Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Solusi Imbang untuk Tarif Tol

13/2/2019 05:00

KESUKSESAN pembangunan dan kesuksesan ekonomi memang tidak sama dan tidak pula serta-merta. Perbedaan itu pula yang nyata ada dalam pengoperasian Tol Trans-Jawa. Tuntasnya pembangunan Tol Trans-Jawa pada akhir tahun lalu ialah prestasi tidak terbantahkan. Tol yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2018 itu telah ditunggu sejak 1996.

Lewat tol sepanjang 760 kilometer itu, perjalanan darat Jakarta–Surabaya dapat ditempuh dalam 10 jam. Namun, yang menjadi pertanyaan kini, siapa yang bisa menempuh tol itu? Nyatanya, pengguna Tol Trans-Jawa cenderung sepi, terlebih selepas ruas Pejagan. Ironisnya, ini bukan karena keberadaan tol yang tidak krusial, melainkan karena tarif yang tidak ekonomis bagi angkutan logistik, kelompok yang sebenarnya menjadi sasaran utama keberadaan tol tersebut.

Hal itu karena pembangunan Tol Trans-Jawa tidak hanya untuk kelancaran arus manusia, tetapi yang lebih penting lagi demi kelancaran arus barang. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) telah lama mengeluhkan mahalnya tarif Tol Trans-Jawa, khususnya untuk truk-truk besar. Biaya tol yang total mencapai Rp1,5 juta membuat para penerima barang memilih pengiriman lewat jalur pantura.

Kondisi itu sesungguhnya bukan hanya kerugian bagi pengusaha logistik, melainkan juga bagi badan usaha jalan tol (BUJT) sendiri. Rendahnya volume kendaraan pengguna berarti pula rendahnya pendapatan bagi tol dengan biaya investasi yang termasuk tertinggi di Tanah Air ini.

Untuk menyambungkan ruas tol dari Pejagan hingga Pasuruan, biaya investasi yang dibutuhkan mencapai Rp67,94 triliun. Adapun biaya pembebasan lahan proyek tersebut Rp5,9 triliun. Dengan begitu, rata-rata biaya investasi yang dibutuhkan untuk setiap 1 kilometer jalan yang akan dibangun mencapai Rp108,4 miliar, di luar biaya pembebasan lahan. Permasalahan tarif tol jelas tidak dapat dibiarkan.

Tingkat okupansi yang rendah, atau malah kemudian semakin turun, akan berujung pada melesetnya perhitungan investasi. Demi memenuhi kepentingan pengguna sekaligus BUJT memang sepantasnya pemerintah turun tangan. Karena itu, kita mengapreasi langkah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang sedang mengkaji pilihan kebijakan penurunan tarif tol.

Di sisi lain, kebijakan yang semakin membebani keuangan negara tidak boleh menjadi pilihan sebab jelas solusi macam itu antitesis untuk tujuan pembangunan tol itu sendiri. Tidak hanya itu, solusi berupa subsidi cash justru akan membawa permasalahan anggaran yang merambat ke sektor-sektor lainnya.

Kebijakan subsidi juga akan membuat kesia-siaan terhadap keberhasilan penerimaan negara yang mencapai 100% dari target APBN 2018. Pemerintah harus menyadari benar bahwa solusi berupa subsidi cash ialah biang kerok lama persoalan anggaran cekak dari pemerintahan ke pemerintahan. Betul bahwa pemerintahan di mana pun di dunia ini tidak akan lepas dari kewajiban subsidi.

Akan tetapi, sudah saatnya beranjak ke subsidi yang krusial, efektif, dan tepat sasaran. Dalam pengelolaan tol, penerapan subsidi silang antara ruas dengan tarif murah dan ruas dengan tarif mahal juga kerap tidak menyelesaikan masalah. Perbandingan perubahan tarif bisa tidak sebanding dengan peningkatan volume yang diharapkan di ruas target, sedangkan di ruas lama telah terjadi perubahan okupansi yang berimbas pada kepadatan di ruas arteri.

Pemerintah sepantasnya lebih berpihak pada subsidi jenis penurunan pajak BUJT ataupun perpanjangan masa konsesi (hak kelola tol). Kebijakan itu dapat dilihat merupakan kebijakan paling imbang bagi pengguna ataupun pengelola tol.



Berita Lainnya
  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik