Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
VISI Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan konsep Indonesia-sentris satu per satu terwujud dan akan diwujudkan. Tidak akan ada lagi Jawa-sentris atau bahkan Jakarta-sentris.
Setelah menerapkan kebijakan BBM satu harga, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan di luar Jawa, wujud lain dari komitmen Indonesia-sentris ialah dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Langkah itu merupakan visi pembangunan bangsa yang berkeadilan, terutama untuk jangka panjang.
Pemindahan ibu kota ialah upaya untuk merealisasikan esensi penting dalam rangka pemerataan ekonomi dan menghapus kesenjangan serta dikotomi antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Rakyat di Papua, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan daerah lainnya harus diberi kesempatan yang sama untuk maju dan mencicipi buah pembangunan.
Setelah begitu lama hanya bisa melihat Jawa terang benderang, makmur, dan berinfrastruktur lengkap, saatnya mereka mulai merasakan kenikmatan yang sama. Upaya memulai pekerjaan besar itu pun telah dimulai.
Sulit dimungkiri, langkah Presiden Jokowi lebih maju daripada para pendahulunya dalam upaya pemindahan ibu kota. Sejak zaman Presiden Soekarno, pemindahan ibu kota selalu digaungkan, tetapi kerap timbul dan tenggelam.
Kini, lokasi ibu kota baru telah dipilih, yang menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, kemarin, ialah Kalimantan Timur. Meski Jokowi menegaskan masih diperlukan satu-dua kajian lagi, upaya memindahkan ibu kota dari Jakarta semakin terang dan nyata.
Anggarannya pun telah diestimasi, yakni sekitar Rp323 triliun sampai Rp466 triliun, dan uang negara yang akan digelontorkan hanya Rp93 triliun. Begitu pun dengan target pembangunan yang akan dimulai pada 2024, serta foto maket kawasan ibu kota baru juga telah tersebar luas.
Dengan berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, letak Kaltim memang ideal karena mudah dijangkau dari wilayah Indonesia lainnya. Selain itu, kelengkapan infrastrukturnya juga lebih memadai ketimbang pesaingnya, Kalimantan Tengah.
Kaltim dekat dengan dua bandara besar, yaitu Bandara Internasional Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda. Sudah ada pula akses tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,35 kilometer dan Pelabuhan Semayang Balikpapan.
Posisi Kaltim bisa pula menjadi salah satu bentuk simbol dan daya dukung bagi Indonesia Poros Maritim Dunia yang selalu digaungkan Presiden Jokowi. Lalu yang tidak kalah penting, aksesibilitas untuk masuk dan keluar mudah jika dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan sebuah ibu kota negara.
Ke depan, selain aspek teknis, pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan ikutannya. Ibu kota negara memang sebagai pusat pemerintahan tidak lagi menyatu dengan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis.
Larang pembangunan sentra usaha dan bisnis di dekat ibu kota baru nanti. Selain untuk mengurangi potensi korupsi dan kolusi kekuasaan dengan bisnis dan ekonomi, ketegasan itu perlu untuk mencegah terjadinya jebakan urbanisasi yang selama ini menjadi penyakit kronis Jakarta.
Pertimbangkan pula bahwa pemindahan ibu kota tidak berarti hanya memindahkan kantor, tapi juga banyak orang. Para penghuni nanti tak hanya tinggal untuk bekerja, tapi juga menjalani hidup baru. Aspek sosial asimilasi masyarakat perlu dikaji karena minimal diperkirakan ada 800 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah.
Pekerjaan besar itu butuh konsensus dan komitmen politik dari seluruh bangsa ini, termasuk parlemen. Sejumlah landasan hukum mutlak dibangun sehingga pemindahan ibu kota nanti tak lantas hanya memindahkan masalah dari Jakarta.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved