Lebarkan Defisit Atasi Pengangguran

PEMERINTAH memutuskan untuk memperlebar defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi 5,2% dari total produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, dalam pembahasan bersama DPR, pemerintah mengajukan rancangan defisit sebesar 4,13%.

“Di dalam sidang kabinet pagi ini, Presiden telah memutuskan kita akan perlebar defisit menjadi 5,2% dari PDB. Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati bersama DPR, yakni 4,7%,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai mengikuti rapat terbatas, kemarin.

Keputusan tersebut, sambung perempuan yang akrab disapa Ani itu, diambil atas dasar masih besarnya ketidakpastian ekonomi secara global akibat pandemi covid-19.

Ia menjelaskan, pemulihan ekonomi ke depan masih mendapat tantangan seberapa cepat negara-negara di dunia bisa menangani dan mengakhiri pandemi. Yang menjadi persoalan, hingga saat ini, vaksin untuk virus tersebut belum juga ditemukan.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk belanja berbagai program yang mampu mendukung pemulihan ekonomi, mulai sektor pangan, kawasan industri, teknologi informasi, pendidikan, hingga kesehatan, terutama dalam hal pengadaan vaksin.

Berkaitan dengan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan, pelebaran defisit pada RAPBN 2021 sebesar 0,7% dari PDB akan digunakan untuk membuat program yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan sebagai dampak dari pandemi covid-19.

Masalah pengangguran dan kemiskinan di tahun depan akan menjadi fokus utama pemerintah, mengingat tahun ini saja pengangguran sudah bertambah 3,7 juta orang. Kondisi itu diakui Suharso sudah begitu mengkhawatirkan.

“Kenaikan jumlah penganggur­an sekitar 3,7 juta orang dalam hitungan Bappenas dan 3,7 juta itu sebuah angka yang relatif besar karena sekarang kita itu sekitar 7 juta. Jadi, dengan 3,7 juta itu artinya karena pandemi ini ada kenaikan 50% dari yang sudah ada,” ujarnya.

Prediksi pertumbuhan

Saat memimpin rapat terbatas secara virtual, kemarin, Presiden Joko Widodo juga menyinggung prediksi International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menyebut pertumbuhan ekonomi positif Indonesia di tahun depan.

Atas prediksi itu, Presiden menegaskan optimisme memang tetap harus dijaga, tetapi pemikiran realistis juga harus dikedepankan.

“Situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis, penuh dengan ketidakpastian. Kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan dan antisipasi risiko terjadinya gelombang kedua dan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di 2021,” ujar Jokowi.

IMF telah memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh hingga 5,4% di tahun depan. Pertumbuhan positif juga dikeluarkan OECD, yakni di kisaran 2,8% sampai 5,2% dan World Bank di level 5,2%.
Indonesia pun cukup menjadi sorotan karena dipercaya bisa memiliki sistem pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok.

“Kalau perkiraan pertumbuhan ini betul, kita akan berada pada posisi ekonomi yang mestinya di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri. Tapi kita tetap harus waspada,” tuturnya. (Ant/E-2)