Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEPUTUSAN pembatalan pemberangkatan haji tahun ini diambil pemerintah di te- ngah amuk covid-19 yang belum mereda. Langkah pemerintah itu mendahului otoritas Arab Saudi yang hingga kini belum memberi kepastian tentang penyelengga- raan haji 1441 Hijriah.
Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia, Indonesia memerlukan proses persiapan yang lebih kompleks ketimbang negara-negara lain. Waktu yang diperlukan pun tidak pendek.
Oleh sebab itu, kepastian pemberangkatan harus segera didapat mengingat pemberangkatan kloter pertama dijadwalkan 26 Juni 2020. Kurang dari sebulan lagi.
Indonesia telah meminta kepastian dari pihak Saudi sejak Mei lalu. Meski begitu, kepastian tak kunjung datang. Kegamangan pemerintah Arab Saudi bisa dimaklumi.
Hingga kini baru segelintir negara yang dinilai telah mampu menundukkan covid-19. Itu pun bukan jaminan mereka lolos dari potensi serangan gelombang kedua.
Indonesia sendiri belum berhasil menjinakkan wabah penyakit yang hingga kemarin telah merenggut sedikitnya 1.698 nyawa anak bangsa tersebut. Zona hijau masih belum merata di semua provinsi.
Kondisi akan berbahaya ketika jemaah haji dari seluruh provinsi, termasuk zona merah, bercampur dalam pembe- rangkatan dan ibadah di Tanah Suci. Keselamatan jadi taruhan.
Selain itu, kendati akhirnya membuka pintu untuk jemaah haji, pemerintah Saudi tidak ingin gegabah mengorbankan keselamatan warganya.
Pembukaan pintu bagi jemaah haji sangat mungkin bakal dikecualikan terhadap calon jemaah dari negara-negara yang belum menang lawan covid-19.
Dalam menanggapi keputusan pembatalan pemberangkatan haji, reaksi masyarakat beragam. Yang jelas kekecewaan paling banyak muncul dari para calon jemaah haji.
Betapa tidak? Mereka rata-rata telah mengantre 10, 15, bahkan 20 tahun untuk masuk daftar pemberangkatan haji tahun ini.
Kelegaan, sukaria, sekaligus haru meliputi perasaan ketika nama mereka akhirnya muncul dalam daftar calon jemaah haji tahun ini. Namun, kesabaran mereka kembali diuji oleh pembatalan pemberangkatan tahun ini.
Kabar gembiranya, pemerintah memutuskan calon jemaah haji boleh mengambil kembali dana pelunasan biaya haji. Mereka pun tetap masuk daftar calon jemaah haji tahun depan.
Dalam situasi krisis memang banyak keputusan dilematis yang harus diambil. Bak simalakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati.
Ketika pemberangkatan haji dibatalkan, para calon jemaah kehilangan kesempatan beribadah haji tahun ini. Belum tentu pula umur, kesehatan, dan dana mencukupi untuk mengikuti ibadah tahun depan.
Sebaliknya, jika pemberangkatan haji tidak dibatalkan, keselamatan jemaah haji dan masyarakat secara keseluruhan terancam. Pemerintah memilih memprioritaskan keselamatan. Pilihan yang berat, tapi tepat.
Kini, kewajiban pemerintah memudahkan dan memperlancar proses pengembalian dana pelunasan biaya haji kepada calon jemaah yang mengajukan. Kemudian, menjaga titipan dana haji agar dapat digunakan untuk menyajikan pelayanan haji yang prima tahun depan.
Kewajiban pemerintah pula untuk menghilangkan keraguan para calon jemaah atas kemampuan pemerintah menjaga amanah pengelolaan dana haji. Dengan begitu, lebih mudah bagi mereka untuk ikhlas dan bersabar menunggu realisasi pemberangkatan di 2021.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved