Menimbang Ulang Relaksasi PSBB

BANGSA yang bijak adalah bangsa yang tak gegabah dalam setiap langkah, apalagi gampang mengulang kesalahan. Pun ketika sedang menghadapi perang besar melawan covid-19, sudah semestinya bangsa ini tak lagi membuat kekeliruan dalam strategi.

Di awal-awal ekspansi covid-19, sebagian elite membuat ke salahan cukup fatal. Ketika virus korona telah menjajah banyak negara termasuk sebagian besar kawasan Asia Tenggara, mereka ma lah bersikap terlalu percaya diri. Alihalih sigap menyiapkan antisipasi, mereka justru sibuk dengan narasi-narasi denial.

Beragam narasi mereka sampaikan. Indonesia kebal terhadap virus covid-19 atau virus itu tak tahan di iklim tropis. Ketika akhirnya ada warga negara Indonesia positif terpapar korona di Tanah Air, negara sedikit gagap dalam bertindak.

Pemerintah kemudian memang mengerahkan seluruh sumber daya untuk menghadapi korona. Berbagai langkah dan kebijakan diambil untuk secara bersama-sama mengenyahkan virus menular nan mematikan itu dari bumi Indonesia.

Hasilnya juga tak sia-sia, paling tidak dalam beberapa hari terakhir ada progres menggembirakan karena penularan korona mulai bisa ditekan. Kepada pemerintah dan seluruh elemen bangsa yang berjuang melawan korona, kita menyampaikan apresiasi.

Akan tetapi, kita juga perlu menegaskan bahwa perang melawan korona masih panjang, bahkan belum diketahui kapan akan usai. Karena itu, terlalu prematur untuk berpuas diri. Pada konteks itu pula pemerintah perlu diingatkan untuk tidak lagi membuka celah kesalahan.

Celah tersebut terbuka ketika Menteri Koordinator Bi dang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah tengah memikirkan adanya relaksasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB sudah diberlakukan di banyak daerah.

Meski masih jauh dari maksimal, efektivitasnya mulai tampak. Beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat mengakui PSBB cukup efektif dalam menekan penyebaran virus covid-19, padahal pelaksanaannya masih diwarnai banyak pelanggaran.

Karena itu, belum saatnya dilakukan pelonggaran terhadap PSBB. Selain ancaman virus korona masih teramat besar, beberapa alasan  pembenaran relaksasi PSBB juga kurang runut. Disebutkan bah wa masyarakat mengeluh karena tak bisa bebas beraktivitas selama PSBB. Warga sulit keluar rumah, sulit berbelanja, dan sulit mencari nafkah.

Sementara itu, faktanya, meski ada PSBB, masih sangat banyak masyarakat yang berada di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Alasan lain disebutkan bahwa pengekangan lewat PSBB dapat membuat masyarakat stres, yang menyebabkan imunitas menurun.

Betul bahwa masyarakat memang tak sebebas biasanya, tetapi itulah cara paling efektif untuk memutus rantai pe nularan virus korona. Selama virus korona masih mengancam, selama pasien positif terus bertambah dalam jumlah signifikan, PSBB pantang dilonggarkan.

Bahkan sebaliknya, harus diperketat agar hasilnya optimal. Betul bahwa PSBB sangat berpengaruh pada perekonomian. Relaksasi atas kebijakan itu bisa membuat ekonomi berdenyut. Akan tetapi, harus tegas dikatakan, pelonggaran tak bisa serta-merta dilakukan.

Harus ada pertimbangan dan perhitungan matang, sangat matang, agar pelonggaran PSBB tak malah menjadi bumerang. Koordinasi yang lebih solid dengan kepala daerah pun mutlak dilakukan karena merekalah yang lebih paham perlu-tidaknya PSBB direlaksasi.

Kita belum tahu kapan perang melawan covid-19 akan berakhir. Bahkan, Presiden Joko Widodo kemarin mengingatkan perlunya kita berkaca pada negara lain agar tak ada gelombang kedua wabah korona di Indonesia.

Karena itu, kehati-hatian dalam melangkah menjadi keniscayaan, termasuk jika ingin merelaksasi PSBB. Jangan pernah lagi membuat kesalahan sekecil apa pun karena akibat yang ditanggung rakyat akan sangat besar.