Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri terkekeh dengan lelucon politik yang sempat dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Dalam penyampaian visi misi Ketum Golkar, Bahlil sempat meminta kader Golkar untuk berhati-hati dengan Raja Jawa jika tak ingin celaka.
Membaca pemberitaan yang ramai soal Raja Jawa yang diucapkan Bahlil, Megawati mengaku ia ikut terkekeh dan ingin berkenalan dengan Raja Jawa yang dimaksud Bahlil.
Baca juga : Megawati Soekarnoputri tidak Suka Jargon Indonesia Maju
"Jadi pagi-pagi saya mau sarapan, saya biasanya langganan banyak koran. Terus udah gitu, kan, saya selalu nanya. Apa beritanya? Terus saya ketawanya gini. Wih, dia (Bahlil) ngomong Raja Jawa kan? Terus, ih maksud saya gini, kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/8).
"Makanya, saya kan langsung sambil sarapan ketawa. Ih bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawanya," imbuh Mega.
Sontak seluruh kader PDIP tertawa saat Mega menyampaikan hal tersebut. Mega menyampaikan lelucon itu dalam penyampaian arahan Pengumuman Bakal Cakada dan Wacakada.
Baca juga : BW: Megawati Minta KPK Dibubarkan karena Kecewa dengan Firli Cs
"Loh iya dong. Sejak kapan ada Raja Jawa? Awas loh ya kalau nanti dipelintir-pelintir. Loh emang bener toh semua orang juga denger. Kapan ada Raja Jawanya. Opo nggak gile?" ujar Mega.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mewanti-wanti para kadernya untuk bekerja dengan baik dan selalu berhati-hati dengan ‘Raja Jawa’. Bahlil tak menyebut dengan jelas siapa yang ia maksud soal Raja Jawa itu.
Konteks pidato Bahlil saat menyampaikan visi-misi Ketum Golkar di Munas Golkar XI, ia minta kadernya totalitas dalam menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, jika tidak, Golkar akan celaka.
“Saya jujur saja, saya tidak punya kepentingan apa-apa, secara pribadi, kepentingan saya ke depan adalah bagaimana Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita,” ucap Bahlil di Munas Golkar XI, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (Dis/P-2)
Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo disebut turut masuk dalam daftar undangan HUT ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Jakarta 1 Juli 205
Kedua tokoh tersebut bisa bertemu kapan dan di mana saja tanpa harus menentukan tempat untuk bertemu.
Hubungan Megawati dan Listyo sempat memanas ketika Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengancam akan mendatangi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus Hasto.
Pertemuan keduanya terabadikan dalam sebuah foto. Tampak Jenderal Listyo menunggu Megawati yang mengenakan pakaian batik dan memberikan hormat serta salam sekitar pukul 10.45 WIB.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri enghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-100 Meriyati Roeslani, istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, di Depok, Senin (23/6).
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved