PERSATUAN tidak bisa diukur dengan waktu dan uang. Republik ini mendapatkan pelajaran berharga dari Bumi Cenderawasih. Meskipun sudah 56 tahun Tanah Papua menjadi bagian Indonesia, gejolak tak juga redam. Uang sudah dikucurkan Rp75 triliun sejak otonomi khusus (otsus) diberlakukan pada 2001, tetapi persatuan belum sepenuhnya diraih.
Potret marginalisasi dan ketidakadilan sosial maupun hukum masih jamak terjadi. Akibatnya, jangankan rasa persatuan yang mendarah daging, kesejajaran dengan anak bangsa yang lain pun baru sebatas retorika.
Tak usah heran, hanya butuh satu insiden untuk menyulut kemarahan segenap rakyat Papua dan mengipasi lagi dendang pemisahan. Insiden di Surabaya juga menjadi cermin bagi pemerintah akan lubang besar dalam proses panjang integrasi Papua.
Pendekatan ekonomi nyatanya tidak efektif. Contoh mudahnya ada pada tingginya angka buta huruf dan wabah gizi buruk yang berulang. Sementara itu, pendekatan keamanan hanya menambah rasa takut dan menggerus kepercayaan kepada negara.
Perlu pendekatan baru, yakni dialog. Melalui dialog bisa diketahui harapan rakyat Papua sesungguhnya. Tanpa mengetahui harapan rakyat Bumi Cenderawasih, upaya pemerintah menata Papua dengan hati sekalipun belum tentu menjawab mimpi warga.
Patut diapresiasi dialog yang digelar Presiden Joko Widodo dengan 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Di situ ada sembilan poin permintaan yang disampaikan para tokoh.
Permintaan mereka ialah pemekaran provinsi 5 wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat, pembentukan badan nasional urusan Tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK, pembangunan asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, revisi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020, penerbitan inpres untuk pengangkatan ASN honorer di Tanah Papua, percepatan Palapa Ring Timur Papua, pengesahan lembaga adat perempuan dan anak Papua, dan pembangunan istana Presiden RI di ibu kota Provinsi Papua di Kota Jayapura.
Demi pembangunan istana tersebut, Abisai Rollo, ketua rombongan yang juga Ketua DPRD Jayapura, menyumbangkan lahan 10 hektare. Atas permintaan itu, Presiden menjanjikan akan membangun istana mulai tahun depan, sedangkan Palapa Ring Timur dijanjikan selesai tahun ini. Presiden juga menyanggupi perihal asrama Nusantara.
Meski pemenuhan permintaan-permintaan tersebut masih harus dibuktikan, langkah dialog memang yang sudah lama dinanti. Langkah inilah yang dulu terkenal dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid dan diapresiasi tinggi oleh rakyat Papua hingga kini.
Dialog ialah bentuk nyata kesejajaran. Ketika negara ini menginginkan kesatuan, semestinya ia mau pula duduk sejajar dengan rakyatnya.
Meski begitu, kita juga harus mengatakan bahwa satu dialog saja tidak cukup. Pemerintah hendaknya berdialog dengan segenap lapisan masyarakat, utamanya kaum muda terpelajar dari Papua karena peran mereka mulai menggeser posisi tokoh adat dan tokoh agama di tengah masyarakat.
Harus diakui bahwa mereka yang selalu bergerak terkait dengan Papua ialah anak-anak muda terpelajar yang tersebar di berbagai kota di Indonesia maupun di luar negeri. Mereka terhubung satu sama lain melalui jejaring komunikasi. Kendati anak-anak muda itu dibesarkan di alam kemerdekaan, pikiran mereka cenderung di luar spirit otsus.
Dialog dengan kelompok-kelompok yang berbeda, terutama dengan kalangan muda terpelajar, merupakan langkah yang mesti dilakukan untuk penyelesaian konflik di Papua secara menyeluruh.
Meski kesatuan ialah harga mati bagi Indonesia, dialog dengan berbagai kelompok tidak boleh dianggap tabu. Bukankah kita telah punya bukti nyata akan ampuhnya dialog lewat perdamaian yang terwujud di Aceh?
