Kamis 22 Oktober 2020, 05:38 WIB

UMP DKI Jakarta 2021tidak Naik

Hld/J-1 | Megapolitan
UMP DKI Jakarta 2021tidak Naik

Antara/Risyal Hidayat
Ilustrasi

 

KETUA Umum DPD Hippi Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang memperkirakan upah minimum provinsi (UMP) DKI tidak akan mengalami kenaikan. Menurutnya, hal ini sebagai dampak wajar dari kondisi perekonomian di tengah pandemi covid-19 yang terpukul berat.

“Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 terkontraksi minus 2%. Di sisi lain, infl asi tahunan berdasarkan data Bank Indonesia sampai dengan Oktober sebesar 1,41%. Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2020, kenaikan UMP 2021 diperkirakan 0%,” kata Sarman dalam keterangan resminya, kemarin.

Menurutnya, pandemi covid-19 telah memukul dunia usaha sehingga membuat banyak UKM yang tutup, terjadinya PHK, pekerja dirumahkan, cash flow pengusaha yang semakin mengkhawatirkan, dan akhirnya daya beli masyarakat menurun.

“Di sisi lain, kondisi dunia usaha saat ini juga sangat tidak memungkinkan UMP dinaikkan. Beban pengusaha sudah sangat berat, bisa mampu bertahan selama pandemi ini saja disebutnya sudah bersyukur. Jika UMP dinaikkan, akan sangat memukul pengusaha dan mendorong pengusaha semakin terpuruk,” ungkapnya.

Adapun jika terdapat sektor-sektor tertentu yang memungkinkan menaikkan UMP, seperti sektor telekomunikasi dan kesehatan, dapat dirundingkan secara bipartite. Namun, secara umum dia menilai kondisi pelaku usaha saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sarman
berharap agar serikat pekerja atau buruh dapat memahami kondisi ini.

Penetapan UMP tahun berikutnya dilakukan setiap 1 November. Dengan demikian, kenaikan UMP 2021 akan resmi ditetapkan pada akhir Oktober dan diumumkan serentak pada 1 November 2020.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz menilai tidak naiknya UMP DKI merupakan opsi yang tepat dilakukan di tengah pandemi ini. Hal itu
untuk membuat dunia usaha tetap bertahan dan tidak melakukan pengurangan karyawan. “Mari kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir
sehingga tahun depan iklim usaha membaik dan UMP bisa dinaikkan,” kata Abdul.

Menurutnya, Pemprov DKI harus mengatur keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan kelangsungan usaha. Pasalnya, di situasi pandemi ini, resesi sudah menghantui dan dunia usaha mengalami pukulan berat.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari The Indonesian Institute, M Rifki Fadilah, menilai opsi ini merupakan keputusan berat yang harus diambil.

Namun, Rifki menggarisbawahi meski UMP tidak dinaikkan, pengusaha harus tetap memastikan kesejahteraan karyawan dengan memastikan fasilitas kebutuhan dasar pekerja. Fasilitas itu, seperti fasilitas penunjang kesehatan, kenyamanan saat bekerja, serta suasana lingkungan kerja yang kondusif untuk karyawan.

“Meski gaji tidak naik, tetap karyawan disejahtera- kan melalui jalur lain. Jadi, meski tidak ada kenaikan gaji, karyawan masih tetap bisa merasakan bentuk kesejahteraannya lewat jalur yang

lain,” jelasnya. (Hld/J-1)

Baca Juga

Ilustrasi

Disparekraf: Pelaku Usaha Wajib Taat Protokol Kesehatan

👤Hilda Julaika 🕔Senin 30 November 2020, 14:12 WIB
“Kami sudah sering menyampaikan agar para pelaku usaha selalu mentaati protokol kesehatan yang selama ini sudah disampaikan,”...
ANTARA/Hafidz Mubarak A

PDIP Ingatkan Anies Bahwa Dia Panglima Penegakan Aturan Covid-19

👤Hilda Julaika 🕔Senin 30 November 2020, 12:40 WIB
“Panglima penegakan aturan itu kan gubernur. Kalau gubernur tidak tegas ya tentunya bawahannya akan tidak...
ANTARA/Aditya Pradana Putra

Sebanyak 2.296 Pasien Penuhi Ruang Rawat Inap di Wisma Atlet

👤Hilda Julaika 🕔Senin 30 November 2020, 12:28 WIB
Pasien yang dirawat di Tower 7 dan 8 adalah pasien covid-19 yang memiliki gejala...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya