Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
DALAM sebuah tema besar pemberantasan korupsi, selalu muncul perdebatan tentang sisi mana yang mesti diberatkan, pencegahan atau penindakan? Keduanya penting dan memiliki dasar teori maupun pengalaman yang samasama kuat untuk dijadikan ujung tombak pemberantasan korupsi.
Akan tetapi, harus diakui, pembobotan pada sisi penindakan seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini nya tanya tak membuat tren prak tik rasuah menjadi turun.
Sudah banyak koruptor ditangkap, tapi kemudian korupsi baru muncul dan muncul lagi. Sekencang apa pun penindakan, korupsi terus bertumbuh dengan modus dan model yang berbeda.
Ini, sekali lagi, bukan untuk mengatakan bahwa penindakan korupsi tidak penting. Selama ini, di hilir, KPK amatlah menakutkan bagi sebagian koruptor dengan gebrakan-gebrakan penindakan mereka.
Sementara itu, di hulu, KPK malah seperti tanaman layu. Lantas kenapa kita tidak buat sisi pencegahan menjadi sama ‘menakutkannya’ dengan penindakan?
Sepertinya sudah saatnya KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di negeri ini dengan memperberat bobot pencegahan. Tujuannya satu, menutup serapat-rapatnya celah korupsi di bagian hulu. Cegah sedari awal sehingga rembesan potensi korupsi yang mengalir ke hilir tidak akan besar.
Tentu tidak gampang menggeser fokus dari penindakan ke pencegahan. Namun, kini adalah momentum yang sangat tepat. Dengan alokasi anggaran penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang superbesar di 2021, bukankah ini saat yang bagus bagi KPK mengeluarkan semua kemampuan pencegahannya untuk menutup celah penyelewengannya?
Dalam kondisi krisis, dalam situasi bencana, negara pasti akan mengeluarkan lebih banyak program-program bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Pada titik itulah sesungguhnya tantangan dan ujian terberat pimpinan KPK periode sekarang yang memang sudah menyatakan diri akan memperkuat model dan sistem pencegahan korupsi.
Menilap anggaran bantuan bagi masyarakat miskin ialah seburuk-buruknya korupsi. Kalau diasumsikan korupsi punya level derajat keparahan, korupsi jenis ini barangkali ada di level terbawah.
Karena itu, KPK mesti sungguh-sungguh menutup semua celah itu sedini mungkin, serapat mungkin, agar tidak kecolongan seperti yang sudah-sudah.
KPK sudah menyatakan model kerja pencegahan yang akan mereka terapkan ialah masuk sejak awal dan akan mendampingi program pemerintah sebelum eksekusi. Mereka juga akan fokus dalam hal perbaikan sistem pengadaan di semua kementerian/lembaga.
Salah satunya implementasi penggunaan satu data berbasis nomor induk kependudukan (NIK) karena celah korupsi dalam program bantuan masyarakat kerap terjadi akibat pengguna anggaran mendasarkan pemberian pada data yang tidak akurat.
Kita hargai fokus KPK tersebut sembari menitipkan harapan besar seluruh rakyat Republik ini supaya korupsi betul-betul dibasmi. Bawalah publik untuk memiliki cara pandang yang sama, yakni mengutamakan pencegahan.
Ajaklah semua elemen masyarakat untuk terus menggelorakan semangat pencegahan korupsi.
Ajarilah rakyat untuk menutup semua kemungkinan celah korupsi sejak dari lingkungan terkecil. Tanpa itu, pencegahan dan penindakan bakal sama saja, tidak mampu membuat korupsi mati.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved