Megawati Ingin Berkenalan dengan Raja Jawa

Megawati mengaku ia ikut terkekeh dan ingin berkenalan dengan Raja Jawa yang dimaksud Bahlil.

Megawati : Yang Sudah Mau Selesai, ya Sudahlah

Megawati juga memberi nasihat agar merelakan jabatan yang sebentar lagi akan selesai. Tak perlu lagi ikut-ikutan dalam pelaksanaan pilkada.

KPU Takut Kena Sanksi Jika Langsung Terapkan Putusan MK

Afifuddin megatakan, surat permohonan konsultasi telah dikirim KPU ke DPR pada Rabu (21/8), sehari setelah MK membacakan putusan yang dinilai progresif bagi banyak kalangan.

Istana Ingatkan Aksi Protes Tidak Ganggu Roda Ekonomi

Istana mengingatkan agar semua pihak tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu.

MK: Bangga atas Aspirasi Tokoh, Guru Besar dan Mahasiswa

Para aktivis hingga guru besar datang ke MK untuk menyampaikan dukungannya pada lembaga penjaga konstitusi itu.

Megawati Minta Anies harus 'Nurut' jika Mau Dapat Dukungan PDIP

Putri Proklamator RI Soekarno itu pun mengaku kaget ada sekelompok orang mengenakan baju berwarna merah-hitam yang memasang spanduk untuk mendukung Anies.

Menghadap Presiden, PBNU Bahas Konsesi Tambang 26 ribu Hektare

Izin usaha pertambangan (IUP) untuk NU telah terbit, PBNU berharap akan bisa mulai beroperasi mengelola area tambang tersebut pada Januari 2025.

61 Paslon Perseorangan Dinyatakan Berhak Daftar Pilkada

Ke-61 pasangan calon independen itu maju di 56 daerah. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan, mereka berhak mendaftar bersama bakal pasangan calon yang diusung partai politik.

Soal Revisi UU Pilkada, PBNU Minta DPR Dengarkan Suara Demonstran

Dia memandang, langkah pendemo merupakan aspirasi rakyat, yang harus didengar oleh lembaga-lembaga politik seperti DPR.

Menkumham Kembali Datangi DPR, Tanyakan Kelanjutan RUU Pilkada

Menkumham Supratman Andi Agtas mendatangi DPR dan menyambangi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kedatangannya untuk menanyakan tindak lanjut revisi UU Pilkada

Paripurna Berikutnya Harus Dijadwalkan Lewat Rapim dan Bamus

DPR tidak bisa bertindak di luar aturan khususnya tata tertib. Pernyataan ini sekaligus menjawab tentang kemungkinan deadlock hingga waktu pendaftaran calon di KPU pada 27 Agustus nanti.

Ikut Demo, Reza Rahardian: Indonesia Bukan Milik Keluarga Tertentu

Sikapnya untuk ikut menyampaikan penolakan atas tidak diindahkannya putusan MK dalam revisi UU Pilkada merupakan sikap natural sebagai rakyat yang resah atas perbuatan wakil rakyatnya.

Muhammadiyah Minta DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Melihat dinamika kemarahan publik,  sudah seharusnya DPR tidak berseberangan, berbeda, dan menyalahi putusan MK

Guru Besar Universitas Indonesia: Indonesia dalam Bahaya Otoritarianisme

DGB UI meminta semua pihak mencermati beberapa hal. Pertama, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga negara.

Ketidakhadiran di Paripurna Bentuk 'Boikot' Anggota DPR

Sebagai anggota DPR Luqman memutuskan tidak hadir pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini dengan agenda pengambilan keputusan untuk mengesahkan RUU Pilkada.

Golkar Sebut KIM Solid Meskipun Peta Politik Bakal Berubah

Partai Golkar akan segera berembuk dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk merespons putusan MK tersebut.

Pakar HTN : MK Menyelamatkan Demokrasi dari Pembajakan

KPU selaku penyelenggara memberlakukan norma baru sesuai putusan MK pada Pilkada 2024.

Putusan MK jadi 'Angin Segar' di Tengah Menguatnya Politik Kartel

Putusan atas uji materi yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu dinilai menjadi simbol menghidupkan kembali demokrasi dalam Pilkada 2024.

Wali Kota Makassar Sebut Putusan MK Ibarat Intervensi Tuhan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai atau gabungan partai politik bisa mengusung paslon meski tidak punya kursi di parlemen (DPRD).

Putusan MK Potensial Membuat KIM Plus Bubar

Putusan MK akan membuat pergerakan dan dinamika politik yang luas bagi para calon yang belum punya kesempatan dalam bangunan koalisi yang ada.

Memilih Resep Al-Qur'an: Menghadirkan Wahyu sebagai Penawar Bukan Beban

Guru Non-ASN dan Beban Tanggung Jawab Negara yang Terbelah

Idiotes Vs Polites: Ironi Kecakapan Politik Kita