APA lagi yang lebih menyakitkan di alam demokrasi ini selain terkuaknya perselingkuhan antara lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dan partai politik peserta pemilu?
Celakanya, fakta menyedihkan itu yang kini terjadi di Indonesia. Komisioner KPU ditangkap KPK karena terbukti menerima suap ratusan juta rupiah yang diduga berasal dari petinggi parpol. Suap itu dicurigai sebagai pemulus pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari fraksi partai pemenang pemilu.
Penyelenggara pemilu dan parpol, keduanya tiang demokrasi. Demi kukuhnya bangunan demokrasi, dua tiang itu mestinya tegak dalam posisi dan fungsi masing-masing. Karena itu, ketika mereka malah enteng berselingkuh, menggadaikan integritas dan profesionalitas demi sesuatu yang jauh dari spirit demokrasi, tidak salah bila publik merasa amat kecewa.
Rakyat kecewa karena kepercayaan mereka, terutama kepada KPU, dilukai. Padahal, demokrasi mensyaratkan adanya kepercayaan (trust). Kepercayaan ibarat fondasi utama praktik demokrasi. Begitu kepercayaan itu retak, bangunan demokrasi bakal limbung, bahkan bisa ambruk bila keretakan tak segera dibenahi.
Pada titik itulah kredibilitas KPU dipertaruhkan. Mereka mesti cepat berbenah untuk memulihkan kepercayaan publik. Terlebih hanya dalam hitungan bulan, KPU bakal punya hajat besar, yakni pilkada serentak. Jangan sampai kasus rasuah yang menimpa lembaga penyelenggara pemilu pada akhirnya merusak pula kepercayaan rakyat terhadap pemilu.
Namun, sejatinya dalam kasus ini, pertaruhannya bukan hanya di KPU. Telunjuk publik juga akan mengarah ke KPK. Betul-betul seriuskah mereka mengusut suap di KPU sampai mengejar sumber dana suap tersebut?
Beranikah mereka mengusik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai pemenang pemilu yang salah satu elitenya, Sekjen Hasto Kristiyanto diduga menjadi sumber aliran dana suap?
Harus diakui, dua kali operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Bupati Sidoarjo dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, tempo hari, cukup melegakan masyarakat. KPK periode sekarang yang semula diragukan banyak orang, rupanya masih bergigi. Belum genap sebulan, dua kasus korupsi sudah mereka singkap sekaligus menangkap tangan tersangkanya.
Akan tetapi, bergigi belum tentu bernyali. Kasus suap KPU akan menjadi ujian penting bagi keberanian KPK. Bila KPK tak punya keberanian, publik jangan pernah bermimpi kasus ini bakal tuntas. Jika KPK bernyali ciut, mungkin pengusutannya hanya akan berhenti di Wahyu Setiawan dan mengabaikan kemungkinan yang lain.
Kekhawatiran publik bahwa KPK jeri berhadap-hadapan dengan parpol besar setidaknya terlihat pada Kamis (9/1) ketika mereka batal menggeledah Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta, dengan alasan yang bermacam-macam versi. Pun kisah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, kemarin, ketika penyidik KPK yang kabarnya ingin menangkap Hasto di sebuah acara di lokasi itu, tapi batal.
Cerita-cerita seperti itu bila tak segera diklarifikasi dengan aksi, pasti akan membuat KPK terlihat kehilangan nyali. Tidak bisa tidak, KPK mesti cepat bertindak agar penafsiran publik tak semakin liar. Segera periksa nama yang terlibat. Apalagi, yang sudah santer disebut dan menjadi pembicaraan publik.
Sampirkan dulu rasa takut, sungkan, atau apa pun. Sungguh tak elok bila KPK membiarkan nama-nama yang dianggap terlibat itu tanpa pemeriksaan karena ujungnya justru bisa menjadi fitnah bagi yang bersangkutan. Pemeriksaan akan memberi kepastian hukum sekaligus klarifikasi bagi yang namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus itu.
Ini contoh gamblang korupsi yang mencederai demokrasi. Pengusutan kasus suap di KPU hingga tuntas setuntas-tuntasnya oleh KPK setidaknya akan membuat luka demokrasi akibat cedera itu tak semakin menganga.
