Headline

. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.

Fokus

Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.

Mediaindonesia.com
  • Lebarkan Defisit Atasi Pengangguran

    29/7/2020 05:00

    Masalah pengangguran dan kemiskinan di tahun depan akan jadi fokus utama pemerintah, mengingat tahun ini saja pengangguran sudah bertambah 3,7 juta orang.

  • Produksi Migas Pertamina EP Naik

    29/7/2020 04:40

    Melalui program well intervention di sumur SKW-21 di wilayah kerja PT Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field, produksi minyak berhasil ditambahkan sebesar 2.200 barel per hari (BOPD).

  • Kalsel Gulirkan Jurus Pamungkas

    29/7/2020 04:20

    Ribuan warga diduga sudah terjangkit, tapi belum terdeteksi. Tes usap akan menyasar 10 ribu orang.

  • Pariwisata masih Setengah Pintu

    29/7/2020 04:00

    Kebijakan itulah yang akan dilakukan dua kepala daerah, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan I Wayan Koster, Gubernur Bali.

  • 112 Elemen Kecam Bupati Kuningan

    29/7/2020 03:45

    Bupati Kuningan, Jawa Barat, itu dinilainya telah melakukan genosida budaya terhadap Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (Akur) Sunda Wiwitan di Cigugur.

  • Daerah Dapat Bantuan Pendanaan

    28/7/2020 06:30

    Perbankan syariah juga memperoleh penjaminan pembiayaan melalui PT Jamkrindo Syariah dan PT Askrindo Syariah.

  • Merawat Kota Sungai Tempat Berpijak

    28/7/2020 06:20

    Pencapaian peradaban kota yang tinggi, seperti kebudayaan, kesusastraan, arsitektur bangunan, dan lanskap kota, banyak terinspirasi oleh kehidupan di sepanjang tepi sungai itu.

  • BCA Proses Restrukturisasi Kredit Rp115 Triliun

    28/7/2020 06:15

    BCA fokus mendukung nasabah untuk menghadapi kondisi perlambatan bisnis dengan memberikan restrukturisasi kredit secara selektif pada berbagai segmen.

  • Program Prakerja untuk Ciptakan Wirausaha

    28/7/2020 05:45

    KEHADIRAN program prakerja didesain untuk melahirkan wirausaha baru. Untuk itu, diharapkan bisa membuka peluang kesempatan kerja.

  • Menanti Terobosan Kepemilikan bagi WNA

    28/7/2020 05:30

    Dalam RUU itu, kepemilikan apartemen bisa sampai 90 tahun. Adapun untuk rumah tapak akan diberikan hak pakai.

  • Mengasah Taji Tes Usap

    28/7/2020 05:15

    Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan mendorong kapasitas pemeriksaan laboratorium. Tes usap menjadi ujung tombak memutus rantai penularan.

  • Banyak Jurus Pulihkan UMKM

    28/7/2020 05:00

    Lokasi itu didedikasikan untuk media promosi dan lokakarya bagi 300 UMKM.

  • Rektor Terjangkit, Kampus Ditutup

    28/7/2020 04:45

    Tiga hari lalu, ia juga menerbitkan surat edaran yang isi­nya menutup Kampus USU dari semua aktivitas, sejak 27 Juli hingga 1 Agustus.

  • Pemulihan Bali jadi Barometer Pariwisata

    27/7/2020 06:45

    Pemerintah akan mempromosikan Bali, di antaranya untuk prioritas wisata meeting, incentive, conference, dan exhibition.

  • Pertamina-Kimia Farma Tekan Impor Bahan Baku Farmasi

    27/7/2020 06:30

    Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk menggali potensi kerja sama pengembangan industri penyedia bahan baku farmasi.

  • BNI Dukung KKP Sinergikan Nelayan dengan Digital

    27/7/2020 06:15

    BNI juga sebelumnya sudah menggarap subsektor kelautan dan perikan­an dalam bidang pengolahan, penangkapan, budi daya, dan garam rakyat.

  • Kasus Jouska Jadi Pelajaran

    27/7/2020 06:00

    Peran OJK untuk melakukan edukasi dan membantu masyarakat mengetahui kredibilitas dari financial advisor juga perlu diperkuat.

  • Seluruh Perusahaan Digital Asing Jadi Pemungut PPN

    27/7/2020 05:45

    Dia mengatakan pihaknya ingin mengover seluruh per­usahaan digital luar negeri sebanyak mungkin sepanjang memenuhi threshold-nya.

  • Disiplin Dimulai dari Aparatur

    27/7/2020 05:30

    Pengabaian protokol kesehatan harus dibayar mahal. Banyak ASN dan pejabat negara juga jadi korban.

  • Perisai yang tak Kunjung Datang

    27/7/2020 05:15

    Sayangnya, Pansus tidak mampu menyelesaikan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat itu, sampai masa jabatan mereka berakhir.

Opini