Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
Di saat demonstrasi sedang ramai berlangsung, di pagi hari, Kamis (22/8/2024), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima rombongan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), untuk membahas mengenai konsesi tambang.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan untuk bertemu kembali dengan Jokowi sejak beberapa hari yang lalu.
Ini pertemuan yang kedua kalinya. Sebab belum lama, izin usaha pertambangan (IUP) untuk NU telah terbit untuk mengolah area pertambangan bekas wilayah tambang Kaltim Prima Coal (KPC) seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur. PBNU berharap akan bisa mulai beroperasi mengelola area tambang tersebut pada Januari 2025.
Baca juga : Bahlil Lahadalia: Izin Pengelolaan Tambang PBNU sudah Beres
"Memang kami mengajukan permohonan untuk menghadap kembali setelah kemarin juga sudah menghadap. Tapi karena kemudian sesudah pertemuan itu, IUP terbit untuk NU, maka kami juga kemudian mohon untuk menghadap presiden lagi dan diberi waktu pagi ini, mulai jam 10.30 (WIB) tadi," kata Gus Yahya, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
PBNU menyampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP. Sehingga PBNU sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan.
PBNU juga menyampaikan kepada Presiden Jokowo, bahwa mereka ingin ikut berinvestasi di IKN, untuk dibangun menjadi sejumlah fasilitas.
"Nanti kami ingin membeli tanah di IKN. Mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare, misalnya, untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi dan juga fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas keagamaan dan lain-lain. Presiden merestui hal itu dan kami akan segera mengambil langkah untuk berkomunikasi dengan otorita IKN. Mudah-mudahan bisa segera kami wujudkan," kata Gus Yahya.
Presiden pun, kata Gus Yahya, memberikan sejumlah saran mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. "Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN. Kami berdiskusi tentang hal itu tadi," kata Gus Yahya. (Try/P-2)
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. PBNU mendapat target dari BGN, mengelola 1.000 titik MBG
Ephorus HKBP menilai PT TPL lebih anyak mudarat ketimbang manfaat.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
KETUA Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menjelaskan soal sikap NU terhadap segala bentuk aksi yang menimbulkan kerusakan alam.
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Dirketur Utama Antam Achmad Ardianto berkomitmen membawa perseroan untuk tumbuh sebagai global key player dalam industri pertambangan yang berkelanjutan.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved