Headline

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.

Ironi Impor Beras

18/3/2021 05:00
Ironi Impor Beras
Ilustrasi MI(MI/Duta)

 

 

HAMPIR setiap tahun persoalan menyangkut perberasan selalu muncul. Kali ini yang menonjol ialah tentang rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras. Alasannya untuk menjaga stok cadangan beras nasional. Pemerintah berkeras cadangan beras, atau istilah kerennya iron stock, diperlukan untuk kebutuhan mendesak, seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) atau operasi pasar untuk stabilisasi harga.

Ini menjadi perdebatan karena di saat yang sama sebetulnya Indonesia tidak sedang kekurangan beras. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84% dari produksi di periode sama 2020 yang sebesar 11,46 juta ton. Angka itu sebentar lagi akan dicapai karena Maret-April 2021 merupakan waktu panen raya beras.

BPS juga mencatat sebaran daerah sentra produksi beras di beberapa provinsi di Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jika pemerintah tetap memaksakan impor beras, petani di daerah sentra produksi beras pasti dirugikan.

Mari kita lihat data lain. Per 7 Maret 2021 lalu, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton, terdiri atas stok komersial 25.828 ton dan cadangan beras pemerintah (CBP) 843.647 ton. Angka CBP itu memang masih di bawah angka minimal cadangan di masa pandemi, yakni sebesar 1,5 juta ton.

Akan tetapi, dengan logika sederhana saja kita bisa menghitung bahwa melalui produksi panen raya 2021, sesungguhnya kekurangan cadangan beras bisa ditutup oleh serapan dari produksi dalam negeri. Artinya, berdasarkan data-data itu, impor bukan sesuatu yang harus dilakukan dalam waktu dekat.

Bila impor dipaksakan ketika produksi beras mencukupi, apalagi menjelang panen raya, siapa yang paling menjerit? Tentu saja petani, karena harga gabah sangat mungkin bakal jatuh. Betul bahwa sudah ada penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Namun, fakta yang kerap terjadi sampai saat ini, harga gabah di tingkat petani kerap berkutat di bawah HPP.

Bahkan saat impor beras masih dalam tahap rencana, belum dieksekusi, harga jual gabah kering petani sudah mulai terpengaruh. Pada akhirnya, niat pemerintah memperbesar cadangan beras untuk mengantisipasi permainan para spekulan malah kontradiktif. Amat mungkin rencana impor beras itu justru dimanfaatkan tengkulak untuk memainkan harga yang ujung-ujungnya merugikan petani.

Lalu, jika kemudian alasan pemerintah mengimpor beras itu sebagai cadangan untuk kebutuhan seperti bansos, bukankah pemerintah sendiri sudah memutuskan bansos di tahun ini tidak lagi berupa sembako (di dalamnya ada beras), tapi diganti uang tunai? Bukankah bansos dalam bentuk barang lebih besar potensi moral hazard-nya, dan itu sudah terbukti?

Impor sejatinya bukan hal yang tabu, dengan syarat produksi beras kita pada saat itu memang lemah. Rencana impor beras barangkali tak terlalu memunculkan polemik bila disampaikan dengan basis data yang akurat, misalnya hasil panen raya yang merosot sehingga tak bisa memenuhi kebutuhan domestik. Tanpa alasan-alasan itu, rencana impor beras sudah semestinya dipertanyakan.

Alih-alih selalu menjadikan impor sebagai jalan keluar persoalan pangan, pemerintah seharusnya lebih fokus menggalakkan produksi pangan dalam negeri, termasuk beras. Itu fondasi bila bangsa ini ingin mencapai cita-cita kedaulatan pangan.

Bukan sekadar kedaulatan pangan. Membeli hasil panen petani ialah bukti nyata mencintai produksi dalam negeri. Bukankah pemerintah sedang gencar mengampanyekan gerakan membeli produksi dalam negeri, mencintai produksi dalam negeri, dan membenci produk luar negeri?

Keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras tahun ini mesti ditopang dengan landasan kuat, didukung data yang akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Langkah impor yang tidak tepat dan tidak transparan justru bakal menekan harga di tingkat petani sekaligus membuyarkan mimpi kesejahteraan petani.

Dengan perspektif seperti itu, tak sepatutnya muncul rencana mengimpor beras ketika produksi sedang bagus, apalagi menjelang panen raya. Sejatinya, 'kegemaran' pemerintah mengimpor beras justru akan menjauhkan dari cita-cita itu.



Berita Lainnya
  • Antisipasi Tepat, Mudik Selamat

    14/3/2026 05:00

    GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.

  • Merawat Optimisme Publik lewat Mudik

    13/3/2026 05:00

    BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.

  • Negara Hadir untuk Menenangkan

    12/3/2026 05:00

    PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

  • Napas Panjang Antisipasi Perang

    11/3/2026 05:00

    Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.

  • Menajamkan Sistem Pengawasan

    10/3/2026 05:00

    LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Menjaga Tunas Bangsa

    09/3/2026 05:00

    NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.

  • Cegah Panik Amankan Mudik

    07/3/2026 05:00

    TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.

  • Sanksi Korupsi yang Menjerakan

    06/3/2026 05:00

    PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal

  • Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan

    05/3/2026 05:00

    DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.

  • Menyiasati Krisis Energi

    04/3/2026 05:00

    PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

  • Mobil Mewah bukan Penentu Muruah

    03/3/2026 05:00

    SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.

  • Saatnya Semua Menahan Diri

    02/3/2026 05:00

    SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.

  • Menambal Defisit tanpa Bebani Rakyat

    28/2/2026 05:00

    PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.

  • Menata Ulang Efektivitas Demokrasi

    27/2/2026 05:00

    PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.

  • Krisis Ruang Digital Anak

    26/2/2026 05:00

    RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.

  • Ungkap Otak Sindikat Narkoba

    25/2/2026 05:00

    FANDI Ramadhan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.