Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
LANSKAP bisnis yang semakin kompleks sehingga perusahaan menghadapi berbagai tantangan terkait tata kelola, risiko, dan kepatuhan atau biasa dikenal dengan Governance, Risk and Compliance (GRC).
GRC sendiri merupakan suatu model koordinasi yang ditetapkan untuk membantu perusahaan dalam menerapkan prinsip kerja seperti meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko dan pemborosan pada perusahaan.
Dengan penerapan kerangka GRC yang kuat, bisnis dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, mitigasi potensi risiko, dan mempertahankan keunggulan kompetitif.
Baca juga : Rangkul Yayasan, Broker Octa Gelar Program Literasi 'Saya Suka Membaca'
Penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) juga sangat dirasakan manfaatnya pada industri blockchain.
Andi Novi, Chief Compliance Officer (CCO) Upbit Indonesia, mengatakan, “Implementasi tata kelola, risiko, dan kepatuhan perusahaan yang baik (GRC) membawa sejumlah manfaat krusial."
"Dengan memprioritaskan standar tata kelola perusahaan yang tinggi, perusahaan dapat mengamankan fondasi operasional mereka, memitigasi risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku," paparnya.
Baca juga : WIR Group dan Sampoerna University Pelopori Autentikasi Ijazah Berbasis Blockchain
"GRC sendiri memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dalam ekosistem blockchain di Indonesia,” jelas Andi dalam keterangan, Minggu (4/2/2024).
Upbit juga menjabarkan beberapa manfaat penerapan tata kelola, risiko, dan kepatuhan bagi perusahaan yang bergerak pada industri blockchain:
1. Kepatuhan Hukum dan Peraturan:
Baca juga : PT Kliring Komoditi & PT Kustodian Koin Dapat Izin Operasi dari Bappebti
Membantu perusahaan untuk tetap patuh terhadap regulasi dan hukum yang berkaitan dengan aset digital, terutama terhadap peraturan anti-pencucian uang (AML) dan kebijakan KYC (Know Your Customer).
2. Manajemen Risiko Keamanan:
Meminimalisir risiko keamanan yang terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan aset digital hingga mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait serangan siber dan keamanan blockchain.
Baca juga : Octa Raih Penghargaan 'Keamanan Dana Klien Terbaik Indonesia 2023'
3. Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan:
Memenuhi standar tata kelola yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan, seperti penyediaan laporan keuangan yang transparan dan terverifikasi.
Andi Novi, Chief Compliance Officer (CCO) Upbit Indonesia mengatakan,“Di Upbit kami berkomitmen untuk menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik seperti melakukan proses Anti Money Laundering secara ketat dan melakukan background screening terhadap setiap pengguna yang melakukan verifikasi."
Baca juga : Solusi HR Berbasis Awan Permudah Perusahaan Ikuti Kebijakan Baru
"Selain itu, seluruh staff kami juga melakukan pelatihan secara berkala mengenai hal-hal terkait kepatuhan, seperti pelatihan Anti Money Laundering dan juga Terrorist Financing,” terangnya.
“Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Upbit yakin dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, membangun kepercayaan para stakeholder, secara khusus akan memaksimalkan kepatuhan kami pada perba Bappebti yang berlaku dan juga dapat berkontribusi pada perkembangan positif dalam industri blockchain secara keseluruhan”, tutup Andi Novi. (S-4)
Baca juga : Perusahaan Octa Laksanakan 21 Proyek CSR Selama 2023 di Sejumlah Negara
Baca juga : Upaya Cegah Stunting, Sarana Air Bersih Dibangun di Banjaran Bandung
Pengakuan pemerintah terhadap berbagai use case teknologi ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan arsitektur sistem keuangan nasional.
Dilansir dari Pintu Academy, tokenisasi adalah sebuah proses yang membuat hak kepemilikan terhadap suatu aset dapat direpresentasikan sebagai token dan disimpan di jaringan blockchain.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
INDUSTRI aset digital, kripto, dan teknologi blockchain berkomitmen untuk terus mendorong literasi agar masyarakat tidak mudah terjebak pada fenomena latah alias ikut-ikutan atau FOMO.
Integrasi ini memungkinkan pelanggan enterprise tidak hanya melihat ancaman siber, tetapi juga memahami risikonya dan mengambil langkah pencegahan lebih dini.
Bitcoin (BTC) adalah aset digital terdesentralisasi berbasis blockchain. Pelajari cara kerja, cara mendapatkan, serta risiko Bitcoin sebelum berinvestasi.
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Implementasi K3 di lingkungan ASM tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban regulasi, melainkan sistem yang terintegrasi.
KSP M Qodari menyambut baik kehadiran DPP Gapembi yang bergerak cepat meski baru disahkan secara administratif oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum pada Agustus 2025.
Kris merekomendasikan perbaikan tata kelola MBG seperti melakukan audit menyeluruh dan transparan atas seluruh rantai distribusi dan penyedia makanan.
ISO/IEC 42001:2023 ialah standar global yang mengatur sistem manajemen AI, mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan AI.
Langkah strategis ini menandai evolusi perusahaan dalam menghadirkan standar global kepatuhan, keamanan, dan tata kelola.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved