Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SABAN kali ada yang berulang tahun, kita biasa mendoakan agar ia panjang usia. Pun untuk negara kita tercinta, Indonesia, yang pada 17 Agustus ini genap berumur 74 tahun.
Asa agar Indonesia panjang usia memang sudah semestinya. Kita bahkan mesti berharap Indonesia akan terus ada hingga kiamat kelak. Namun, bukan berarti Republik dijamin bakal panjang umur dan eksis selamanya. Ia yang seharusnya semakin berkilau seiring dengan kematangan usia justru bisa bernasib sebaliknya: pudar bahkan bubar.
Tentu hal itu tidak kita inginkan. Akan tetapi, bukan berarti kekhawatiran itu mustahil akan menjadi kenyataan. Indonesia bisa bubar jika beragam persoalan yang hingga kini masih menjadi ganjalan tak kita atasi secara bersama.
Tokoh sekaliber Mahfud MD pun tak memungkiri sekaligus memahami masih adanya pihak-pihak yang memendam kecemasan bahwa usia Indonesia tak akan panjang. Menurutnya, ada paradoks yang terjadi di Tanah Air, di tengah perayaan ulang tahun ke-74.
Di satu sisi, berkembang optimisme bahwa negeri ini akan menjadi negara besar dan gemilang seiring dengan program Indonesia Emas 2045. Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang dirundung pesimisme Indonesia bisa berjaya jika menilik segudang masalah pelik yang ada.
Menurut Mahfud, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai kalau setidaknya lima syarat terpenuhi, yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Persoalannya, apakah semua syarat itu sudah bisa diwujudkan sepenuhnya? Harus tegas kita katakan: belum.
Soal kemakmuran, misalnya, meski Indonesia sudah 74 tahun merdeka, rakyat miskin terbilang masih banyak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hingga Maret 2019 tak kurang dari 25,14 juta jiwa atau 9,41% dari total populasi berkubang di jurang kemiskinan.
Soal keadilan setali tiga uang. BPS melaporkan pada Maret tahun ini tingkat ketimpangan penduduk yang tecermin dalam rasio gini masih di angka 0,382.
Persatuan juga menjadi persoalan. Keberagaman yang semestinya menguatkan belakangan malah ada tanda-tanda meretakkan. Kesadaran bahwa Indonesia dibangun berfondasikan kebinekaan mulai terkikis oleh mereka yang mabok politik identitas.
Persoalan-persoalan itu jelas tak bisa dipandang ringan. Jika dibiarkan, ia ialah bom waktu yang dapat meledak setiap saat dan membuat negara kita luluh lantak. Jika diabaikan, ia dapat menjadi biang masalah yang bisa membuat Indonesia punah. Belum lagi penjajahan dalam wujud baru yang dilakukan sesama anak bangsa, umpamanya dengan cara korupsi.
Meski begitu, kita tak perlu takut secara berlebihan. Benar bahwa masih banyak masalah yang mesti dihadapi, tapi tidak berarti negara tak berusaha mengatasi. Meski masih cukup banyak, jumlah orang miskin sudah jauh berkurang. Angka ketimpangan kian ditekan. Perbaikan kualitas sumber daya manusia pun menjadi prioritas Presiden Jokowi di periode keduanya nanti supaya negeri ini mampu membuat lompatan kemajuan demi menggapai kemakmuran.
Tentu kita tak boleh berpeluk tangan dan mengandalkan pemerintah semata dalam menghadapi segala kendala yang ada. Kita, seluruh anak bangsa, juga punya kewajiban untuk ikut mengatasi segala persoalan. Kita mesti merefleksi diri, kita tak usah berpecah, kita rajut lagi persatuan yang tercerai berai agar Indonesia mantap melangkah menuju era keemasan, agar Indonesia tidak bubar.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved