Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri terkekeh dengan lelucon politik yang sempat dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Dalam penyampaian visi misi Ketum Golkar, Bahlil sempat meminta kader Golkar untuk berhati-hati dengan Raja Jawa jika tak ingin celaka.
Membaca pemberitaan yang ramai soal Raja Jawa yang diucapkan Bahlil, Megawati mengaku ia ikut terkekeh dan ingin berkenalan dengan Raja Jawa yang dimaksud Bahlil.
Baca juga : Megawati Soekarnoputri tidak Suka Jargon Indonesia Maju
"Jadi pagi-pagi saya mau sarapan, saya biasanya langganan banyak koran. Terus udah gitu, kan, saya selalu nanya. Apa beritanya? Terus saya ketawanya gini. Wih, dia (Bahlil) ngomong Raja Jawa kan? Terus, ih maksud saya gini, kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/8).
"Makanya, saya kan langsung sambil sarapan ketawa. Ih bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawanya," imbuh Mega.
Sontak seluruh kader PDIP tertawa saat Mega menyampaikan hal tersebut. Mega menyampaikan lelucon itu dalam penyampaian arahan Pengumuman Bakal Cakada dan Wacakada.
Baca juga : BW: Megawati Minta KPK Dibubarkan karena Kecewa dengan Firli Cs
"Loh iya dong. Sejak kapan ada Raja Jawa? Awas loh ya kalau nanti dipelintir-pelintir. Loh emang bener toh semua orang juga denger. Kapan ada Raja Jawanya. Opo nggak gile?" ujar Mega.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mewanti-wanti para kadernya untuk bekerja dengan baik dan selalu berhati-hati dengan ‘Raja Jawa’. Bahlil tak menyebut dengan jelas siapa yang ia maksud soal Raja Jawa itu.
Konteks pidato Bahlil saat menyampaikan visi-misi Ketum Golkar di Munas Golkar XI, ia minta kadernya totalitas dalam menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, jika tidak, Golkar akan celaka.
“Saya jujur saja, saya tidak punya kepentingan apa-apa, secara pribadi, kepentingan saya ke depan adalah bagaimana Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita,” ucap Bahlil di Munas Golkar XI, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (Dis/P-2)
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Lili Romli menilai ada dilema di PDIP saat Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali, sebab tak ada figur kuat lain
SIKAP politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan ditentukan besok, Sabtu (2/8) dalam rangkaian Kongres ke-6 PDIP di Bali
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved