TUGAS Kementerian Agama sesungguhnya tidak berubah sejak awal pendiriannya hingga kini. Kementerian itu ialah kepanjangan tangan negara dalam melaksanakan amanat konstitusi.
Konstitusi mengamanatkan agar negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Tantangan terberat bagi negara saat ini ialah munculnya fenomena radikalisme dan intoleransi.
Agama sering dijadikan kendaraan untuk memenuhi syahwat politik. Tempat ibadah malah dipakai untuk kampanye atau menyampaikan aspirasi politik.
Dalam konteks itulah patut diapresiasi pernyataan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas yang kemarin dilantik Presiden Joko Widodo menjadi menteri agama. Pada saat diperkenalkan sebagai menteri bersama lima menteri baru lainnya Selasa (22/12), Yaqut yang akrab disapa Gus Qut meng - inginkan agar agama tak lagi dijadikan alat politik kelompok tertentu untuk menentang pemerintah ataupun merebut kekuasaan.
Tekad itu kembali dilontarkan Gus Qut seusai serah terima jabatan dari pendahulunya, Fachrul Razi, kemarin. Ia menegaskan kembali keinginannya untuk menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi.
Agama sebagai aspirasi maknanya sama saja dengan menjadikan agama sebagai alat politik. Agama dijadikan kedok untuk menentang pemerintah atau merebut kekuasaan.
Eloknya, Gus Qut mengajak para tokoh agama untuk bergandengan tangan menghadirkan inspirasi. Para pemimpin agama menjadi sumber berembusnya angin sejuk kedamaian dan ketenangan.
Terus terang, sudah lama rakyat merindukan kehadiran pemuka agama sebagai mata air kearifan, bukan menjadi pemicu sumber konfl ik yang mengalirkan air mata.
Agama dijadikan alat politik pada saat kontestasi pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Seusai kontestasi pun politik pembelahan masih saja terjadi padahal mereka yang terlibat langsung dalam kontestasi sudah bersatu, bahkan sudah bahu-membahu bekerja sama membangun bangsa.
Jika masih ada politik pembelahan, mereka telah menurunkan derajat kemuliaan agama dengan menjadikannya sebagai komoditas atau jualan politik. Agama terlalu mulia untuk sekadar digunakan demi kepentingan politik.
Harus tegas dikatakan bahwa Republik ini dibangun berpilarkan keberagaman dan menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa untuk menjaga keberagaman itu. Mengawal dan merawat keberagaman itulah yang mesti terus diusung Kementerian Agama.
Publik berharap, sangat berharap, Gus Qut dapat lebih mengedepankan cara-cara harmonis dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan persaudaraan sesama anak bangsa.
Terus terang, program-program yang dibuat Kementerian Agama selama setahun terakhir ini lebih banyak menimbulkan polemik ketimbang mewujudkan deradikalisasi, misalnya. Gagasan yang memicu polemik itu antara lain program sertifikasi dai dan pendaftaran majelis taklim.
Pengekangan dan pengetatan yang berlebihan malah tidak akan mendekatkan kehidupan beragama pada kondisi harmonis. Justru yang dibutuhkan ialah keadilan layanan dan perlindungan bagi seluruh umat beragama.
Kita harus percaya bahwa keadilanlah yang akan membawa harmoni itu sendiri. Pada sisi lain, masyarakat harus berani menolak kehadiran para pemecah belah yang berkedok agama.
