rumah SEA Games 2011. Kesuksesan dua ajang itu membuat Palembang ditunjuk lagi 'menemani' Jakarta menghelat Asian Games 2018. Kita tahu kemudian penyelenggaran Asian Games 2018 Jakarta-Palembang itu dipuji habis oleh sejumlah negara peserta dan publik Asia.
Papua sangat punya potensi untuk itu, bahkan melebihi Palembang. Salah satu kuncinya ialah bagaimana pemerintah daerah mampu melibatkan masyarakat Papua dalam berbagai kegiatan selama PON. Masyarakat mesti diberdayakan agar menjadi bagian dari PON, tidak hanya sebagai penonton belaka. Pelibatan mereka akan menaikkan kualitas rasa keindonesiaan masyarakat Papua.
Yang perlu diwaspadai ialah level keamanan di provinsi tersebut. Menjelang pergelaran PON 2021 ini pun teror dari kelompok teroris masih terjadi di beberapa daerah di Papua. Ini ujian kedua untuk PON Papua, yakni menghadirkan rasa aman bagi tamu-tamu yang akan hadir dan bertanding. Tidak mudah memang, tapi harus dilakukan.
Jika ujian-ujian itu bisa dilewati, PON Papua barangkali tidak hanya akan dicatat dalam buku sejarah sebagai PON pertama yang sukses diselenggarakan di masa pandemi, tetapi juga PON yang sukses mengangkat derajat orang Papua, baik sebagai atlet maupun sebagai bagian dari kemajemukan masyarakat Indonesia.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved