Duet Jokowi-Amin harus Bervisi Hukum

PEMERINTAHAN Joko Widodo periode ke-2, 2019-2024, harus bervisi hukum. Pasalnya, jika hanya menititik-beratkan pada ekonomi dengan berorientasi hasil tanpa menghargai proses dikhawatirkan bisa bertabrakan dengan hukum.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Padang Sumatra Barat, Feri Amsari, saat dihubungi MInggu, 20 OKtober 2019.

Feri menanggapi pidato Presiden Joko Widodo seusai dilantik sebagai Presiden RI bersama KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden periode 2019-2024 dalam sidang paripurna MPR RI, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta.

"Pengabaian hukum akan membuat negara hanya mengedepankan faktor ekonomi di mana persaingan merebut lahan kesejahteraan hanya akan menjadi milik yang bermodal," kata Feri.

Menurutnya, jika ingin tetap fokus pada ekonomi bisa digunakan terminologi dekat dengan hukum, yaitu negara kesejahteraan. "Konsep itu sangat mendekati negara hukum Pancasila," ujarnya.

Cara pandang ekonomi yang berorientasi hasil, kata dia, akan menjadi berbahaya tanpa cara pandang hukum.

"Proses pembangunan ekonomi harus dipagari hukum. Jika tidak, ekonomi hanya akan dinikmati segelintir orang dan kesenjangan kesejahteraan akan timbul," jelasnya.

Terkait kabinet, Feri mengharapkan kementerian dan badan-badan yang terkait hukum harus diisi dengan figur-figur yang mumpuni.

"Juga menjanjikan akan membuat proses penegakan hukum lebih baik," pungkasnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi