Headline

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

Hak Eksklusif Presiden

22/7/2019 05:05

MENGANGKAT menteri ialah hak eksklusif presiden. Disebut eksklusif karena dalam mengangkat menteri, presiden pada dasarnya tidak memerlukan campur tangan pihak lain.

Itu berbeda dengan, misalnya, ketika presiden mengangkat Kapolri, Panglima TNI, atau duta besar. Meski berstatus pembantu atau bawahan presiden setingkat menteri, baik Kapolri, Panglima TNI, maupun duta besar pengangkatannya oleh presiden harus mendapat persetujuan DPR.

Pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI yang harus dengan persetujuan DPR segala, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI, pernah diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi. MK menolak permohonan uji materi atas kedua undang-undang tersebut. MK berargumentasi pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI atas persetujuan DPR tidak bertentangan dengan undang-undang dasar serta merupakan wahana checks and balances.

Kita bisa menafsirkan argumentasi MK itu dengan logika terbalik bahwa pengangkatan menteri oleh presiden tidak memerlukan checks and balances karena itu merupakan kewenangan eksklusif presiden. Karena tidak perlu checks and balances, presiden tidak perlu menyampaikan kepada publik nama-nama calon menteri sehingga publik tidak bisa, misalnya, menelusuri profil mereka.

Oleh kerena itu, bila belakangan beredar daftar kabinet, bisa dipastikan itu hoaks. Susunan kabinet yang benar ialah yang disampaikan Presiden secara langsung di hari H pengumuman susunan pembantu presiden itu.

Presiden pun sebaiknya tidak menggadang-gadang di ruang publik nama seseorang seolah ia cocok menjadi menteri. Ini bisa menjadi beban psikologis tersendiri buat yang namanya digadang-gadang, apalagi bila kelak ia tak jadi menteri. Orang akan menyebut Presiden PHP alias pemberi harapan palsu. Presiden pun bisa tersandera 'janji' sendiri.

Ketiadaan mekanisme checks and balances mengharuskan Presiden sungguh-sungguh mempertimbangkan profil calon menteri. Kita tidak menginginkan perkara pengangkatan Arcandra Tahar sebagai menteri tempo hari terulang. Ketika itu ada persoalan dengan status kewarganegaraan Arcandra.

Bila ada tim yang menyusun postur kabinet, apakah itu bisa diartikan bentuk campur tangan? Tentu tidak, sejauh Presiden yang menghendaki pembentukan tim itu. Toh, ketuk palu terakhir atas susunan kabinet berada di tangan Presiden.

Lalu, bila ada yang mengusulkan Presiden membentuk kabinet profesional atau zaken kabinet, apakah itu bentuk campur tangan? Tentu juga tidak. Toh, yang disodorkan berupa format atau komposisi, bukan nama-nama.

Apakah ketika ada parpol yang mengusulkan nama-nama dari parpolnya untuk didudukkan sebagai menteri tanpa Presiden memintanya, itu sama artinya parpol tersebut merecoki Presiden? Sejauh tidak mendikte Presiden mungkin tidak mengapa. Lagi pula, Presiden tidak bisa didikte kok.

Yang mencederai etika ketatanegaraan ialah bila parpol mengajukan terlalu banyak nama melampaui batas kewajaran. Disebut mencederai etika bertata negara karena parpol tersebut seperti menjadikan proses penyusunan kabinet serupa undian. Makin banyak mengirim, makin besar peluang menang.

Presiden dalam menyusun kabinet boleh dan harus terbuka menerima berbagai usul, masukan, saran, dari berbagai kalangan. Yang tidak boleh ialah ikut campur tangan alias merecoki dalam penyusunan kabinet karena itu hak eksklusif Presiden. Presiden, maaf, bahkan sebaiknya tidak direcoki omongannya sendiri di muka publik yang seperti menjanjikan nama tertentu cocok menjadi menteri.



Berita Lainnya
  • Rumah Sakit Asing bukan Ancaman

    18/7/2025 05:00

    DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.

  • Kerja Negosiasi belum Selesai

    17/7/2025 05:00

    AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.

  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.