SEPERTI yang sudah diperkirakan sebelumnya, perekonomian Indonesia akhirnya menyusut pada triwulan II tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penciutan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,32% ketimbang periode triwulan II 2019. Bila dibandingkan dengan triwulan I lalu, ekonomi menyusut 4,19%.
Negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara sebagian besar bahkan sudah mencatatkan pertumbuhan negatif lebih awal, yakni di triwulan I tahun ini. Tekanan dampak pandemi covid-19 diperkirakan masih mencengkeram kuat hingga penyusutan ekonomi berlanjut di triwulan II.
Bukan hanya di Asia Tenggara, sebagian negara di dunia sudah tenggelam dalam resesi ekonomi dengan mencatat penyusutan perekonomian dua triwulan berturut-turut. Indonesia kini pun sudah di tepi jurang resesi.
Situasi tersebut tidak terhindarkan. Dengan wa bah korona yang meluas tanpa memandang status ekonomi, upaya mengatasinya mau tidak mau menghambat seluruh aktivitas masyarakat. Kegiatan ekonomi tidak terkecuali.
Otoritas di tiap negara tiada hentinya dihadapkan pada pilihan sulit, menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan jiwa dari covid-19. Beberapa negara memilih langkah drastis, menerapkan lockdown setiap kali penularan covid-19 melonjak.
Jelas, dengan cara itu, perekonomian akan semakin terpukul. Resesi bagi mereka ialah lumrah, sebuah konsekuensi yang harus dialami di tengah pandemi.
Indonesia lebih mengarah pada jalan tengah, berupaya menyeimbangkan penyelamatan perekonomian dengan penanganan wabah. Dengan kegiatan ekonomi yang masih tersendat-sendat, belanja pemerintah menjadi andalan untuk menggerakkan roda perekonomian.
Maklum saja bila Presiden Jokowi beberapa kali mengungkapan kegusaran melihat lambatnya realisasi anggaran pemerintah. Sampai dengan triwulan II, serapan belanja baru 39%. Perlu kerja lebih keras untuk merealisasikan belanja pemerintah dengan lebih cepat, terutama yang berupa bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar ekonomi tidak ter puruk lebih dalam.
Seiring dengan itu, kegiatan ekonomi yang sem pat terhenti mulai digerakkan. Walaupun demikian, jangan sampai ketakutan terhadap resesi membuat kebijakan membangkitkan ekonomi menjadi grasa-grusu.
Satu yang harus menjadi pegangan, penularan covid-19 tidak boleh lepas kendali. Penerapan pro tokol kesehatan memakai masker, menjaga ja rak, dan mencuci tangan dengan benar, ialah harga mati. Semua kegiatan ekonomi harus bisa menerapkannya seiring pengoperasian secara bertahap dan penuh kehati-hatian.
Kita bisa mengambil contoh penyelenggaraan trans portasi umum. Sejak awal pandemi, transportasi umum langsung dikenali sebagai lokasi potensial penularan covid-19. Untuk itu, semua upaya pencegahan dikerahkan dan protokol kesehatan ditegakkan secara ketat. Hasilnya, hingga kini belum muncul lagi klaster baru penularan di angkutan umum.
Hal tersebut tidak membuat lantas kita bisa slebor mengoperasikan segala moda. Semua tetap harus dilakukan secara hati-hati, termasuk antisipasi terhadap peningkatan penumpang angkutan umum.
Begitu pun semestinya yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi lainnya. Munculnya klaster perkantoran dan pasar membunyikan alarm yang nyaring bahwa protokol kesehatan tidak diindahkan di lokasi-lokasi yang bersangkutan. Artinya, masih perlu upaya lebih untuk menegakkan disiplin mematuhi protokol.
Upaya memulihkan perekonomian mesti tetap menjunjung tinggi protokol mencegah penularan covid-19. Tak perlu takut resesi ketika pemerintah telah mengerahkan segala daya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk dari wabah mematikan, karena itu amanat konstitusi.
