Seusai Disorot Publik, Pemerintah Cabut Empat IUP di Raja Ampat

Bahlil menyampaikan, alasan pemerintah mencabut keempat IUP tersebut karena pertama adalah faktor lingkungan.

Penyidikan Kasus Pemerasan TKA terus Bergulir, Kini GIliran Stafsus Eks Menteri Hanif Dhakiri Dipanggil KPK

Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.

Tersangka Gratifikasi terkait Pemalakan Pejabat demi Gelar Fashion Show Anaknya Diperiksa KPK

KPK berharap Haniv memenuhi panggilan. Informasi dari dia penting untuk menyelesaikan perkara ini.

Ada Program BPJS untuk Hewan di Jakarta? Ini Penjelasannya

Ide tersebut muncul karena melihat ada warga yang kurang mampu perlu membayar biaya steril di Puskeswan Ragunan, Jakarta Selatan.

Rawan Kebakaran, Pramono Wajibkan ASN Punya APAR

Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.

KPK Diminta Bongkar Jaringan Pemerasan TKA di Kemenaker

Lakso meyakini pemerasan di Kemenaker sudah menjadi sindikat. Karenanya, penuntasan perkara penting, untuk menghilangkan sindikasi itu.

Ada-ada Saja, Pejabat di Kemen PU Minta Gratifikasi untuk Nikahkan Anak, KPK Langsung Beraksi

Budi menyebut kehadiran KPK kali ini bukan bagian dari penindakan. Sebab, kata dia, yang datang merupakan tim pencegahan.

KPK Hormati Pendapat Ahli Sebut Laporan Penyidik Kasus Hasto Bentuk Perintangan

Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni, memerintahkan Harun dan stafnya, Kusnadi merusak ponsel.

Di Sidang Pleno ILO, Jumhur Hidayat Tepis Kecemasan pada AI dan Platform Ekonomi Digital

Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.

Kejagung Periksa Iwan Kurniawan Lukminto Pagi Ini

Harli belum bisa memastikan kehadiran bos Sritex itu. Iwan dijadwalkan diperiksa penyidik pukul 09.00 WIB.

Komisi I DPR RI Soroti Kerugian Negara Rp 63 Triliun Per Tahun Akibat Kuota Internet Hangus

Anggota dari fraksi PAN itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian BUMN mengambil tindakan segera.

PSI Sebut akan Buka Pintu Lebar-Lebar untuk Jokowi

Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang

TKA dan Agen Terpaksa Berikan Duit karena Diancam Denda 

Para tersangka tidak mau mengurusi dokumen perizinan TKA yang tidak memberikan uang. Mereka pun tidak diberikan pemberitahuan, untuk mengulur masa berlaku izin sebelumnya.

Eks Penyidik KPK Sebut Pemeriksaan Ridwan Kamil dalam Korupsi BJB Harus Transparan Agar Tak Terkesan Tebang Pilih

Pemeriksaan kasus korupsi pengadaan di BJB yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tak kunjung memperlihatkan perkembangan yang berarti. 

Ini Alasan Kemendagri Perbolehkan Pemda Kembali Rapat di Hotel

Data dari PHRI menunjukkan penurunan kinerja perhotelan dan anjloknya tingjat hunian dan kegiatan di hotel yang berpotensi untuk tidak saja meningkatkan angka PHK.

Miris, Tarif Pemerasan TKA di Kemenaker Ditentukan Dirjen

KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).

Beda Pendapat ESDM dan KLH Soal Nikel di Raja Ampat, Pakar Usul Bentuk Tim Independen

Sudharto menjelaskan aktivitas pertambangan yang dikeluhkan warga sebelumnya terjadi pula di Morowali, Konawe, dan Halmahera.

Tersangka Suap Dana Hibah Dikabarkan Hilang, KPK Koordinasi Lembaga Lain

Budi menilai pencarian Kusnadi penting dilakukan. Agar, lanjutnya, kasus suap dana hibah bisa segera dituntaskan.

5 Pemuda Ditangkap Tawur di Menteng Terancam 10 Tahun Bui

Kelima pemuda terduga pelaku tawur bersenjata tajam diringkus oleh Tim Patroli Perintis Presisi Sat Samapta Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Jl. Bonang, Menteng, Jakarta Pusat.

Cegah Iwan Lukminto, Kejagung Mau Permudah Penyidikan Korupsi di Sritex

Harli mengatakan, pencegahan untuk Iwan berlaku selama enam bulan. Dia akan dipanggil penyidik, dalam waktu dekat.

Merawat Persatuan Meneguhkan Adab Ikhtilaf

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia