Bareskrim Polri Beberkan Fakta-fakta Kematian Brigadir Nurhadi

Dua tersangka perwira Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Ipda Haris Chandra, merupakan atasan langsung korban di unit Propam.

Kejagung Lelang 59 Tanah Benny Tjokro Senilai Rp18,4 Miliar

Lelang ini dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara atas kasus korupsi di PT Jiwasraya (Persero). Tercatat, lahan itu atas nama PT Chandra Tribina.

KPK Urunan Buat Berikan Beasiswa ke 162 Anak

Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.

Titik Terang dari Penanganan Perkara Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

Biro Wassidik Polri belum membeberkan hasil gelar perkara khusus atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim Polri. Gelar khusus yang dilaksanakan Rabu (9/7).

Terungkap, Penjaga Indekos Mondar Mandir di Kamar Diplomat Kemlu

Tampak dalam kamera tersembunyi itu, penjaga indekos memakai sarung dan menenteng kemeja putih garis-garis di pundak kirinya sambil memegang telepon genggam.

Riza Chalid Tersangka, Bisnis Minyak Diharapkan Bersih dari Kartel Korup

Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran agar tak ada lagi prilaku koruptif yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu. 

Kasus Investasi Fiktif, KPK Ulik Pengeluaran Rp1 Triliun Taspen ke IIM

Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.

Revisi KUHAP Atur Pelapor Bisa Mengadukan Penyidik Bila Laporan tak Ditindaklanjuti

Habiburokhman mengatakan ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 ayat 7 draf revisi KUHAP.

Kasus MRC Jadi Momentum Reintegrasi Pertamina, FSPPB Dukung Penuh Kejaksaan Agung Berantas Mafia Migas.

Penetapan Muhammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan langkah berani dan patut diapresiasi.

Kapolda Metro Isyaratkan Kasus Ijazah Jokowi Tergantung Hasil Gelar Perkara Khusus

Para saksi dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan. Penyelidik disebut memerlukan klarifikasi terkait peristiwa-peristiwa yang sedang didalami. 

Istana Tegaskan Tarif Impor 32 Persen tak Terkait Keanggotaan Indonesia di BRICS

Keputusan tarif tersebut telah dirancang jauh sebelum Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS.

Komisi III DPR Persilahkan Publik Menginap Pantau Revisi KUHAP

Dia menekankan bahwa seluruh unsur tranparansi pembahasan revisi KUHAP sudah dipenuhi. Bahkan, pembahasan disiarkan langsung di YouTube.

Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun, Kejagung Geledah Kantor GoTo

Kantor GoTo didelegasikan karena diduga menyimpan bukti terkait kasus korupsi proyek senilai Rp9,9 triliun ini. Ada dokumen dan barang elektronik yang diambil penyidik dari sana.

Konsekuensi Indonesia Bergabung dengan BRICS Sangat Serius, Pemerintah Diminta Antisipasi Perlawanan Separatis di Papua

Situasi di panggung politik global tidak bisa dianggap main-main. Tanpa militansi dukungan rakyat semesta, kekuatan Indonesia terlalu kecil saat ini.

Ini Rekaman CCTV, Diplomat Kemlu Masih Beraktivitas Malam Hari Sebelum Ditemukan Tewas

Ia mengenakan kemeja dan celana panjang. Kemudian, Arya kembali sekitar pukul 23:25.50 WIB dengan seluruh kancing kemeja dibuka.

Kapolri Pastikan Kepolisian Bergerak Maksimal Tangani Kasus Tewasnya Diplomat Muda di Kamar Kos

Adapun kasus ini ditangani oleh oleh Polda Metro Jaya. Terdekat, polisi akan melakukan digital forensik terhadap ponsel korban.

DPR Sebut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Timbulkan Turbulensi Konstitusi

Rifqinizamy menjelaskan ada sejumlah hal yang membuat turbulensi konstitusi. Pertama, Pasal 22 E ayat 1 menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun.

Kapolri Beri Atensi untuk Polda Metro Terkait Penanganan Kematian Diplomat Kemlu

Kapolri merespons permintaan Komisi I DPR untuk menuntaskan kasus ini.

NasDem Dukung Pembatalan Program Rumah Subsidi 18 Meter Persegi

Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.

Usulan PERADI SAI di RKUHAP Diterima Komisi III DPR dan Pemerintah

Menurut dia, PERADI SAI menilai keputusan ini sebagai tonggak penting untuk memperkuat posisi advokat dalam sistem peradilan pidana.

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis