Headline

SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.

Ironi Impor Beras

18/3/2021 05:00
Ironi Impor Beras
Ilustrasi MI(MI/Duta)

 

 

HAMPIR setiap tahun persoalan menyangkut perberasan selalu muncul. Kali ini yang menonjol ialah tentang rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras. Alasannya untuk menjaga stok cadangan beras nasional. Pemerintah berkeras cadangan beras, atau istilah kerennya iron stock, diperlukan untuk kebutuhan mendesak, seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) atau operasi pasar untuk stabilisasi harga.

Ini menjadi perdebatan karena di saat yang sama sebetulnya Indonesia tidak sedang kekurangan beras. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84% dari produksi di periode sama 2020 yang sebesar 11,46 juta ton. Angka itu sebentar lagi akan dicapai karena Maret-April 2021 merupakan waktu panen raya beras.

BPS juga mencatat sebaran daerah sentra produksi beras di beberapa provinsi di Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jika pemerintah tetap memaksakan impor beras, petani di daerah sentra produksi beras pasti dirugikan.

Mari kita lihat data lain. Per 7 Maret 2021 lalu, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton, terdiri atas stok komersial 25.828 ton dan cadangan beras pemerintah (CBP) 843.647 ton. Angka CBP itu memang masih di bawah angka minimal cadangan di masa pandemi, yakni sebesar 1,5 juta ton.

Akan tetapi, dengan logika sederhana saja kita bisa menghitung bahwa melalui produksi panen raya 2021, sesungguhnya kekurangan cadangan beras bisa ditutup oleh serapan dari produksi dalam negeri. Artinya, berdasarkan data-data itu, impor bukan sesuatu yang harus dilakukan dalam waktu dekat.

Bila impor dipaksakan ketika produksi beras mencukupi, apalagi menjelang panen raya, siapa yang paling menjerit? Tentu saja petani, karena harga gabah sangat mungkin bakal jatuh. Betul bahwa sudah ada penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Namun, fakta yang kerap terjadi sampai saat ini, harga gabah di tingkat petani kerap berkutat di bawah HPP.

Bahkan saat impor beras masih dalam tahap rencana, belum dieksekusi, harga jual gabah kering petani sudah mulai terpengaruh. Pada akhirnya, niat pemerintah memperbesar cadangan beras untuk mengantisipasi permainan para spekulan malah kontradiktif. Amat mungkin rencana impor beras itu justru dimanfaatkan tengkulak untuk memainkan harga yang ujung-ujungnya merugikan petani.

Lalu, jika kemudian alasan pemerintah mengimpor beras itu sebagai cadangan untuk kebutuhan seperti bansos, bukankah pemerintah sendiri sudah memutuskan bansos di tahun ini tidak lagi berupa sembako (di dalamnya ada beras), tapi diganti uang tunai? Bukankah bansos dalam bentuk barang lebih besar potensi moral hazard-nya, dan itu sudah terbukti?

Impor sejatinya bukan hal yang tabu, dengan syarat produksi beras kita pada saat itu memang lemah. Rencana impor beras barangkali tak terlalu memunculkan polemik bila disampaikan dengan basis data yang akurat, misalnya hasil panen raya yang merosot sehingga tak bisa memenuhi kebutuhan domestik. Tanpa alasan-alasan itu, rencana impor beras sudah semestinya dipertanyakan.

Alih-alih selalu menjadikan impor sebagai jalan keluar persoalan pangan, pemerintah seharusnya lebih fokus menggalakkan produksi pangan dalam negeri, termasuk beras. Itu fondasi bila bangsa ini ingin mencapai cita-cita kedaulatan pangan.

Bukan sekadar kedaulatan pangan. Membeli hasil panen petani ialah bukti nyata mencintai produksi dalam negeri. Bukankah pemerintah sedang gencar mengampanyekan gerakan membeli produksi dalam negeri, mencintai produksi dalam negeri, dan membenci produk luar negeri?

Keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras tahun ini mesti ditopang dengan landasan kuat, didukung data yang akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Langkah impor yang tidak tepat dan tidak transparan justru bakal menekan harga di tingkat petani sekaligus membuyarkan mimpi kesejahteraan petani.

Dengan perspektif seperti itu, tak sepatutnya muncul rencana mengimpor beras ketika produksi sedang bagus, apalagi menjelang panen raya. Sejatinya, 'kegemaran' pemerintah mengimpor beras justru akan menjauhkan dari cita-cita itu.



Berita Lainnya
  • Menambal Defisit tanpa Bebani Rakyat

    28/2/2026 05:00

    PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.

  • Menata Ulang Efektivitas Demokrasi

    27/2/2026 05:00

    PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.

  • Krisis Ruang Digital Anak

    26/2/2026 05:00

    RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.

  • Ungkap Otak Sindikat Narkoba

    25/2/2026 05:00

    FANDI Ramadhan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.

  • Menagih Imbal Hasil Investasi Pendidikan

    24/2/2026 05:00

    Para awardee ini dibiayai miliaran rupiah untuk mendapatkan kemewahan bersekolah ke luar negeri agar mereka pulang sebagai agen perubahan yang ikut membereskan ketidakidealan tersebut.

  • Sigap Membaca Perubahan Amerika

    23/2/2026 05:00

    DUNIA sedang menyaksikan titik balik luar biasa dalam lanskap perdagangan internasional.

  • Hasil Gemilang Negosiasi Dagang

    21/2/2026 05:00

    Pemerintah perlu memastikan harmonisasi regulasi, mempercepat layanan perizinan, serta memperkuat lembaga pengawas mutu agar tidak terjadi kasus penolakan produk di pelabuhan tujuan.

  • Memitigasi Penutupan Selat Hormuz

    20/2/2026 05:00

    IRAN menutup sementara Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara adidaya Amerika Serikat.

  • Ramadan Mempersatukan

    19/2/2026 05:00

    SEPERTI pada 2022 dan 2024, juga pada banyak tahun sebelumnya, perbedaan jatuhnya 1 Ramadan kembali terjadi di Indonesia dan sejumlah negara lain.

  • Kendalikan Harga Segera

    18/2/2026 05:00

    KENAIKAN harga bahan pokok menjelang Ramadan kembali terulang. Polanya nyaris seragam dari tahun ke tahun.

  • Imlek dan Ramadan Merajut Tenun Kebangsaan

    17/2/2026 05:00

    SUDAH lebih dari dumedia a dekade, Hari Raya Imlek berdiri tegak sebagai simbol kematangan Republik dalam merawat keberagaman.

  • Meneror Penggarong Uang Negara

    16/2/2026 05:00

    BADAN Pusat Statistik (BPS), awal Februari lalu, baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai Indonesia sepanjang 2025, yakni 5,11% secara tahunan.

  • Percepat Rekonstruksi, Pulihkan Harapan

    14/2/2026 05:00

    DI antara puing-puing yang perlahan berganti struktur permanen, tersimpan doa ribuan warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

  • Swasembada Energi semata demi Rakyat

    13/2/2026 05:00

    SWASEMBADA pangan dan energi, itu dua janji Prabowo Subianto saat membacakan pidato pelantikannya sebagai presiden pada 2024 lalu.

  • Makin Puas, makin Tancap Gas

    12/2/2026 05:00

    INGGINYA tingkat kepuasan masyarakat merupakan hal yang diidam-idamkan pemimpin.

  • Mewujudkan Kedaulatan Emas

    11/2/2026 05:00

    LONJAKAN harga emas dunia seharusnya menjadi kabar baik bagi Indonesia.