Lokasi Pesta Tembakau Gorila Digerebek

Informasi kita dapatkan dari warga mengeluhkan rumah yang ditempati pelaku kerap digunakan sebagai gudang narkoba dan tempat nongkrong muda-mudi dan kalangan pecandu

Aktor Penghasut Pelajar Diburu

Sebelumnya, AJS dikeroyok saat melintas di Jalan Gajah Mada dan melihat ada perkelahian. AJS lalu melerai perkelahian itu. Namun, ia malah menjadi sasaran dan dikeroyok para pelaku.

Bongkar Seluruh Rumah di Sisi Sungai

Tinggal di bantaran su ngai itu berbahaya. Rentan longsor, banjir, dan lain lain.

UMP DKI Jakarta 2021tidak Naik

Penetapan UMP tahun berikutnya dilakukan setiap 1 November. Dengan demikian, kenaikan UMP 2021 akan resmi ditetapkan pada akhir Oktober dan diumumkan serentak pada 1 November 2020.

Dewan Langgar Peraturan Pemerintah

Komisi B DPRD DKI diketahui melakukan rapat pembahasan APBD Perubahan 2020 di Grand Cempaka, Cipayung, Bogor. DPRD berdalih rapat dilakukan tidak di gedung DPRD lantaran

KPK masih Telaah Kasus TPPU Nurhadi

Sebelumnya terkait dengan dugaan TPPU Nurhadi, KPK juga telah menyita beberapa aset seperti lahan kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatra Utara, vila di Megamendung, Kabupaten Bogor

Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

Permohonan eksepsi yang diajukan penasihat hukum jaksa Pinangki Sirna Malasari ditolak hakim tipikor. Peradilan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

Hong Arta Didakwa Memberi Suap Proyek PU-Pera

Suap diberikan agar Hong Arta mendapatkan paket proyek program aspirasi dari anggota Komisi V DPR RI. Pekerjaan itu digarap di wilayah kerja BPJN IX Maluku dan Maluku Utara

Hukuman Miftaful Diperberat

Ulum dinilai terbukti menerima Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy.

Reformasi Birokrasi Hadapi Persaingan Internasional

Langkah menyederhanakan birokrasi patut diapresiasi selain untuk efi siensi juga untuk mempercepat pengambilan keputusan.

Paslon Maksimalkan Debat Publik

Keberadaan debat calon makin strategis perannya karena disebarluaskan media penyiaran dan menjangkau luas pemilih.

Muhammadiyah Usul Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

PP Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku. Di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena

Manfaatkan Puskesmas dalam Upaya Pengendalian Penularan

Pemerintah pusat berencana melakukan vaksinasi pada 9,1 juta warga pada November hingga Desember 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengusulkan alokasi vaksin untuk 3 juta

Jokowi Utamakan Masa Depan

Presiden, ujarnya, menyadari bahwa tujuan menyerap tenaga kerja dengan membuka investasi terkendala regulasi yang berbelit-belit dan tumpang tindih. Omnibus law Cipta Kerja pun diyakini

Jepang Dukung ASEAN Outlook

PM Yoshihide Suga menekankan bahwa Jepang menolak semua tindakan yang meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan.

Tata Kelola Mitigasi Optimal Kurangi Dampak Bencana

Sebenarnya kita bisa belajar dari pengalaman menghadapi bencana yang pernah kita hadapi. Pada bencana tsunami di Aceh beberapa tahun lalu, bahkan muncul inisiatif masyarakat dan membentuk

Suhu Laut Terdalam kian Menghangat

Pada kedalaman 4.540 meter, suhu laut menghangat dari rata-rata 0,209° C menjadi 0,234° C. Sementara itu di kedalaman 4.757 meter, suhu naik dari 0,232° C menjadi 0,248° C.

Petahana Lancung Manfaatkan Dana Covid

Dari pemantauan KPK, semua daerah itu ternyata melangsungkan pilkada. Deputi Pencegahan KPK telah berkoordinasi dengan BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Tuntaskan Kasus Intan Jaya tanpa Pandang Bulu

Pengungkapan fakta oleh TGPF dalam kasus Intan Jaya dinilai akan membuat warga Papua semakin percaya kepada pemerintah pusat.

18 PNS Incar Kursi Sekda DKI

Terdapat nama PNS yang saat ini aktif menjabat, seperti Sri Haryati selaku Penjabat Sekda DKI; Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah; Wali Kota Jakarta

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik