Petaka Polusi Udara

POLUSI udara menjadi persoalan serius. Disebut serius karena polusi udara tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tapi juga melanggar hak konstitusional warga negara.

Ketentuan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur secara terang benderang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai hak konstitusional, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 pun menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Harus tegas dikatakan bahwa penyakit yang diakibatkan dampak polusi udara ialah gangguan pernapasan, seperti infeksi saluran pernapasan atas, iritasi mata, penyakit akibat gangguan jantung dan pembuluh darah, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan dapat menyebabkan kanker apabila terpapar dalam jangka panjang. Karena itu, sudah sepantasnya udara yang sangat kotor harus dianggap juga sebagai sebuah petaka atau bencana.

Negara harus turun tangan sekarang juga, jangan berlama-lama, untuk mengatasi bencana buruknya kualitas udara Jakarta belakangan ini. Negara dituntut segera membuat kebijakan yang efektif untuk menangani polusi udara di Ibu Kota. Akan tetapi, kebijakan efektif bisa diambil jika diketahui penyebabnya.

Berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup DKI, sumber polusi di antaranya transportasi darat (75%), pembangkit listrik dan pemanas (9%), pembakaran industri (8%), serta pembakaran domestik (8%). Dengan demikian, mengatasi secara menyeluruh persoalan terkait dengan transportasi darat diharapkan mampu mengatasi polusi udara.

Pembenahan manajemen transportasi DKI Jakarta dan sekitarnya urgen dilakukan segera. Salah satunya ialah menerapkan secara konsisten standar emisi kendaraan, membatasi kepemilikan kendaraan, dan manajemen parkir dengan tarif tinggi. Bila perlu, di jalan-jalan utama di Ibu Kota dikenai parkir sampai Rp50 ribu per jam.

Ketentuan uji emisi kendaraan yang dilakukan secara periodik sudah ada. Akan tetapi, di jalan raya dengan mudah disaksikan kendaraan-kendaraan yang membuang asap hitam mengepul. Jujur diakui bahwa persoalannya terletak pada konsistensi penegakan hukum. Pemaksaan uji emisi yang disertai sanksi jika melanggar harus dilakukan tanpa mengenal lelah.

Pengendalian polusi udara hanya bisa dilakukan dengan instrumen kebijakan. Pemerintah menyediakan dan membangun transportasi publik memadai, aman, dan nyaman. Setelah itu diikuti dengan kebijakan yang mendorong orang beralih ke transportasi umum. Misalnya, bukti kepemilikan garasi di rumah menjadi syarat memiliki mobil pribadi.

Kebijakan pengendalian polusi untuk jangka panjang, tidak ada cara lain selain menggunakan alat transportasi berbasis listrik. Bisa dimulai menggunakan bus-bus listrik untuk angkutan umum, kemudian taksi listrik, dan sepeda motor listrik.

Dalam jangka panjang, percepatan program kendaraan bermotor listrik  berbasis baterai untuk transportasi jalan bukan hanya bertujuan mengatasi polusi udara, melainkan juga untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Karena itu, kita mendorong agar peraturan presiden soal mobil listrik segera dikeluarkan.

Kualitas udara Jakarta yang terus memburuk tentu saja mempertaruhkan kesehatan warga. Mencari solusi mengatasi polusi udara hendaknya melibatkan semua pihak, termasuk kolaborasi peemrintah pusat dan daerah. Semua pihak harus memiliki paradigma sama bahwa udara kotor yang berpotensi mematikan itu sebagai sebuah bencana. Penanggulangannya pun harus seperti bila kita mengatasi bencana gempa, banjir, tanah longsor, tsunami, dan sebagainya.

Saatnya kita mesti mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara udara Jakarta tetap bersih. Tidak perlu saling menyalahkan, tapi sama-sama turun tangan mengatasinya agar petaka udara tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga.