Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RAMPAI Nusantara meminta agar polemik berkepanjangan terkait tudingan ijazah palsu segera dihentikan. Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menilai isu tersebut hanya akan menguras energi publik dan mengaburkan fokus masyarakat dari hal-hal yang lebih penting dan strategis bagi kemajuan bangsa.
“Bangsa ini menghadapi tantangan besar mulai dari tekanan ekonomi global, transisi energi, hingga ketahanan pangan. Jangan sampai ruang publik justru dipenuhi isu-isu yang tidak produktif dan belum terbukti secara hukum. Kasus-kasus hukum sebaiknya diserahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum,” ujar Semar dalam keterangannya, Senin (28/7).
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun. Menurut Semar, energi bangsa sebaiknya diarahkan pada penguatan inovasi pendidikan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta mendukung agenda pembangunan nasional yang tengah dijalankan pemerintah.
“Kita perlu mendorong narasi yang sehat, mencerdaskan, dan menyatukan. Bukan justru larut dalam wacana yang melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi dan tokoh bangsa tanpa dasar yang kuat,” tegasnya.
Semar juga menambahkan bahwa publik sebaiknya turut aktif mengawal program prioritas pemerintah, seperti pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), hilirisasi industri, serta penguatan ketahanan pangan nasional sebagai kunci kemandirian Indonesia ke depan.
“Sudahi gaduh, mari fokus pada kemajuan dan masa depan bangsa. Saatnya kita bergeser dari narasi kegaduhan menuju karya nyata,” tutup Semar. (Cah/P-3)
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hellyana sebagai tersangka perkara dugaan ijazah palsu.
Sekretaris MKMK Ridwan Mansyur mengatakan bahwa MKMK tidak memiliki kapasitas untuk menilai dan memutus keabsahan dan keaslian ijazah doktoral Arsul Sani.
Penghapusan kearsipan tersebut, kata August, sesuai dengan masa retensi yang tercatat di Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 dan terkait ijazah merupakan berkas yang permanen.
Pada Jumat (15/11) lalu, Arsul Sani dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan ijazah doktoral palsu.
Komisi X DPR RI meminta publik menghormati dan menjadikan penjelasan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai keabsahan ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai rujukan utama.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved