Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Perang Melawan Hoaks

10/1/2019 05:00

KETIKA hoaks sudah sedemikian brutal, perang melawannya bukan lagi soal akal sehat, melainkan juga terkait dengan kecanggihan teknologi, ketegasan hukum, dan tentunya juga kecerdasan para aparat penegak hukum.

Itulah yang terjadi di berbagai negara dan juga negara ini. Hoaks bukan lagi diproduksi dengan memelintir fakta. Ia bahkan diproduksi berdasarkan hal yang tidak ada sama sekali. Pemainnya bukan hanya simpatisan kelas teri, melainkan juga pejabat partai.

Niat licik itu makin lengkap dengan permainan berlagak pilon menggunakan bahasa pertanyaan. Padahal, siapa saja yang waras dan punya hati nurani pastinya sadar bahwa pertanyaan bohong sama beracunnya dengan kebohongan itu sendiri.

Maka sekali lagi, saat kondisi itu terjadi, kecergasan aparat tidak dapat ditawar. Patut dipuji, mereka kembali membuktikannya dua hari lalu. Selasa (8/1), Bareskrim Polri menangkap tersangka yang diduga membuat konten (kreator) hoaks soal tujuh kontainer kertas suara Pemilu 2019 yang sudah tercoblos.

Saat ditangkap, pria berinisal BBP itu tengah melarikan diri ke Sragen, Jawa Tengah, dari tempat tinggalnya di Bekasi, Jawa Barat. Hasil penyelidikan dan penyidikan polisi juga sejurus dengan metode hoaks yang ada selama ini, yakni bahwa konten fitnah berupa rekaman suara tersebut dipersiapkan dengan terencana, termasuk penyebarannya ke masyarakat. Kemudian ada pula gambar dan teks tertulis.

Tersangka tidak hanya menyebarkan melalui beberapa grup aplikasi Whatsapp, tapi juga juga melalui media sosial. Setelah viral, tersangka menghilangkan barang bukti dengan menutup akun dan membuang telepon selulernya.
Meski begitu, dengan teknologi audio forensik, polisi berhasil menemukan 99% kecocokan rekaman suara yang tersebar dengan suara tersangka. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap tiga orang lainnya yang diduga berperan ikut menyebarkan hoaks.

Tahun-tahun sebelumnya, polisi juga sudah berhasil melacak dan menangkap berbagai penyebar hoaks, di antaranya penyebar hoaks rush money dan kerusuhan di Mahkamah Konstitusi.

Keberhasilan itu sudah sepatutnya diikuti dengan ketegasan hukum. Dengan kata lain, yang paling menentukan ialah kejelian penegak hukum dalam menerapkan pasal tuntutan.

Keterbatasan konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni bahwa penyebaran hoaks haruslah yang menimbulkan kerugian konsumen dan juga bersifat ujaran kebencian yang menimbulkan permusuhan SARA, tidak lantas berarti hukum menjadi tumpul.

Hukum dapat tetap bertaji dengan penerapan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jerat hukum ini mengakomodasi tiga bentuk pelanggaran yang bisa dikenai sanksi hingga 10 tahun penjara.

Di luar itu, penuntutan hukum dan penyelidikan juga harus diteruskan hingga menyentuh aktor utama penyebaran hoaks. Sungguh naif jika hoaks rapi dan terencana ini kita terima sebagai produksi segelintir orang.

Penyebaran fitnah dalam skala masif itu jelas membutuhkan sokongan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, penyelidikan rantai hoaks ini semestinya juga mencakup penelusuran aliran dana.

Penumpasan menyeluruh ini pula yang dapat mencegah para aktor utama hoaks mengalihkan pabrik racunnya ke cecunguk digital dan media sosial di luar negeri. Terlebih, hal ini sudah banyak terjadi di negara-negara korban masifnya hoaks seperti Amerika Serikat dan Brasil.

 



Berita Lainnya
  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.