Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
HIDUP berdampingan dengan wabah penyakit bukanlah hal aneh dan bukan pula baru. Hingga kini, bermacam penyakit purba masih bertahan di banyak daerah.
Kolera, kusta, dan malaria hanyalah segelintir dari penyakit kelahiran sebelum Masehi bahkan diyakini berevolusi sejak zaman dinosaurus. Malaria yang dahulu menjadi pandemi dan ikut meruntuhkan Romawi pun masih endemis di sejumlah provinsi kita.
Maka, potret serupa pun harus siap kita hadapi dengan pandemi covid-19. Virus yang awalnya berasal dari Wuhan itu sangat mungkin terus ada dan berevolusi hingga jutaan tahun ke depan.
Menanti kapan covid-19 sirna tentu tidak saja sulit dijawab, tetapi memang mustahil. Sebaliknya, pertanyaan paling penting justru kapan roda kehidupan bisa kembali normal meski virus terus mengintai. Dengan capaian vaksin dan sistem 3T (tracing, testing, dan treatment) yang kian baik di berbagai negara, pertanyaan itu pun tidak lagi wajar, tetapi menjadi utang terbesar tiap-tiap pemerintah.
Pertanyaan itulah yang kini berusaha dijawab Presiden Joko Widodo. Pada Senin (23/8), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan tiga arahan atau strategi perihal teknis singkat hidup berdampingan dengan covid-19 untuk menjalani kehidupan new normal kala pandemi berubah menjadi epidemi.
Strategi pertama, pemerintah dan warga diminta sama-sama menyeimbangkan antara hidup sehat dan hidup bermanfaat secara ekonomi dengan cara menerapkan protokol kesehatan covid-19 secara disiplin. Untuk mencapai itu, Kemenkes menyusun ketentuan protokol kesehatan yang bertumpu pada aplikasi PeduliLindungi.
Strategi kedua, Jokowi menginstruksikan pengetesan dan telusur diperkuat hanya kepada pihak tertentu. Budi menjelaskan bahwa strategi itu berwujud pada tracing dan testing yang benar-benar terarah kepada mereka yang kontak erat dengan pasien covid-19. Pada strategi terakhir, rumah sakit hanya melayani pasien covid-19 dengan gejala berat hingga kritis, sementara yang ringan dimaksimalkan perawatannya di puskesmas.
Langkah Presiden itu sesungguhnya sama halnya yang dilakukan Singapura dan Inggris. Sudah sejak bulan lalu kedua negara itu mengumumkan langkah hidup berdampingan dengan covid-19.
Inggris bahkan sudah sejak beberapa waktu sebelumnya melonggarkan berbagai peraturan aktivitas sosial. Pembukaan lagi kelab malam dan dicabutnya aturan wajib menggunakan masker membuat kehidupan di sana hampir tidak ada bedanya dengan sebelum pandemi.
Betul bahwa semua pencapaian kita masih jauh jika dibanding dengan dua negara itu. Sementara itu, persentase vaksin covid-19 di Singapura telah 75% dan Inggris 61%, di Indonesia baru 21%.
Persentase vaksin merupakan hal mahapenting dalam perang melawan pandemi. Vaksin sangat berpengaruh signifikan terhadap penurunan keparahan gejala dan akhirnya mampu mengurangi beban tekanan ke fasilitas kesehatan.
Maka tak heran pula, jika tingkat kematian di Singapura sangatlah rendah. Hingga kini negara tetangga itu hanya mencatatkan 50 kematian akibat covid-19.
Dengan seluruh perbandingan itu wajar pula jika pemerintah harus bekerja lebih keras. Strategi menuju endemi harus disiapkan secara baik.
Hal utama ialah pemerintah harus terus menggenjot capaian vaksin, terutama di daerah-daerah luar Jawa. Sudah begitu banyak laporan masyarakat akan sulitnya mendapatkan vaksin bahkan hingga menimbulkan kerusuhan.
Bukan hanya itu, berbagai kondisi di lapangan memperlihatkan celah-celah pelaksanaan 3T yang dapat menjadi petaka. Belum lagi sejumlah perusahaan laboratorium yang masih menarik biaya tes PCR jauh dari ketentuan.
Pemerintah mesti menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum menggunakan kacamata epidemi. Sebab tanpa perbaikan itu, cita-cita epidemi jauh panggang dari api.
Sejarah juga menunjukkan adanya wabah yang seolah bangkit dari kubur. Puluhan tahun lenyap, tetapi tiba-tiba bisa muncul dan menyerang banyak orang. Maka kegembiraan penurunan kasus covid-19 nasional bisa hanya sekejap mata. Kelalaian di bebagai rantai prokes bisa dengan cepat membawa kita kembali pada lonjakan kasus.
Maka, berbahagialah Setya Novanto bersama ratusan koruptor atas keputusan yang dibuat Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2021 itu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved