Wacana Membawa Kasus Juliana ke Hukum Internasional, Yusril: Pemerintah Belum Terima Nota Diplomatik dari Brasil

Ia menegaskan, tidak ada surat resmi yang dilayangkan secara diplomatik oleh otoritas Brasil kepada Indonesia.

Yusril Tegaskan RI Transparan, Siap Kerja Sama dengan Brasil Selidiki Kematian Juliana di Rinjani

Dibanding menggulirkan isu ke forum hukum internasional tanpa dasar penyelidikan yang objektif dan akuntabel.

Anak Kader Posyandu di Banten Lulus Bintara Polri 2025

Okta dikenal sebagai pribadi yang gigih dan pantang menyerah. Menurut ibunya, Okta telah beberapa kali mencoba mendaftar sebagai anggota TNI dan Polri.

Menteri UMKM Sambangi KPK Berikan Dokumen Terkait Permintaan Istrinya ke Luar Negeri

Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.

KPK Minta Ditjen Imigrasi Cegah Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono

Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.

KPK Minta 9 Saksi Jelaskan Terkait Peran Komitmen Fee Kasus Korupsi di Mempawah

Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.

Kasus Korupsi di LPEI, KPK Dalami Penyebab Petro Energy Pailit

Petro Energy merupakan perusahaan turut mengajukan pinjaman di LPEI. KPK enggan memerinci jawaban Cahyadi saat diperiksa penyidik.

KPK Yakin Maruf Cahyono Menerima Gratifikasi Lebih dari Sekali

Budi enggan memerinci jumlah proyek yang diduga menjadi ladang rasuah Maruf. Eks Sekjen MPR itu menyandang status tunggal dalam kasus ini.

Eks Dirut ASDP Segera Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi yang Rugikan Negara Rp1,2 Triliun

Zaenur mengatakan, rincian dakwaan akan dibacakan dalam persidangan nanti. Dalam kasus korupsi ini, ASDP diduga merugikan negara Rp1,2 triliun.

Jakarta Muharram Festival 2025 Batal, Uji Coba Car Free Night?

Festival yang dirancang sebagai bagian dari peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1447 Hijriah ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.00 hingga 22.00 WIB. 

Pramono Anggarkan Rp685 Miliar untuk 76.114 Kader Dasawisma

Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

Polisi Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi Pekan Depan Dipastikan Lebih Inklusif

TPUA meminta agar forum gelar perkara turut melibatkan Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, dan pelapor utama Rismon Hasiholan Sianipar.

Roy Suryo Bantah Dipanggil Polisi soal Ijazah Jokowi

Roy mengaku tidak mangkir dari panggilan tersebut. Karena, ia tidak menerima surat panggilan dari penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Tingkatkan Kemampuan Self Healing Melalui Terapi BCR

Ketegangan otot, nyeri kronis, insomnia, hingga kelelahan dapat menjadi manifestasi dari beban emosional yang belum terselesaikan.

Pakar HTN Sebut Proses Legislasi UU TNI Cacat Prosedural dan Abaikan Prolegnas

Pelaksanaan program pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus didasarkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan. 

Pramono Lega Jakarta tak Lagi Jadi Kota Termacet di Indonesia

Justru Bandung, Jawa Barat, yang menempati posisi pertama sebagai kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi geolokasi global. 

Pajak 10 Persen untuk Lapangan Olahraga, Pengamat NIlai Pemprov Harus Hati-hati karena Bisa Matikan Animo Warga Berolahraga 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengungkap selain Padel, lapangan atau lokasi olahraga lainnya juga telah dikenakan pajak 10%. 

Puan Sebut Parpol akan Sampaikan Hasil Kajian Bersama Putusan MK Soal Pemilu Dipisah

Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.

Termasuk Perjuangkan Status Ojol, Forum Urun Rembug Nasional akan Ajukan Draf RUU Ketenagakerjaan ke DPR

RUU Ketenagakerjaan versi pekerja/buruh tersebut telah siap untuk diajukan ke DPR dalam waktu dekat.

Respons PK Setnov, KPK Ungkit Sunat Hukuman dan Efek Jera

Putusan hakim tidak boleh diganggu gugat dalam sebuah persidangan. Namun, KPK menyoroti pemberian efek jera atas penyunatan hukuman untuk terpidana kasus korupsi pengadaan KTP-E itu.

Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah

Ujian Geopolitik Indonesia di Pusaran Stabilitas Gaza

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru