Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK mendapatkan masukan mengenai pelaksanaan vaksinasi dan pengendalian penularan covid-19 di wilayahnya, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengadakan telekonferensi video dengan sejumlah ahli.
Hadir dalam pertemuan itu Penasihat Senior Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Diah Satyani Saminarsih dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof dr Akmal Taher.
Pemerintah pusat berencana melakukan vaksinasi pada 9,1 juta warga pada November hingga Desember 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengusulkan alokasi vaksin untuk 3 juta warganya di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), yang tingkat penularan virus koronanya tergolong tinggi.
“Saya ingin mendapatkan ilmu yang akurat dan cepat dari WHO tentang penyuntikan vaksin di wilayah Bodebek. Jadi ketika saya memberikan informasi kepada masyarakat, saya bisa menjelaskan,” kata Ridwan dalam siaran persnya, kemarin.
Menurut Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Pemprov Jabar itu, pihaknya berencana menggelar
simulasi vaksinasi covid-19 di Kota Depok pekan ini.
“Energi dan anggaran Jabar untuk penanggulangan covid-19 dalam jangka pendek akan fokus di Bodebek,” tambah Kang Emil, sapaan akrab Ridwan.
Prof Akmal pun menyarankan agar pemerintah memanfaatkan puskesmas untuk meningkatkan upaya pemeriksaan dan pelacakan kasus covid-19 sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Thailand.
“Jadi kami usulkan tracking (pelacakan) dan testing dilakukan di puskesmas, karena kita belum memanfaatkannya. Apalagi jika kita ingin mempertahankan pelayanan dasar kesehatan,” tambah Akmal.
Hal senada disampaikan Diah. Menurutnya, puskesmas berperan dalam upaya pengendalian penularan covid-19 dan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan prioritas penerima vaksin covid-19 ialah tenaga kesehatan dan orang yang bekerja pada sektor pelayanan publik, misalnya, aparat sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Sementara itu, para ilmuwan dunia menyerukan adanya tindakan segera agar dapat meningkatkan kepercayaan publik pada imunisasi. Sebab, penelitian menunjukkan, kalangan minoritas yang cukup besar di beberapa negara mungkin enggan untuk divaksinasi covid-19.
Dalam sebuah studi baru yang diterbitkan Selasa (20/10) di Nature Medicine, para peneliti di Spanyol, Amerika Serikat, dan Inggris melakukan survei terhadap 13.400 di 19 negara yang terpukul parah oleh covid-19. Studi menemukan 72% mengatakan mereka mau diimunisasi, 14% menolak, dan 14% lainnya ragu-ragu. (Van/Ant/AFP/X-7)
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di provinsi kepulauan
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
"Puskesmas itu berada di 18 dari 23 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Sudah bisa melayani kesehatan masyarakat,"
Pembangunan dan pengoperasian puskesmas ini merupakan perwujudan kehadiran pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses warga.
BAYANGKAN di suatu pagi di sebuah puskesmas, antrean sudah mengular sejak matahari belum tinggi.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mencatat saat ini ada 10.300 puskesmas di Indonesia, jumlah tersebut termasuk 2.652 yang kategori puskesmas terpencil dan sangat terpencil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved