Kamis 22 Oktober 2020, 04:21 WIB

Manfaatkan Puskesmas dalam Upaya Pengendalian Penularan

Van/Ant/AFP/X-7 | Humaniora
Manfaatkan Puskesmas dalam Upaya Pengendalian Penularan

Medcom.id/ Roni Kurniawan
Ilustrasi -- Suasana Puskesmas Dago, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis, 23 Juli 2020.

 

UNTUK mendapatkan masukan mengenai pelaksanaan vaksinasi dan pengendalian penularan covid-19 di wilayahnya, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengadakan telekonferensi video dengan sejumlah ahli.

Hadir dalam pertemuan itu Penasihat Senior Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Diah Satyani Saminarsih dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof dr Akmal Taher.

Pemerintah pusat berencana melakukan vaksinasi pada 9,1 juta warga pada November hingga Desember 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengusulkan alokasi vaksin untuk 3 juta warganya di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), yang tingkat penularan virus koronanya tergolong tinggi.

“Saya ingin mendapatkan ilmu yang akurat dan cepat dari WHO tentang penyuntikan vaksin di wilayah Bodebek. Jadi ketika saya memberikan informasi kepada masyarakat, saya bisa menjelaskan,” kata Ridwan dalam siaran persnya, kemarin.

Menurut Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Pemprov Jabar itu, pihaknya berencana menggelar
simulasi vaksinasi covid-19 di Kota Depok pekan ini.

“Energi dan anggaran Jabar untuk penanggulangan covid-19 dalam jangka pendek akan fokus di Bodebek,” tambah Kang Emil, sapaan akrab Ridwan.

Prof Akmal pun menyarankan agar pemerintah memanfaatkan puskesmas untuk meningkatkan upaya pemeriksaan dan pelacakan kasus covid-19 sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Thailand.

“Jadi kami usulkan tracking (pelacakan) dan testing dilakukan di puskesmas, karena kita belum memanfaatkannya. Apalagi jika kita ingin mempertahankan pelayanan dasar kesehatan,” tambah Akmal.

Hal senada disampaikan Diah. Menurutnya, puskesmas berperan dalam upaya pengendalian penularan covid-19 dan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan prioritas penerima vaksin covid-19 ialah tenaga kesehatan dan orang yang bekerja pada sektor pelayanan publik, misalnya, aparat sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Sementara itu, para ilmuwan dunia menyerukan adanya tindakan segera agar dapat meningkatkan kepercayaan publik pada imunisasi. Sebab, penelitian menunjukkan, kalangan minoritas yang cukup besar di beberapa negara mungkin enggan untuk divaksinasi covid-19.

Dalam sebuah studi baru yang diterbitkan Selasa (20/10) di Nature Medicine, para peneliti di Spanyol, Amerika Serikat, dan Inggris melakukan survei terhadap 13.400 di 19 negara yang terpukul parah oleh covid-19. Studi menemukan 72% mengatakan mereka mau diimunisasi, 14% menolak, dan 14% lainnya ragu-ragu. (Van/Ant/AFP/X-7)

Baca Juga

ANTARA/Prasetia FauzanI

Menag Usulkan PTKI, Pesantren dan Madrasah Swasta Bisa Akses SBSN

👤Humaniora 🕔Kamis 21 Januari 2021, 10:00 WIB
Jumlah madrasah negeri hanya 2018, sementara madrasah swasta mencapai 82 ribu...
Antara

Donor Plasma Konvalesen Animo Tinggi, Sarana Minim

👤(Ata/H-2) 🕔Kamis 21 Januari 2021, 09:55 WIB
Sebanyak 31 dari 236 Unit Donor Darah (UDD) PMI di seluruh kota besar di indonesia disiagakan untuk kelancaran donor plasma...
Antara

Bangun Pabrik Bahan Bakar dari Sawit

👤Ant/H-3 🕔Kamis 21 Januari 2021, 09:25 WIB
Saran kebijakan dibuat para peneliti LIPI sebagai bahan pertimbangan pemerintah, yang didasarkan dari bukti-bukti...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya