Menghadap Presiden, PBNU Bahas Konsesi Tambang 26 ribu Hektare

Di saat demonstrasi sedang ramai berlangsung, di pagi hari, Kamis (22/8/2024), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima rombongan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), untuk membahas mengenai konsesi tambang.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan untuk bertemu kembali dengan Jokowi sejak beberapa hari yang lalu.

Ini pertemuan yang kedua kalinya. Sebab belum lama, izin usaha pertambangan (IUP) untuk NU telah terbit untuk mengolah area pertambangan bekas wilayah tambang Kaltim Prima Coal (KPC) seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur. PBNU berharap akan bisa mulai beroperasi mengelola area tambang tersebut pada Januari 2025.

Baca juga : Bahlil Lahadalia: Izin Pengelolaan Tambang PBNU sudah Beres

"Memang kami mengajukan permohonan untuk menghadap kembali setelah kemarin juga sudah menghadap. Tapi karena kemudian sesudah pertemuan itu, IUP terbit untuk NU, maka kami juga kemudian mohon untuk menghadap presiden lagi dan diberi waktu pagi ini, mulai jam 10.30 (WIB) tadi," kata Gus Yahya, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

PBNU menyampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP. Sehingga PBNU sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan.

PBNU juga menyampaikan kepada Presiden Jokowo, bahwa mereka ingin ikut berinvestasi di IKN, untuk dibangun menjadi sejumlah fasilitas.

"Nanti kami ingin membeli tanah di IKN. Mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare, misalnya, untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi dan juga fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas keagamaan dan lain-lain. Presiden merestui hal itu dan kami akan segera mengambil langkah untuk berkomunikasi dengan otorita IKN. Mudah-mudahan bisa segera kami wujudkan," kata Gus Yahya.

Presiden pun, kata Gus Yahya, memberikan sejumlah saran mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. "Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN. Kami berdiskusi tentang hal itu tadi," kata Gus Yahya. (Try/P-2)