Paslon Maksimalkan Debat Publik

ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui isu serta visi dan misi yang disampaikan para pasangan calon (paslon) kepala daerah masih bersifat normatif.

Padahal, mereka diharapkan bisa memberikan solusi di tengah pandemi covid-19 ketika terpilih nanti. Ia pun mendorong agar penyelenggara pilkada dapat mendesain debat calon yang mampu mengelaborasi kemampuan para calon.

“Visi dan misi paslon harus betul-betul dibedah. Di masa pandemi, keberadaan debat calon makin strategis perannya karena disebarluaskan media penyiaran dan menjangkau luas pemilih. Debat jangan dijadikan monoton,” terang Titi dalam diskusi bertajuk Evaluasi Metode dan Isu Kampanye Pilkada di Masa Pandemi yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Muhammadiyah, kemarin.

Titi menuturkan pandemi membuat masyarakat cenderung kekurangan informasi terhadap program, visi, dan misi dari para kandidat. Oleh karena itu, debat bisa menjadi momen yang pas dalam menjangkau para pemilih.

Ketua LHKP PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas pada kesempatan yang sama meminta agar isu kampanye paslon dapat menyentuh beberapa aspek. Antara lain, sosial politik, ekonomi, kebudayaan, dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, semua pihak ingin agar pilkada menjadi sarana yang dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.

Menurut Busyro, khusus untuk pemberantasan korupsi, masih ada kepala daerah terpilih yang belum patuh menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Padahal, ketaatan terhadap LHKPN menjadi tanggung jawab moral yang seharusnya tidak diabaikan.

Selain itu, ia berharap masyarakat sipil dapat bersama-sama berperan memberi masukan bagi para calon kepala daerah terpilih dalam mengawasi penyusunan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.

Beban psikologis

Dalam pilkada kali ini, Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan aparat penegak hukum mengalami beban psikologis saat harus membubarkan kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan ketika dilakukan oleh petahana.

“Meskipun Bawaslu menyatakan itu bersalah mari bubarkan, kemudian jadi saling lempar. Seakan-akan Bawaslu saja yang membubarkan sebab Satuan Tugas Pamong Praja dan kepolisian melihat incumbent/ petahana,” ungkap Abhan.

Abhan menjelaskan, maklumat Kapolri sudah jelas bahwa aparat penegak hukum dapat bertindak atau melakukan pembubaran apabila ada kerumunan yang ditimbulkan pasangan calon selama kampanye pada masa pandemi. Itu sebabnya bantuan dari aparat penegak hukum sangat penting sebab Bawaslu tidak bisa sendirian dalam menindak pelanggar protokol kesehatan.

“Kalau dibebankan pada penyelenggara Bawaslu saja tentu kami tidak mampu menghadapi kerumunan massa yang banyak.” ucap Abhan.

Pelaksana Harian Ketua KPU Ilham Saputra menambahkan, paslon memilih kampanye tatap muka karena banyak daerah yang infrastruktur seperti jaringan internetnya belum memadai. Selain itu, banyak masyarakat belum familier dengan media daring atau media sosial.

“Pengalaman pilkada sebelumnya, paslon masih menggunakan kampanye yang diatur dalam UU 10/2016 tentang Pilkada, seperti ada bazar, rapat umum, dan sebagainya sehingga masyarakat langsung tahu siapa calonnya. Mungkin ini menimbulkan efek yang cukup baik bagi paslon sehingga ada keraguan ketika melakukan kampanye secara daring,” terang Ilham. (P-1)