Ketidakadilan Penyebab Utama Konflik

SOSOK Wakil Presiden Jusuf Kalla tentu sudah tidak asing lagi. Putra asal Sulawesi Utara itu bahkan dikenal di mancanegara berkat peran dan jasanya di bidang perdamaian.

JK, begitu panggilan akrabnya, ialah politikus yang piawai mendamaikan berbagai konflik sosial skala nasional, regional, maupun internasional. Bahkan banyak pihak yang menyebut sosok JK layak mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian.

Hingga di usia 77 tahun ini, JK juga sukses berkarier di pemerintahan. Dua kali menjabat wakil presiden mendampingi presiden yang berbeda. Dalam dua pekan terakhir, JK sebagai salah satu sosok yang paling diburu wartawan karena tidak lama lagi mengakhiri masa baktinya setelah lima tahun (2014-2019) mendampingi Presiden Joko Widodo.

Pada siang kemarin, Sabtu (19/10), Jusuf Kalla menerima Media Indonesia di kantor Wakil Presiden Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Dia pun mengutarakan sudah banyak pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya seputar apa yang hendak dilakukan setelah resmi tidak lagi menjabat Wapres.

Namun, sebagai tuan rumah yang baik, JK menjawab semua pertanyaan yang diajukan wartawan Media Indonesia Emir Chairullah, Dero Iqbal Mahendra, dan Soelistijono.

Setelah tidak aktif di pemerintahan, apakah Anda tetap akan menjadi seorang 'juru damai' berbagai konflik besar? Bagaimana caranya ?

Bagi saya perdamaian itu merupakan suatu yang penting. Tidak ada negara yang bisa maju tanpa negerinya damai. Selama ada konflik, itu sulit berkembang karena orang tidak konsentrasi membangun dan tentu (konflik) menghabiskan banyak biaya.

Bagi saya mendamaikan itu keikhlasan dan amal saja. Saya mengerjakan itu agar semua mendapat manfaat. Bagi saya itu naluri juga sebetulnya.

Begitu ada konflik, saya langsung pelajari masalahnya. Karena itu meskipun saya tidak lagi di pemerintahan, saya akan tetap membantu pemerintah untuk memberi saran atau yang lebih luas lagi untuk penyelesaian perdamaian.

Konflik di masyarakat penyebab utamanya karena apa?

Itu lebih karena ketidakadilan. Dari 15 koflik besar di Indonesia, yang korbannya minimal 1.000 orang meninggal, itu lebih karena ketidakadilan. Mulai dari DI/TII, PRRI Permesta, Ambon, Poso, Aceh itu karena ketidakadilan. Bisa ketidakadilan politik seperti Poso, Ambon, dan lainnya.

Karena itu pembangunan harus merata, demokrasi sistem pemerintahan harus berjalan baik dengan memenuhi segala hajat hidup semua warga bangsa serta harus adil dalam pelaksanaannya.

Cara mengatasi ketimpangan di lima tahun sebelumnya dengan mengintensifkan infrastruktur, menurut Anda?

Itu salah satu aspek saja. Infrastruktur bisa memperbaiki logistik dan pergerakan barang maupun orang. Tetapi, belum tentu logistik itu orang tertarik karena ada faktor pasar dan SDA dan populasi. Tetapi, bagaimanapun infrastruktur itu akan membantu efisiensi masyarakat sehingga akan timbul produktivitas yang lebih baik.

Saat ini ada perang dagang China dan AS. Indonesia dianggap tidak banyak memperoleh keuntungan . Apa yang harus diperbaiki?

Ada dua manfaat yang diharapkan, pertama kalau perang dagang meluas artinya barang China akan mahal di AS sehingga kita bisa menjual barang ke AS. Artinya, kita harus memiliki industri yang baik untuk mengisi peranan itu. Kedua kita harus memiliki perjanjian dagang dengan AS yang bisa membebaskan bea masuk barang kita.

Namun, industri kita termasuk PMA, akibat birokrasi dan fasilitas yang tidak memadai, maka sulit. Industri di Vietnam dan Thailand lebih cepat berkembang dibanding Indonesia. Kedua, kita terlambat untuk menangani perjanjian dagang dengan negara lain, karena itu kita harus mempercepat kedua hal tersebut.

Ketertinggalan kita dengan Vietnam dari industri dan perdagangan, itu karena hambatan birokrasi atau kesiapan SDM?

Kalau soal SDM kita sebetulnya tidak juga ketinggalan terlalu jauh karena kita lebih dulu stabil dibandingkan Vietnam yang baru tahun 80-an bisa membangun. Namun, karena dia negara sosialis itu lebih mudah untuk mengambil langkah cepat dibanding kita, misalnya soal pembebasan lahan. Meski begitu kita harus terus perbaiki SDM karena dunia membutuhkan teknologi yang tinggi.

Bapak usai menjabat mau ke dunia pendidikan, kenapa?

Karena tidak ada negara maju tanpa nilai tambah, dan itu berasal dari teknologi yang juga berasal dari pedidikan. Karena itu untuk memperbaiki daya saing kita hanya dari skill dan itu hanya datang dari pendidikan juga. Pendidikan itu penting di segala zaman dan saya sejak dulu juga sudah ada di dunia pendidikan dengan memimpin beberapa yayasan pendidikan di Makassar, juga anggota majelis wali amanat di beberapa universitas, sejak dulu hingga sekarang.

Akan banyak jalan-jalan lagi?

Oh iya, kan saya sudah banyak sampaikan sekarang zaman istirahat, pemulihan spirit baru karena selama lima tahun saya tidak pernah ambil cuti, sekarang mau ambil cuti panjang lah dulu...ha..ha..ha

Ke depan bagi bangsa ini yang urgent harus dikerjakan sektor apa?

Di mana-mana yang sangat penting itu bidang ekonomi karena menyangkut soal sosial dan stabilitas politik. Sejak dulu prinsipnya itu. Pertumbuhan pemerataan dan stabilitas politik. Pak Harto juga itu dan itu kapan pun selalu jadi bagian daripada urgensi yang harus dilaksanakan berbagai negara.

Soal pemindahan ibu kota, apakah pemerintah sudah serius?

Pemindahan ibu kota itu dilakukan di banyak negara dan tergantung urgensinya. Tentu dibutuhkan studi mendalam. Dari segi pemerintahan perlu persetujuan DPR, apakah secara ekonomi jangka panjang bisa baik, khususnya juga tentang pemerintahan.

Juga soal penelitian teknis apakah daerah yang dipilih itu cocok dari segi kecukupan air, kualitas udara, serta tanahnya cocok dan juga lingkungannya. Kalau studi dan penelitian memenuhi, tentu bisa lanjut, tetapi sebagian besar negara yang pindah ibu kota itu negara federal.

Karier politik Anda sukses. Apakah kelak kangen dunia politik?

Tidak. Dunia politik dalam arti kata masuk mengurus dan terjun politik tidak lah, bagi saya cukup lah. Sudah pernah menjadi ketua umum mau jadi apa lagi. Tidak ada lagi, masa turun pangkat, tidak lagi.

Kedua, saya juga tidak ada keinginan menjadi anggota DPR atau apa pun, atau jabatan lain di politik pastinya tidak. Jadi biar yang muda-muda saja yang mengurus politik.

Harapan Anda ke pemerintahan selanjutnya?

Tentu harapan kita seperti harapan seluruh masyarakat, agar pemerintahan dapat bekerja dengan baik, untuk kemajuan bangsa dengan terus menjaga persatuan bangsa dan juga membangun secara adil untuk bangsa ini.(H-1)