Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PEKAN Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang akan digelar pada 2-15 Oktober 2021 nanti, jika dilihat dari banyak sisi, bakal menjadi perhelatan yang istimewa. Yang pertama, PON Papua akan dicatat dalam sejarah sebagai PON pertama yang diselenggarakan di saat dunia sedang berjuang melawan pandemi.
Itu sebabnya, seperti halnya Olimpiade Tokyo tempo hari, PON Papua yang semestinya digelar di 2020 harus ditunda kurang lebih satu tahun demi menunggu situasi pandemi yang lebih kondusif untuk perhelatan kompetisi multievent yang melibatkan ribuan atlet, ofisial, dan perangkat pendukung.
Keistimewaan kedua tentu saja dari sisi tempat penyelenggaraan. Provinsi Papua adalah provinsi paling timur Indonesia. Wilayah Indonesia bagian timur selama ini identik dengan ketertinggalan, paling tidak jika kita membandingkannya dengan Indonesia bagian barat dan terutama Pulau Jawa-Bali. Karena itu, keterpilihan Papua sebagai tuan rumah PON tentu saja bermakna penting karena tidak saja akan mewakili dirinya sendiri, tapi sekaligus mewakili kawasan timur.
Selama dua pekan penyelenggaraan PON, Papua barangkali tidak hanya akan diuji seberapa mampu mereka menghelat ajang olahraga multievent kelas nasional. Lebih dari itu, dalam konteks yang lebih besar, Papua bakal menjadi etalase berhasil atau tidaknya pemerataan pembangunan Indonesiasentris yang kerap digaungkan Presiden Joko Widodo.
Artinya, penyelenggaran PON di Papua tak bisa sekadar dilihat dari kacamata olahraga. Betul bahwa tujuan utama PON digelar ialah mencari bibit atlet berbakat dalam bingkai kompetisi multiajang yang meninggikan soprtivitas dan kualitas. PON adalah arena seleksi atlet-atelt terbaik di negeri ini untuk nantinya berjuang mengharumkan nama Indonesia di level internasional.
Namun, kiranya PON Papua terlalu strategis untuk hanya dinikmati sebagai tontonan olahraga atau dipetik manfaatnya cuma oleh penggemar olahraga. PON Papua semestinya dimaknai pula sebagai penggerak ekonomi daerah, perangsang pembangunan sarana dan prasarana olahraga, juga pemacu pembangunan infrastruktur dasar.
Sesungguhnya itulah salah satu intisari pemilihan tuan rumah PON di luar DKI Jakarta yang dilakukan sejak PON XV di Surabaya pada 2000 lalu. Alasan utamanya ialah demi memeratakan pembangunan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Lewat rangsangan PON, bukan tidak mungkin daerah itu akan semakin berkembang dan kemudian naik kelas.
Contoh konkretnya Palembang, yang naik kelas sampai dua kali. Setelah sukses menyelenggarakan PON XVI 2004, kota itu berhasil pula menjadi tuan rumah SEA Games 2011. Kesuksesan dua ajang itu membuat Palembang ditunjuk lagi 'menemani' Jakarta menghelat Asian Games 2018. Kita tahu kemudian penyelenggaran Asian Games 2018 Jakarta-Palembang itu dipuji habis oleh sejumlah negara peserta dan publik Asia.
Papua sangat punya potensi untuk itu, bahkan melebihi Palembang. Salah satu kuncinya ialah bagaimana pemerintah daerah mampu melibatkan masyarakat Papua dalam berbagai kegiatan selama PON. Masyarakat mesti diberdayakan agar menjadi bagian dari PON, tidak hanya sebagai penonton belaka. Pelibatan mereka akan menaikkan kualitas rasa keindonesiaan masyarakat Papua.
Yang perlu diwaspadai ialah level keamanan di provinsi tersebut. Menjelang pergelaran PON 2021 ini pun teror dari kelompok teroris masih terjadi di beberapa daerah di Papua. Ini ujian kedua untuk PON Papua, yakni menghadirkan rasa aman bagi tamu-tamu yang akan hadir dan bertanding. Tidak mudah memang, tapi harus dilakukan.
Jika ujian-ujian itu bisa dilewati, PON Papua barangkali tidak hanya akan dicatat dalam buku sejarah sebagai PON pertama yang sukses diselenggarakan di masa pandemi, tetapi juga PON yang sukses mengangkat derajat orang Papua, baik sebagai atlet maupun sebagai bagian dari kemajemukan masyarakat Indonesia.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved