Kamis 22 Oktober 2020, 05:25 WIB

KPK masih Telaah Kasus TPPU Nurhadi

Ant/P-5 | Politik dan Hukum
KPK masih Telaah Kasus TPPU Nurhadi

ANTARA
Plt juru bicara KPK Ali Fikri

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah beberapa bukti yang telah dikumpulkan untuk mengembangkan kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ke arah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Terkait penerapan pasal TPPU, beberapa bukti petunjuk sudah kami kumpulkan. Namun, lebih dahulu akan ditelaah lebih lanjut terutama terkait dengan unsur tindak pidana asal atau predicate crime dalam kasus tersebut,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya terkait dengan dugaan TPPU Nurhadi, KPK juga telah menyita beberapa aset seperti lahan kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatra Utara, vila di Megamendung, Kabupaten Bogor, dan belasan kendaraan mewah.

Selain itu, KPK telah melimpah- kan berkas perkara Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam perkara suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pun telah menetapkan sidang perdana terdakwa Nurhadi dan menantunya, dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat, hari ini. Majelis hakim terdiri atas Saefudin Zuhri sebagai ketua serta anggota Duta Baskara (hakim karier) dan Sukartono (hakim ad hoc).

“Sesuai penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, persidangan perdana atas nama terdakwa Nurhadi dan kawan-kawan dengan agenda pembacaan surat dakwaan akan dilaksanakan Kamis (22/10) pukul 10.00 WIB,” ujar Ali.

Ia mengatakan para terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 12 huruf a atau kedua Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 12 B UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain Nurhadi dan Rezky, KPK telah menetapkan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) sebagai tersangka. Saat ini, tersangka Hiendra masih menjadi buron.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Penerimaan suap tersebut terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) kurang lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar. (Ant/P-5)

Baca Juga

MI/CAHYA MULYANA

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Harus Beri Kepastian

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 30 November 2020, 16:05 WIB
Pengusaha meminta penerapan prinsip fiktif positif bahwa dalam permohonan perizinan dianggap disetujui jika dalam batas waktu tertentu...
Antara

Berkas Gratifikasi Rachmat Yasin Diserahkan ke Jaksa KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 30 November 2020, 15:52 WIB
"Dalam waktu 14 hari kerja,JPU akan segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor)....
Antara

Pinangki Kerap ‘’Bolos Kerja’’ Selama di Kejaksaan

👤Sri Utami 🕔Senin 30 November 2020, 14:28 WIB
Terdakwa Pinangki Sirna Malasari selama bertugas di kejaksaan kerap ‘’bolos kerja’’ dan pernah dijatuhi sanksi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya