Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DEBAT perdana dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah digelar di Hotel Bidakara, tadi malam. Perdebatan relatif seru terjadi hampir di sepanjang sesi debat terkait dengan tema hukum, korupsi, hak asasi manusia (HAM), dan terorisme tersebut.
Melampaui ekspektasi bahwa pasangan nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang notabene merupakan petahana ternyata tak hanya defensif menerima serangan dari pasangan penantang mereka nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Sesekali bahkan Jokowi dengan cukup taktis melakukan serangan balik atas pernyataan Prabowo ataupun Sandiaga yang dianggapnya menohok pemerintahan saat ini, terutama saat sesi perdebatan tentang hukum.
Secara garis besar, debat kali ini masih memperlihatkan dua sisi yang selama ini memang menjadi perbedaan utama di antara kedua pasangan calon. Jokowi-Amin lebih menyuarakan optimisme, sedangkan Prabowo-Sandi lebih banyak menonjolkan kekurangan-kekurangan Republik ini, yang kemudian terkesan cenderung membawa pesan pesimisme.
Namun, di luar persoalan konten, ada sisi menarik lain dari gelaran debat perdana dari lima seri debat Pilpres 2019 tersebut. Antusiasme masyarakat terhadap debat ternyata sangat tinggi. Itu bisa dilihat dari acara nonton bareng (nobar) yang digelar di mana-mana. Dari warung makan pinggir jalan sampai restoran mahal. Dari balai warga hingga kediaman wakil presiden.
Dalam perspektif penguatan demokrasi, antusiasme tinggi terhadap debat itu jelas melegakan. Bagaimanapun debat ialah proses yang meninggikan rasionalitas. Debat yang ideal, yang di situ mempertontonkan perdebatan substantif, adu gagasan yang solutif, serta laga komunikasi persuasif, tak bisa dimungkiri merupakan proses yang dihasilkan dari pikiran-pikiran rasional. Hasil akhirnya pun mestinya ialah pilihan yang rasional, bukan pilihan yang semata didasari emosional, apalagi fanatisme buta.
Karena itu, ketika orang mau berduyun-duyun mendatangi lokasi debat, nobar debat, atau minimal menonton di televisi rumah masing-masing dengan saksama, kita patut berharap demokrasi di negeri ini tengah mengejar level rasionalitasnya. Bagi Republik, ini jauh lebih penting ketimbang terus memperdebatkan sejauh mana pengaruh debat capres dan cawapres itu terhadap elektoral kandidat yang sedang bertanding.
Semakin banyak calon pemilih menonton debat secara langsung, semakin besar pula harapan kita bahwa mereka akan memiliki penilaian subjektif individual. Hal itu penting untuk mencegah mereka terdistorsi oleh penilaian subjektif lain yang berasal dari tim sukses kandidat, pengamat, dan terutama dari para buzzer yang tentu saja akan terus menebar narasi keberpihakan di media sosial.
Siapa pun berhak untuk tidak didikte, termasuk dalam penyikapan terhadap proses dan hasil debat karena sejatinya setiap individu memiliki ekspektasi masing-masing. Debat boleh jadi akan meyakinkan seseorang terhadap pilihannya karena dianggap telah memenuhi ekspektasinya. Akan tetapi, debat juga bisa menjadi faktor orang 'melompat pagar' memindahkan pilihan karena apa yang dipaparkan kandidat dalam debat dinilai jauh dari ekspektasi mereka.
Karena itu, pesannya cuma satu, cerdas dan bijaklah dalam menyikapi dan menilai debat. Antusiasme warga merespons debat pertama memang mesti kita sambut gembira. Kita berharap mereka tidak menonton debat hanya sebagai panggung hiburan karena sejatinya dalam sebuah debat bukan etalase yang terpenting, melainkan substansi.
Harus pula ditegaskan, jangan memandang debat ialah segala-galanya dalam proses kontestasi demokrasi. Debat tadi malam, sebagus atau sejelek apa pun hasilnya menurut penilaian objektif masyarakat, hanya salah satu kanal seleksi sebelum masyarakat menentukan pilihan.
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved