Tenaga Bayu

PRESIDEN Joko Widodo Senin (2/7) meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang ada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pembangkit listrik berdaya 75 Megawatt merupakan energi tenaga angin terbesar yang pernah ada di Indonesia. Pembangkit yang masuk jaringan Perusahaan Listrik Negara akan menerangi sekitar 150 ribu rumah penduduk.
        
Pengembangan energi baru dan terbarukan merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Tidaklah mungkin kita terus bertumpu kepada energi fosil. Cepat atau lambat energi fosil akan habis dan kita membutuhkan energi pengganti untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat.
         
Sejak 2006 kita sudah menetapkan arah pengembangan energi yang harus dilakukan hingga 2025 yang akan datang. Tenaga bayu diharapkan bisa menyumbang minimal 5% dari kebutuhan energi primer kita. Kalau pada saat itu kebutuhan listrik nasional sebesar 70 ribu Mw, tenaga bayu harus bisa menyumbangkan 3.500 Mw.
          
Kita tentu hargai langkah awal yang baik ini. Hanya, perjalanan kita masih jauh karena baru 2% yang bisa disumbangkan tenaga bayu sekarang ini. Apalagi kalau kita lihat pengembangan energi baru terbarukan tidak cukup cepat.
         
Hanya tinggal 7 tahun kita menuju 2025, ketergantungan kita kepada minyak bumi masih begitu tinggi. Kebanyakan pembangkit listrik masih mengandalkan solar. Padahal pada 2025 hanya 20% yang seharusnya berasal dari minyak bumi. Sisanya 30% berasal dari gas bumi, batu bara 33%, dan energi baru dan terbarukan termasuk bayu sebesar 17%.
         
Kita memiliki banyak pilihan energi yang bisa dipakai untuk menghasilkan listrik. Kita punya matahari yang nyaris tidak pernah berkurang, panas bumi yang potensinya juga sangat besar, biofuel yang melimpah, serta sumber daya air yang ada di mana-mana, di samping juga angin.
          
Hanya saja, untuk memanfaatkan semua sumber daya itu, yang dibutuhkan pertama ialah teknologi. Kita butuh putra-putra Indonesia yang mampu mengembangkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, dukungan pemerintah bagi berkembangnya energi baru dan terbarukan. Adanya unsur penemuan dan pengembangan membuat ada 'biaya pembelajaran' atau cost of learning yang harus kita tanggung.
         
Pengalaman banyak negara, pengembangan energi baru dan terbarukan pada awalnya memakan biaya yang relatif lebih mahal. Namun, dengan perbaikan teknologi kelak didapat harga yang lebih efisien dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah hadir untuk membuat bangsanya bisa mandiri memanfaatkan energi primer.
         
Kita sayangnya tidak berpandangan seperti itu. Bagi kita yang lebih diutamakan ialah efisiensi. Pemerintah hanya mengacu kepada negara-negara yang biaya energinya lebih murah. Kita tidak pernah mau peduli pada proses, yang lebih penting ialah hasilnya dengan alasan untuk kepentingan rakyat.
          
Tidak usah heran apabila pengembangan energi baru dan terbarukan tidak optimal. Dari potensi 72 ribu Mw panas bumi, misalnya, tidak lebih dari 5.000 Mw yang baru termanfaatkan. Energi surya pun tidak cukup besar pengembangannya, karena dinilai tidak feasible meski setiap hari ada 12 jam matahari yang menyinari Indonesia. Hanya tenaga air yang sudah kita manfaatkan secara baik mulai dari Asahan, Saguling, Cirata, hingga Jatiluhur.
 
Oleh karena pendekatan hanya efisiensi, banyak pembangkit listrik yang teknologinya kita beli dari luar. Kalau isu tenaga kerja dari Tiongkok merebak, salah satunya disebabkan pendekatan turn-key project yang kita terapkan. Kita tidak mau bersusah-susah dan lebih suka membeli teknologi yang sudah ada.
           
Pembangkit listrik tenaga bayu yang diresmikan Jokowi, teknologinya berasal dari Denmark. Bahkan kontraktornya dari Eropa, sedangkan pendanaannya berasal dari bank Amerika Serikat dan Jepang. Bangsa Indonesia ikut sebagai pekerja yang membangun struktur tiang beton.
          
Apakah orang Indonesia belum ada yang mampu untuk mengerjakan itu? Selalu kita katakan, anak-anak Indonesia sebenarnya tidak kalah kemampuannya. Hanya saja mereka tidak memiliki modal yang cukup dan kesempatan untuk menerapkan ilmunya.
         
Kelemahan inilah yang sebelumnya dikritik Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Kita ini seringkali tidak mau susahnya dan lebih memilih cara yang gampang. Kita lebih suka membeli teknologi yang sudah ada karena bisa lebih cepat dibangun dan tidak repot.
          
Mantan Presiden BJ Habibie menyebutkannya sebagai mental inferior. Kita membiarkan bangsa lain yang memenuhi kebutuhan kita. Akibatnya, secara tidak sengaja kita membiarkan berkembangnya neokolonialisme. Kita tinggal bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita akan terus bangga dengan karya bangsa lain atau saatnya kita membangun bangsa yang hebat? Marilah kita menjawabnya sendiri.