Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SEPERTI yang sudah diperkirakan sebelumnya, perekonomian Indonesia akhirnya menyusut pada triwulan II tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penciutan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,32% ketimbang periode triwulan II 2019. Bila dibandingkan dengan triwulan I lalu, ekonomi menyusut 4,19%.
Negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara sebagian besar bahkan sudah mencatatkan pertumbuhan negatif lebih awal, yakni di triwulan I tahun ini. Tekanan dampak pandemi covid-19 diperkirakan masih mencengkeram kuat hingga penyusutan ekonomi berlanjut di triwulan II.
Bukan hanya di Asia Tenggara, sebagian negara di dunia sudah tenggelam dalam resesi ekonomi dengan mencatat penyusutan perekonomian dua triwulan berturut-turut. Indonesia kini pun sudah di tepi jurang resesi.
Situasi tersebut tidak terhindarkan. Dengan wa bah korona yang meluas tanpa memandang status ekonomi, upaya mengatasinya mau tidak mau menghambat seluruh aktivitas masyarakat. Kegiatan ekonomi tidak terkecuali.
Otoritas di tiap negara tiada hentinya dihadapkan pada pilihan sulit, menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan jiwa dari covid-19. Beberapa negara memilih langkah drastis, menerapkan lockdown setiap kali penularan covid-19 melonjak.
Jelas, dengan cara itu, perekonomian akan semakin terpukul. Resesi bagi mereka ialah lumrah, sebuah konsekuensi yang harus dialami di tengah pandemi.
Indonesia lebih mengarah pada jalan tengah, berupaya menyeimbangkan penyelamatan perekonomian dengan penanganan wabah. Dengan kegiatan ekonomi yang masih tersendat-sendat, belanja pemerintah menjadi andalan untuk menggerakkan roda perekonomian.
Maklum saja bila Presiden Jokowi beberapa kali mengungkapan kegusaran melihat lambatnya realisasi anggaran pemerintah. Sampai dengan triwulan II, serapan belanja baru 39%. Perlu kerja lebih keras untuk merealisasikan belanja pemerintah dengan lebih cepat, terutama yang berupa bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar ekonomi tidak ter puruk lebih dalam.
Seiring dengan itu, kegiatan ekonomi yang sem pat terhenti mulai digerakkan. Walaupun demikian, jangan sampai ketakutan terhadap resesi membuat kebijakan membangkitkan ekonomi menjadi grasa-grusu.
Satu yang harus menjadi pegangan, penularan covid-19 tidak boleh lepas kendali. Penerapan pro tokol kesehatan memakai masker, menjaga ja rak, dan mencuci tangan dengan benar, ialah harga mati. Semua kegiatan ekonomi harus bisa menerapkannya seiring pengoperasian secara bertahap dan penuh kehati-hatian.
Kita bisa mengambil contoh penyelenggaraan trans portasi umum. Sejak awal pandemi, transportasi umum langsung dikenali sebagai lokasi potensial penularan covid-19. Untuk itu, semua upaya pencegahan dikerahkan dan protokol kesehatan ditegakkan secara ketat. Hasilnya, hingga kini belum muncul lagi klaster baru penularan di angkutan umum.
Hal tersebut tidak membuat lantas kita bisa slebor mengoperasikan segala moda. Semua tetap harus dilakukan secara hati-hati, termasuk antisipasi terhadap peningkatan penumpang angkutan umum.
Begitu pun semestinya yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi lainnya. Munculnya klaster perkantoran dan pasar membunyikan alarm yang nyaring bahwa protokol kesehatan tidak diindahkan di lokasi-lokasi yang bersangkutan. Artinya, masih perlu upaya lebih untuk menegakkan disiplin mematuhi protokol.
Upaya memulihkan perekonomian mesti tetap menjunjung tinggi protokol mencegah penularan covid-19. Tak perlu takut resesi ketika pemerintah telah mengerahkan segala daya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk dari wabah mematikan, karena itu amanat konstitusi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved