Headline

Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.

Waspadai Baby Boom

04/5/2020 05:00

INDONESIA mengalami persoalan serius terkait laju pertumbuhan penduduk. Dengan laju pertumbuhan 1,49% saat ini, penduduk bertambah 4,5 juta orang setiap tahun. Pertambahan jumlah penduduk itu sebanyak satu negara Singapura.

Sejak lima tahun lalu negeri ini sudah bertekad menekan laju pertumbuhan penduduk pada angka 1,1%. Salah satu cara ialah menggelorakan kembali program keluarga berencana. Di mana-mana dibangun kampung KB.

Program KB terancam gagal selama masa pandemi covid-19. Kebijakan kerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah menyebabkan terbatasnya akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan.

Keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan berpotensi terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Sejauh ini, terdapat penurunan jumlah pelayanan KB secara nasional dari masing-masing jenis alat obat kontrasepsi.

Pasangan usia subur yang memerlukan kontrasepsi tidak bisa mengakses layanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan atau mereka menunda kunjungan ke fasilitas kesehatan. Mereka khawatir tertular covid-19. Kekhawatiran yang lumrah sebagai manusia normal.

Data yang disodorkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo membuat mata terbelalak. Kata dia, rata-rata penggunaan alat kontrasepsi dari Februari hingga Maret secara nasional menurun sebanyak 40%. Di daerah tertentu, seperti Banten dan Sulawesi Barat, angkanya mencapai 50%.

Karena itu, patut diantisipasi ledakan kelahiran anak. Bukan mustahil jumlah pertambahan penduduk sembilan bulan mendatang melebihi 4,5 juta jiwa.

Laporan dari berbagai daerah membenarkan terjadinya peningkatan angka kehamilan. Di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama masa pandemi covid-19 terdapat 1.946 kehamilan atau ada pertambahan 67 kehamilan dari tahun sebelumnya. Angka kehamilan di Sragen, Jawa Tengah, naik 10%.

Fenomena kenaikan angka kehamilan selama masa pandemi covid-19 bukan monopoli Indonesia. Badan PBB untuk Dana Masyarakat (UNFPA) dan mitranya memperkirakan terdapat 7 juta kehamilan yang tak diinginkan.

Harus ada intervensi dari negara untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan selama masa pandemi covid-19. Intervensi untuk mencegah terjadinya baby boom.

Eloknya negara tidak boleh berhenti melakukan sosialisasi. Gunakan berbagai saluran komunikasi untuk mencegah kehamilan. Bila perlu dilakukan penyuluhan lewat telepon selular bekerja sama dengan operator jaringan selular.

Selain itu, bisa dicoba program KB bergerak semacam bakti sosial. Petugas kesehatan mendatangi pasangan usia muda yang membutuhkan alat kontrasepsi sambil mengedukasi pencegahan covid-19.

Terus terang, kehamilan tidak diinginkan selama pandemi covid-19 berdampak sangat luas yang memerlukan perhatian dan penanganan serius. Dampak itu antara lain meningkatkan kasus aborsi, meningkatkan risiko kematian ibu dan anak, malanutrisi pada ibu hamil dan janin, bayi lahir prematur, serta kurangnya kasih sayang dan pengasuhan karena anak tidak diinginkan.

Jika tidak ditangani serius saat ini akan menimbulkan ledakan masalah di kemudian hari. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk merupakan potensi tenaga kerja yang bermanfaat dalam rangka menghasilkan barang-barang produksi. Akan tetapi, pada sisi lain, penduduk juga memerlukan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya.

Jumlah penduduk yang besar, dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, serta persebaran penduduk yang tidak seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, akan menjadi masalah dan beban bagi masyarakat dan negara.

Belumlah terlambat untuk melakukan rekayasa pengendalian pertumbuhan penduduk di masa pandemi covid-19. Pasangan usia muda perlu didorong untuk terus produktif berkarya di rumah tanpa harus tunduk pada hasrat duniawi.



Berita Lainnya
  • Pencabutan Izin bukan Ajang Basa-basi

    23/1/2026 05:00

    PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.

  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.

  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.

  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

  • Jangan Remehkan Alarm Rupiah

    17/1/2026 05:00

    PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. 

  • Aset Dirampas, Koruptor Kandas

    16/1/2026 05:00

    SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.

  • Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh

    15/1/2026 05:00

    TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

  • Point of No Return IKN

    14/1/2026 05:00

    POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.

  • Hentikan Kriminalisasi Kritik

    13/1/2026 05:00

    KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.

  • Basmi Habis Benalu Pajak

    12/1/2026 05:00

    BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.

  • Syahwat Materi di Jalan Suci

    10/1/2026 05:00

    KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.

  • Satu Pengadilan Beda Kesejahteraan

    09/1/2026 05:00

    HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.

  • Menjaga Muruah Pengadilan

    08/1/2026 05:00

    Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.

  • Dikepung Ancaman Krisis Global

    07/1/2026 05:00

    SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.

  • Menagih Bukti UU Perampasan Aset

    06/1/2026 05:00

    DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret